Prabowo Datang, Rizieq Pulang, dan Jokowi Senang

Safari Prabowo Subianto ke hampir semua Ketua Umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo menarik untuk dilihat. Ketua Umum Partai Gerindra ini begitu lincah beranjangsana ke Megawati (PDIP), Suharso Manoarfa (PPP), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar). 

Kelincahan ini terlihat begitu berbeda, penuh dengan energi dan optimisme dibandingkan dengan pada saat Prabowo masih bertarung dengan Jokowi dalam pilpres kemarin.

Jargon persatuan dan kepentingan nasional harus dijaga serta ditempatkan diatas segalanya selalu dibawa Prabowo dalam setiap langkahnya menjalani zig zag politik ini. Publik pun tidak sukar untuk menebak jika sebenarnya langkah Prabowo bersafari adalah memuluskan Gerindra untuk bergabung dalam kabinet Jokowi periode 2019-2024. 

Sinyal bergabungnya Gerindra sudah sangat jelas tergambar ketika Prabowo bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Jumat 11 Oktober 2019. Namun demikian bergabungnya Gerindra ke dalam kabinet perlu mendapat restu dan dukungan dari parpol koalisi Jokowi.

Yang cukup menarik dengan langkah Prabowo saat ini adalah diamnya FPI (Front Pembela Islam) beserta PA 212. Padahal publik tahu jika FPI dan PA 212 adalah pendukung jangkar Prabowo dan Sandiaga Uno dalam Pipres yang dimenangi oleh Jokowi. 

Langkah Prabowo tidak ditentang dan dikritik, para petinggi FPI dan PA 212 memilih menahan diri untuk berkomentar dan cenderung diam. 

Padahal semua orang tahu, salah satu janji politik Prabowo jika memenangkan Pilpres adalah membawa pulang Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Merapatnya Prabowo ke Jokowi apakah akan membawa kebaikan pada FPI, PA 212 ataukah sebaliknya? Jika dianggap membawa keburukan mengapa label "penghianat" tidak dilontarkan kepada Prabowo dengan langkah politiknya. Khalayak umum mengetahui FPI, PA 212 sudah lama berseberangan dengan Jokowi. 

Bahkan beberapa kejadian yang melibatkan unsur pemerintahan Jokowi dengan kedua organisasi ini sehingga muncul stigma jika Jokowi anti dan memusuhi ulama dan islam.

Jokowi sebagai presiden tentu ingin membersihkan stigma negatif yang tidak pro islam. Namun upaya menundukkan FPI dalam kerangka tersebut belum berhasil hingga kini. Keadaanlah pada akhirnya yang mempertemukan Jokowi dan Prabowo dalam suatu kesamaan kepentingan. 

Jokowi ingin agar pemerintahannya di edisi kedua didukung oleh segenap lapisan rakyat tanpa embel-embel bermusuhan dengan golongan/umat tertentu apalagi stigma anti ulama dan islam. 

Sementara Prabowo sangat sadar ide-ide gagasan besarnya akan Indonesia tidak akan bisa dijalankan tanpa keterlibatan dalam pemerintahan, lebih efektif masuk kabinet daripada menjadi oposisi terus menerus.

Nampaknya usaha Jokowi untuk membersihkan diri dari stigma negatif anti islam akan segera terwujud. Ormas islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) sudah pasti mendukung Jokowi yang telah memberikan banyak "hadiah" pada kaum Nahdliyin seperti hari santri, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren, dan masih banyak lainnya. 

Sementara Muhammadiyah cenderung menjaga jarak dengan politik praktis, hanya menempatkan kadernya sebagai menteri di kabinet Jokowi. Tinggal permasalahan dengan FPI dan PA 212 terutama menyangkut Habib Rizieq yang perlu digarap. 

Sikap diamnya FPI maupun PA 212 akan masuknya Prabowo ke gerbong Jokowi patut diduga berkaitan dengan kepulangan Habib Rizieq. FPI sudah lama menuduh kepulangan Rizieq ke Indonesia dirintangi oleh pemerintah. 

Prabowo atau Gerindra ketika sudah menjadi bagian pemerintahan tentu akan melobi keras pada Jokowi agar "mengijinkan" Rizieq balik ke Indonesia. Kepulangan Rizieq ke Indonesia akan membawa kebaikan baik pada Prabowo maupun Jokowi.

Untuk Prabowo jika berhasil membawa pulang Rizieq maka dia berhasil memenuhi salah satu janji politiknya meskipun tidak menjadi presiden. Namun jika gagal Prabowo bisa dianggap sebagai penghianat dan malah membuat permusuhan baru dengan FPI maupun PA 212. 

Kepulangan Rizieq ke Indonesia juga akan menunjukkan ke seluruh lapisan masyarakat jika Jokowi tidak anti islam maupun memusuhi ulama serta memulihkan hubungannya dengan beberapa golongan islam beserta ulamanya yang saat ini dianggap berseberangan.

Jokowi memerlukan Prabowo untuk untuk memulangkan Rizieq, dan lewat Prabowo pula Jokowi bisa "menundukkan" FPI maupun PA 212. 

Jika hal ini terwujud, maka semua pihak diuntungkan, persatuan dan kesatuan nasional serta stabilitas politik terjaga dan memudahkan Jokowi menjalankan program-programnya di periode kedua pemerintahannya. 

Pada akhirnya Jokowi tinggal mengelola hubungan antar ormas islam agar tidak saling bergesekan, dengan  FPI dan PA 212 sudah masuk di dalamnya

MRR, Bks-18/10/2019