Oleh Dr. Moses Simanjuntak dan Ir. Ramles Manampang Silalahi, D.Min.
Perekonomian Indonesia sebelum pandemi covid-19 telah mengalami empat permasalahan, yakni kemiskinan, ketidakmerataan, kerentanan terhadap penyakit, dan malnutrisi. Setelah memasuki priode pandemi ini tentu keadaanya tidak membaik, terlebih dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kemiskinan dan kesehatan memiliki hubungan yang sangat kuat, dengan gizi memainkan peran penting baik sebagai faktor aktif maupun sebagai faktor perantara. Meningkatkan kesehatan di lain pihak akan memberikan kontribusi penting untuk mengurangi kemiskinan dan secara otomatis pencapaian pemerataan pembangunan lebih baik. Meningkatkan nutrisi masyarakat merupakan strategi yang sangat diperlukan untuk kesehatan yang lebih baik.
Untuk mengurangi permasalahan tersebut, dibutuhkan tiga faktor pendukung, yakni: “Pertama, inklusi produktif dari penerima manfaat yang miskin dan rentan. Kedua, meningkatkan ketahanan penerima manfaat terhadap suatu guncangan yang moderat. Ketiga, hasil jangka menengah (hasil antara) dari peningkatan diversifikasi mata pencaharian, konsumsi yang meningkat dan inklusi sosial yang meningkat” (World Bank, Agustus 2020). Hasil jangka menengah ini ditopang oleh pendapatan yang layak, memperkuat hubungan dan rujukan penerima manfaat ke program manfaat dan layanan pelengkap, dan peningkatan akses ke keuangan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan pengembangan ketrampilan.
Enam program aktivitas
Menurut World Bank, untuk mewujudkan langsung dibutuhkan enam program aktivitas di masyarakat, yaitu: “Pertama, program kategorikal untuk kelompok demografis. Kedua, program untuk kelompok miskin atau rentan. Ketiga, program manfaat dan layanan bagi penyandang disabilitas. Keempat, program manfaat dan layanan untuk para pekerja. Kelima, program layanan sosial untuk individu maupun keluarga. Keenam, program pendekatan yang terintegrasi pada manfaat dan layanan.”
Pertama, program kategorial untuk kelompok demografis yang memiliki sistem kesehatan harus dirancang agar dapat menyeimbangkan kriteria ekonomi dan nilai sosial yang berbasis komunitas atau keluarga, dan harus menarik sektor lain untuk bekerjasama. Sistem tersebut harus tanggap terhadap kebutuhan orang miskin termasuk pekerjaan dan pendidikan, membangun solidaritas antara kelompok sosial yang berbeda, dan berfungsi sebagai perspektif hak asasi manusia daripada motivasi ekonomi. Program yang diberikan adalah untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberian subsidi gaji kepada tenaga kerja yang bekerja di UMKM yang bermasalah atau hampir bangkrut, pelatihan dan pendidikan digitalisasi untuk UMKM dan market place, serta membantu masyarakat atau komunitas untuk memiliki akses ke perbankan dan jaringan internet.
Kedua, program untuk kelompok miskin atau rentan membutuhkan ketersediaan tenaga kerja, pensiun, jaring pengaman sosial, dan dana sosial. Untuk ini dibutuhkan kebijakan yang mencegah kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan dan membantu mereka mengatasinya dari akibat guncangan, misalkan adanya penyakit dalam keluarga hingga efek bencana alam. Selain itu dibutuhkan juga analisis dan studi independen tentang risiko spesifik, meningkatkan pengumpulan data yang relevan, dan mengembangkan kebijakan dari hasil analisis yang dilakukan. Program yang diberikan adalah bantuan langsung tunai untuk membeli sembako, subsidi tarif listrik, jaminan kesehatan untuk keluarga tidak mampu, serta membantu masyarakat atau komunitas untuk memiliki akses ke perbankan dan jaringan internet.
