Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut KUHAP

0 Advanced issues found▲

 

Tugas Penyidik adalah melaksanakan penyidikan (Ngani, Jaya, dan Madani, 1984: 21).

Sebagaimana yang disebutkan di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 KUHAP

"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Sedangkan definisi dari Penyidikan diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 KUHAP  (Martiman Prodjohamidjojo, 1990: 3):

"Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas:

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP); penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Penyerahan berkas perkara ini meliputi dua tahap, yaitu: (Pasal 8 Ayat (3) KUHAP)

1. Penyidik harus menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

- WEWENANG PENYIDIK

Wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP:

"(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: 

a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;  

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;  

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan bagi penyidik dari pegawai negeri sipil wewenangnya diatur di dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP:

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Para penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 7 Ayat (3) KUHAP

Kemudian, di dalam Pasal 9 KUHAP: "Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang."

Wewenang Penyidik Pembantu sama seperti wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, akan tetapi menurut Pasal 11 KUHAP

"Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik."

DAFTAR PUSTAKA

Ngani Nico,I. Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani. (1984). Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan. Yogyakarta: Liberty.

Prodjohamidjojo, Martiman. (1990). Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jakarta: Pradnya Paramita.

Dok.kompal