Saat ini teknologi semakin hari semakin berkembang dan perkembangan tersebut tidak dapat terelakkan. Tujuan utama dari perkembangan teknologi adalah upaya untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi adalah e-money yang menjadi model baru dari alat pembayaran suatu transaksi. Apabila dibandingkan dengan pembayaran secara tunai, jelas e-money memiliki berbagai macam keunggulan dari berbagai segi, misalnya dalam hal efisiensi dan keamanan.
Namun adanya e-money di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan urgent yang sangat perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana penggunaan e-money bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam? Mengingat agama Islam memiliki hukum syariat yang mengatur segala aktivitas yang dilakukan oleh penganutnya termasuk dalam bermuamalah.
E-money merupakan bagian dari tren ekonomi digital saat ini, sehingga masuk dalam bahasan fiqh muamalah kontemporer. Maraknya e-money dibuktikan dengan adanya perubahan kebiasaan yang ada di masyarakat yaitu perlahan masyarakat beralih dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran digital, maka dari itu penting untuk mengetahui hukum penggunaan e-money bagi umat Islam.
Hukum dari penggunaan e-money telah diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kebolehan e-money telah dijelaskan pada Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas mengenai Uang Elektronik Digital. Namun ada syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna e-money khususnya pengguna yang memeluk agama Islam, sebagai berikut:
- Penting untuk memperhatikan kesesuaian transaksi dengan akad-akad muamalah.
- Hindari transaksi yang mengandung sifat-sifat yang dilarang dalam syariat (riba, gharar, masyir, tadlis, risywah, dan israf).
- Jangan melakukan transaksi apabila objek yang ditransaksikan hukumnya haram.
Dengan mematuhi syarat dan ketentuan penggunaan e-money maka secara harfiah penggunaan e-money telah diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam di Indonesia. Namun dengan adanya kebolehan penggunaan e-money sebagai alat transaksi, memunculkan akar permasalahan lainnya, seperti: "Apakah e-money boleh digunakan untuk pemenuhan aktivitas keagamaan seperti pembayaran zakat fitrah?"
Ketika memasuki bulan Ramadhan, setiap muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki bahan makanan pokok ketika memasuki hari raya Idul fitri. Kewajiban pembayaran zakat fitrah tidak dibatasi oleh usia, asalkan seorang dapat menemui dua waktu antara malam terakhir pada bulan Ramadhan atau malam hari sebelum hari raya Idul fitri maka wajib baginya atau walinya untuk menanggung pembayaran zakat fitrah tersebut.
Dengan ketentuan yang ditegaskan oleh MUI artinya pembayaran menggunakan e-money dapat disamakan dengan pembayaran secara tunai. Apabila diimplementasikan pada pembayaran zakat fitrah, maka pembayaran zakat fitrah secara tunai atau e-money hanya diperbolehkan oleh mazhab Hanafi. Sedangkan pembayaran zakat fitrah menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali harus dalam bentuk bahan makanan pokok pada suatu daerah dengan berat tertimbang 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
Persoalan pembayaran zakat fitrah menggunakan e-money ada pada masyarakat yang bermazhab selain mazhab Hanafi. Kasus ini masuk pada fiqh muamalah kontemporer. Awalnya pembayaran zakat fitrah menggunakan e-money tidak diperbolehkan, namun ada cara lain, yaitu dengan adanya implementasi akad wakalah sehingga dapat mengalihkan hukum pembayaran zakat fitrah menggunakan e-money dari tidak diperbolehkan menjadi boleh.
Al Quran surah Yusuf ayat 55 menjelaskan mengenai adanya praktik akad wakalah ketika nabi Yusuf mengajukan diri untuk dapat menjadi wakil dari raja untuk memegang keuangan Mesir.
قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ
Artinya: "Dia (Yusuf) berkata, Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." (Q.S Yusuf 12: 55)
Wakalah sendiri merupakan salah satu akad Tabarru'(tolong-menolong). Wakalah memberikan kekuasaan kepada seseorang yang diinginkan untuk dapat mewakili suatu pekerjaan atau aktivitas tertentu.
Rukun dan syarat wakalah, diantaranya:
- Adanya pihak pemberi kuasa untuk diwakilkan.
- Adanya pihak yang menerima kuasa untuk mewakilkan.
- Adanya pekerjaan atau aktivitas yang akan diwakilkan.
- Adanya Shigat saat akad dibuat.
Alur dari sistematika akad wakalah apabila diimplementasikan pada pembayaran zakat fitrah melalui e-money sebagai berikut:
- Muzakki menghubungi Amil untuk mengajukan permintaan pembayaran zakat fitrah melalui e-money.
- Amil menyetujui permintaan Muzakki.
- Amil menerima dana e-money dari Muzakki.
- Amil mewakilkan pembelian beras untuk zakat fitrah.
Pada sistematika pembayaran zakat fitrah melalui e-money dapat dikatakan bahwa bukan berarti pembayaran zakat fitrah terjadi secara langsung dengan e-money, melainkan melalui suatu proses terlebih dahulu seperti adanya Amil yang mewakilkan pembelian beras sebelum akad zakat fitrah dilaksanakan. Sehingga hukum asal zakat fitrah menggunakan e-money bagi penganut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan.
Adapun pembayaran zakat fitrah menggunakan e-money dapat menjadi solusi dalam upaya memaksimalkan penghimpunan dana zakat fitrah di Indonesia. Adanya e-money yang tidak memiliki batas ruang dan waktu, akan semakin mempermudah dalam penghimpunan dana zakat fitrah. Mengingat pandemi COVID-19 yang sempat melanda Indonesia, maka penghimpunan dana zakat fitrah menggunakan e-money sudah sepatutnya diterapkan demi menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dimasa depan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H