Ketiga, program manfaat dan layanan bagi penyandang disabilitas dibutuhkan karena disabilitas dapat mengalami pengucilan dari pekerjaan, pendidikan dan perawatan kesehatan, serta perawatan kesehatan yang tinggi dan biaya lainnya, sehingga kondisi ini memperburuk kemiskinan. Pada umumnya bukti empiris pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah, penyandang disabilitas memiliki korelasi yang signifikan dengan kemiskinan. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan merasa enggan menerima pekerja penyandang disabilitas. Kurangnya akses ke perawatan kesehatan, air dan sanitasi yang tidak memadai, kekurangan gizi dan kondisi hidup yang buruk, semuanya meningkatkan risiko disabilitas. Ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan relatif dapat menyebabkan ketegangan dan pengucilan sosial, sehingga memperburuk kesehatan pada fungsi mental maupun fisik. Untuk ini program yang diberikan adalah pelatihan dan pendidikan digitalisasi sehingga nantinya bisa disalurkan sebagai tenaga kerja kerja dari rumah (work from home), pemberian bantuan langsung tunai untuk membeli sembako, jaminan kesehatan, serta membantu masyarakat atau komunitas untuk memiliki akses ke perbankan dan jaringan internet.
Keempat, program manfaat dan layanan untuk para pekerja terutama yang tergolong miskin dibutuhkan untuk mengurangi risiko lingkungan yang buruk (sanitasi, makanan tidak sehat, kekerasan, dan bencana alam). Telah lama diketahui bahwa kemiskinan tidak dapat didefinisikan hanya dalam istilah pendapatan. Seseorang, keluarga, atau bangsa, tidak dianggap miskin hanya karena berpenghasilan rendah. Sedikit atau tidak ada akses ke layanan kesehatan, sedikit atau tidak ada akses ke air bersih, buta huruf atau tingkat pendidikan yang rendah dan persepsi yang menyimpang tentang hak dan kebutuhan juga di antara komponen penting pada kondisi kemiskinan. Program yang diberikan adalah pemberian subsidi gaji, jaminan kesehatan, serta membantu masyarakat atau komunitasnya untuk memiliki akses ke perbankan dan jaringan internet.
Kelima, program layanan sosial untuk individu maupun keluarga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kemiskinan absolut yang ditandai dengan kekurangan kebutuhan dasar manusia yang parah, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi. Kemiskinan absolut tidak hanya bergantung pada pendapatan tetapi juga pada akses ke layanan sosial. Kemiskinan perkotaan meningkat pesat seiring dengan urbanisasi secara keseluruhan. Ini adalah fenomena yang berkembang di semua negara dan wilayah, dan seringkali menimbulkan masalah khusus, seperti kepadatan berlebih, air yang terkontaminasi dan sanitasi yang buruk, tempat tinggal yang tidak aman, kejahatan dan masalah sosial tambahan. Program yang diberikan pada bagian ini adalah pemberian bantuan langsung tunai untuk membeli sembako, jaminan kesehatan, serta membantu masyarakat atau komunitas untuk memiliki akses ke perbankan dan jaringan internet.
Keenam, program pendekatan yang terintegrasi pada manfaat dan layanan dibutuhkan untuk mengatasi kerentanan ekonomi dan gizi berbeda di sepanjang berbagai fase kehidupan dan bahwa malnutrisi serta kemiskinan dan pengucilan sosial memiliki karakter &turun-temurun”, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Program dimulai dari perspektif gizi, 1.000 hari pertama dalam kehidupan seorang anak (dari konsepsi hingga ulang tahun kedua) sangat penting, karena status nutrisinya selama waktu ini akan sangat menentukan apakah ia akan berkembang sepenuhnya hingga dewasa. Intervensi perlindungan sosial biasanya mengikuti pendekatan terintegrasi yang menangani kerentanan di berbagai fase kehidupan, termasuk selama masa bayi dan masa kanak-kanak.
Skenario pendekatan yang terintegrasi
Pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan menemukan bahwa beberapa skenario pendekatan yang terintegrasi dibutuhkan untuk perlindungan sosial yang lebih cocok untuk menangani malnutrisi bersifat multidimensi. Program dan kebijakan perlindungan sosial yang terintegrasi mencakup komponen yang relevan dengan ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, gender dan WaSH (Water, Sanitation, and Hygiene) untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi penerima manfaat secara keseluruhan. Program terintegrasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang efektif dan mekanisme pertanggungjawaban yang mapan dari mitra pembangunan, serta menjadi tantangan untuk ditingkatkan dan dipertahankan. Program yang diberikan adalah perlindungan sosial, jaminan kesehatan, dukungan terhadap UMKM, serta membantu masyarakat atau komunitas untuk memiliki akses ke perbankan dan jaringan internet.
