Mohon tunggu...
Dr. Moses Simanjuntak
Dr. Moses Simanjuntak Mohon Tunggu... Konsultan - An Economist and A Statistician

Manage +/- inside me, always try to do the best, don't forget to take time to refresh (watching movies, listening to music, always making jokes as well)

Selanjutnya

Tutup

Money

Penanganan Kemiskinan dan Kesehatan Masyarakat dalam Situasi Pandemi

1 Oktober 2020   15:45 Diperbarui: 1 Oktober 2020   15:58 396
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Program ketiga distibusi selain PNS/ASN adalah pelaku UMKM. Mereka yang bergerak di sektor ril dan retail khususnya pasar-pasar mendapat prioritas untuk menerima vaksin secara gratis. Dengan mereka menerima vaksin maka akan lebih bebas untuk melakukan kegiatan jual beli dan secara otomatis ekonomi juga akan bertumbuh. Di Indonesia ada sekitar 64 juta UMKM, dimana 63 juta diantaranya merupakan usaha mikro. Namun hanya sekitar 21 juta usaha mikro yang sudah terdata (nama dan alamat). Untuk meningkatkan kinerja UMKM, maka UMKM harus melakukan percepatan pendataan, pendidikan dan pelatihan digitalisasi, serta melakukan sinergitas dengan kementerian/lembaga negara, lembaga keuangan, asosiasi, dan marketplace. Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. 

Program perlindungan sosial untuk membeli sembako lebih baik menggunakan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai telah terbukti mengurangi kemiskinan secara signifikan, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui kebutuhan yang akan dibelinya di pasar. Jika menggunakan cara pengiriman sembako ke masyarakat, maka sebagian dananya sudah terserap di biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan pengemasan sembako. 

Target penyerapan seluruh dana KPC PEN di akhir tahun ini. Namun beberapa program KPC PEN mengalami perlambatan dalam penyerapannya. Oleh karena itu, dibutuhkan relokasi anggaran terutama penambahan anggaran pada program perlindungan sosial dan UMKM, dimana program yang mengalami perlambatan dalam penyerapannya, dikurang dananya (relokasi). Memprioritaskan program perlindungan sosial dan UMKM karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan kontribusi UMKM terhadap PDB kita sekitar 60 sd 65%.  

Secara berkelanjutan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tetap diharapkan mengambil kebijakan yang menyeimbangkan antara kesehatan dan perekonomian khususnya prioritas bagi masyarakat miskin dan yang rentan kesehatannya. Pengurangan ketimpangan yang tinggi semakin penting agar tercapai target pengentasan kemiskinan ekstrem, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan penting, dan memperkuat prospek pembangunan jangka panjang tanpa merusak pertumbuhan.

Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi maka pada triwulan 1 tahun depan Indonesia telah dapat masuk ke era new normal (post-outbreak) dan pertumbuhan PDB 2021 secara total dapat mencapai 5% sesuai target pemerintah. Secara bersamaan perhatian kepada masyarakat miskin sebagai prioritas maka pertumbuhan yang terjadi diharapkan lebih merata, sehingga seluruh masyarakat kita mencapai arah terwujudnya sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

https://www.kompasiana.com/ramlesmanampang 

https://www.kompasiana.com/mosessimanjuntakh15/   

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun