Bukti rekam tentang Kota Padang dapat diawali melalui sejarah lisan (tambo) yang sering ditulis, menurut Colombijn2 Padang dulunya dihuni oleh perantau Minangkabau jauh sebelum orang Aceh datang. Salah seorang dari perantau pertama datang menemukan sebuah meriam kecil, pisau, serpihan porselin, dan sebilah pedang. Kata pedang ini dalam bahasa Minang adalah "padang" yang kemudian menjadi nama daerah Padang. Atau nama Padang identik dengan topografi wilayah berupa dataran luas, tanah lapang (padang yang luas) ditepi pantai pesisir Sumatra bagian barat.
Lebih jauh lagi pembuktian sejarah Kota Padang dapat diketahui melalui arsip-arsip statis yang tersimpan di Leiden Belanda dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta. Besar kemungkinan arsip statis di dua tempat ini menjadi referensi tulisan-tulisan bernilai sejarah.
Beberapa arsip statis yang mampu berbicara adalah tulisan yang menerangkan pada tahun 1511 beberapa pelabuhan di Sumatera Barat adalah tempat transit untuk emas dari dataran tinggi dan lada dari daerah pesisir3. Padang semakin diminati ketika direbut oleh orang-orang Aceh pada tahun 16204. Hampir sepanjang abad yang lalu (abad 19 dan awal abad 20) Padang adalah kota metropolitan terbesar di Pulau Sumatera5. Bekas kejayaan metropolitan Kota Padang dapat kita lihat melalui beberapa bangunan tua yang tersisa di sepanjang kawasan sungai Batang Arau. Â
Dalam sumber lain disebut juga6, sampai akhir abad ke-18 Kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Aia, Ranah Binuang, Alang Lawas dan Seberang Padang. Ketika pemerintah Belanda melalui de Stuers (1788-1861) memimpin Padang, kota ini diperluas ke utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang ke selatan sampai ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam dan Andalas. Seluruhnya berjumlah 8 wijk dan 1 wijk karena pemekaran. Wijk adalah sistem pemerintahan kampung menggantikan sistem penghulu yang mengepalai wilayah.
Setelah pengakuan kedaulatan RI, Kota Padang menjadi kota otonom di bawah Propinsi Sumatera Tengah. Dilanjutkan dengan keluarnya SK Gubernur Sumatera Tengah tgl. 15 Agustus 1950 No. 65/GP-50 tentang perluasan daerah Sumatera Tengah, serta penghapusan kewedanaan Kota Padang dan penyerahan segala urusan pemerintahan kepada Walikota Padang.
Sampai kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980 tanggal 21 Maret 1980, wilayah administratif Kotamadya Padang yang sebelumnya 3 kecamatan bertambah menjadi 11 kecamatan. Kemudian terbit Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979 yang menetapkan Kota Padang sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatra Barat.
Sekilas ada rantai yang terpenggal, putus dan hilang dalam tulisan sejarah Kota Padang diatas. Ini terjadi karena bentuk tunggal maupun berkelompok rekam peristiwanya sangatlah banyak. Jika sejarah itu komplektisitas maka untaiannya berawal dari sebab sampai kepada akibat. Pernak-pernik yang tidak ditemukan itu berkemungkinan bisa ditemukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Padang.
Khasanah
Dispusip Kota Padang memiliki ragam klasifikasi arsip statis. Bersifat unik dan asli. Unik dikarenakan fisiknya yang masih asli, kertasnya yang tipis bahkan rapuh karena pada beberapa bagian ada yang robek atau hilang. Keasliannya juga terlihat dari hasil ketikan mesin tik, legalitas tanda tangan masih asli, dan pada beberapa lembarnya terdapat tulisan tangan. Ada juga memanfaatkan lembaran kosong kertas yang sudah terpakai biasanya untuk memo atau rekomendasi tapi tanda tangan dan cap stempelnya asli. Tahun cipta seluruh arsip statis rata-rata sebelum 1970 dan 1980, dengan awal tahun 1925 atau awal abad 20.
Dalam dunia kearsipan keragaman itu disebut khazanah. Dalam arti kamus bermakna kumpulan sesuatu, perbendaharaan, atau kekayaan. Sehingga secara khusus berarti arsip statis yang dimiliki tanpa melepaskan asal usulnya dan lebih dominan keasliannya akan menjadi khazanah lembaga kearsipan daerah (Dispusip Kota Padang).
Khazanah arsip adalah kumpulan arsip atau jumlah keseluruhan arsip yang berasal dari berbagai pencipta arsip dan disimpan di lembaga kearsipan.
