Kemarin siang saya menelpon kolumnis surat kabar Bali Post yang menurut pengakuannya sudah sejak tahun 1983 menulis esai setiap hari minggu. Saya menghubungi beliau terkait penelitian saya. Tadinya saya mau buat janji untuk bertemu dan wawancara, tapi dia menyarankan sebaiknya saya baca dulu tulisan-tulisannya di koran dengan oplah terbesar di pulau Bali itu. "Supaya tidak seperti membeli kucing dalam karung," katanya. Saya setuju dan berjanji membeli koran edisi hari ini untuk membaca tulisannya.
Ada hal yang menarik dari pembicaraan singkat kami di telepon. Beliau dengan bangga bilang kalau sudah sejak jaman Orba sudah menulis kritis tentang rejim penguasa. Dia merasa beruntung rumahnya dekat Kodim katanya. Jadi seakan-akan dia seperti "terlindungi".
Tapi bukan hanya Aridus (nama pena Bapak ini) yang sudah lama menulis berbagai aspek permasalahan sosial yang secara kritis. Banyak orang yang telah melakukan hal yang sama sebenarnya. Salah satunya Ariel Heryanto. Kebetulan di perpustakaan tempat saya kuliah saya menemukan buku kumpulan tulisan Pak Ariel ini yang disunting oleh Idi Subandy Ibrahim. Diterbitkan tahun 2000. Judul bukunya cukup puitis Perlawanan Dalam Kepatuhan Esai-Esai Budaya, tapi maknanya sangat dalam. Menurut saya ini adalah ajakan untuk membangun hegemoni tandingan terhadap dominasi dan hegemoni pemerintah yang sudah kelewatan saat  itu (dan juga saat ini).
Ada salah satu esai Pak Ariel yang saya pikir sangat relevan sekali dengan pilkada ibukota beberapa hari lagi. Esainya singkat (dan saya sertakan secara keseluruhan di bawah ini), tapi analisanya tajam. Inti argumen Pak Ariel di esai ini adalah Jakarta menjadi seperti sekarang ini karena adanya krisis etika sosial yang melanda bukan saja jajaran pemimpinnya tapi juga sebagian warganya. Kepentingan umum terabaikan dan terbengkalai karena banyak perasaan dan pengertian etika kemasyarakatannya warganya tumpul. Esai ini cocok sekali dengan pengamatan saya di berbagai tempat di tanah air. Jadi untuk menyelamatkan Jakarta dari kelanjutan keterpurukan menjadi kota yang tidak nyaman karena macet, banjir, polusi, dsb, saya pikir perlu sekali kita menyimak esai di bawah ini dan membangun hegemoni tandingan dengan cara memilih kandidat yang betul-betul mengedepankan kepentingan umum di agenda kampanyenya.
Selamat memilih warga Jakarta! Semoga Ibukota Republik mendapat pemimpin yang peka akan etika sosial ini.
===
Kepentingan Umum
oleh Ariel Haryanto
Beberapa tahun silam, gara-gara air banjir, jutaan penduduk Jakarta pusing tujuh keliling. Di Bekasi, orang kampung berbondong naik pohon, bukan untuk menghindari air banjir. Mereka justru mencuri kesempatan menonton air ajaib di balik tembok setinggi 3 meter milik Pemda Bekasi. Di situ ada kolam renang senilai Rp 1 milyar. Di Jawa Tengah orang masih ribut soal rumah dinas gubernur senilai Rp 7 miliar. Di Sulawesi Selatan gosip yang seru menyorot rencana pembelian 23 mobil Pajero untuk kendaraan dinas para bupati/wali kota. Masing-masing seharga Rp 165 juta.
Apa kaitan kolam renang di Bekasi, rumah dinas di Semarang, dan mobil dinas di Sulawesi? Jawabannya seakan-akan sudah sangat jelas, yakni soal kemewahan vulrga yang dikecam masyarakat atas nama solidaritas bagi mereka yang miskin. Jawaban seperti itu tidak salah, tetapi agak meleset. Karena meleset, banyak yang tak melihat kaitan semua kasus itu dengan banjir di Jakarta.
Kritik khayalak pada berbagai kasus di atas sebenarnya tidak bersumber dari soal jumlah uang. Maka tidak dapat diperdebatkan dengan matematika kepantasan. Apakah tidak muncul kecaman serupa seadainya berbagai fasilitas dinas itu harganya hanya separo dari yang sudah diberitakan? Atau seandainya semua itu hadiah gratis dari negara asing? Dari jin Aladin atau Casper? Sangat keliru bila kasus-kasus itu dipahami secara sempit, semata-mata sebagai kesenjangan ekonomi atau kecemburuan sosial.