Untuk mengurangi kemiskinan dibutuhkan penambahan konsumsi, pendapatan, program pembelajaran sosial, program microfinance, dan bantuan tunai untuk kebutuhan hidup (Banerjee A., Duflo E., dan Kremer M., Award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019). Mereka melakukan penelitian dengan pendekatan eksperimental untuk mengurangi kemiskinan dan memiliki potensi besar untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga ke depannya dapat meningkatkan perekonomian (penambahan konsumsi dan pendapatan). Banerjee A. menyatakan bahwa program intervensi diperlukan dalam mengubah perilaku manusia sehingga termotivasi untuk menjadi lebih baik. Program pembelajaran sosial, misalnya, berupa saling berbagi pengalaman antar masyarakat dan diharapkan berkembang menjadi central in the social network. Duflo E. menyatakan dibutuhkan program microfinance berupa pinjaman lunak yang digunakan untuk pelayanan keuangan, misalnya bertransaksi, tabungan, asuransi, program penanggulangan kemiskinan, program bantuan beras miskin, dan kartu perlindungan sosial.
Penanganan yang dilakukan
Untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dan perekonomian kita, pemerintah sudah melakukan kebijakan fiskal maupun moneter. Pada tanggal 20 Juli 2020 dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang bertugas melakukan stimulus sebesar Rp. 695,2 triliun dengan enam program, yaitu Kesehatan (Rp. 87,55 triliun), Perlindungan sosial (Rp. 203,91 triliun), Program K/L dan Pemda (Rp. 106,05 triliun), Bantuan UMKM (Rp. 123,46 triliun), Insentif usaha (Rp. 120,6 triliun), dan Pembiayaan korporasi (Rp. 53,7 triliun). Sementara itu pada tanggal 15 September 2020 Bank Indonesia telah memberikan stimulus sebesar Rp. 662,1 triliun untuk menjaga likuiditas di pasar keuangan.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2020 pada kuartal pertama sebesar 2,97%, di kuartal kedua sebesar minus 5,32%, di kuartal ketiga akan mengalami kontraksi lagi meski lebih rendah, Dengan terjadinya GDP growth negatif pada dua kuartal berturut-turut, berarti perekonomian kita sudah masuk ke periode resesi meski pada tingkatan yang rendah. Dampak dari resesi adalah pasar modal kita akan bergejolak, mengalami koreksi, rupiah mengalami depresiasi dan cadangan devisa akan terkuras untuk melakukan intervensi atas anjloknya mata uang rupiah di pasar keuangan. Namun pada kuartal keempat diharapkan terjadi ekspansi dengan penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, dan otomatis terjadi peningkatan sisi konsumsi.
Pada saat pemerintah daerah DKI Jakarta mengumumkan akan dilaksanakannya kebijakan pemberlakuan PSBB, keesok harinya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung bergejolak mengalami koreksi yang cukup dalam. Hal ini diikuti oleh penarikan dana besar-besaran dari pasar modal kita. Namun pada hari kedua setelah pengumuman tersebut, IHSG kembali mengalami rebound dengan adanya koreksi atas PSBB tidak seperti pada saat awal pandemi. Jadi terlihat pengumuan PSBB tersebut langsung mempengaruhi kondisi perekonomian kita dengan memberikan signal negatif ke pasar modal sehingga diperlukan kehati-hatian dan koordinasi dalam membuat kebijakan. Pembatasan sosial otomatis akan mengurangi kegiatan di masyarakat khususnya di tingkat bawah sehingga berdampak buruk terhadap konsumsi dan daya beli.
Langkah tambahan yang diperlukan
Sebagaimana informasi yang diberikan pemerintah, menjelang akhir tahun 2020 ini vaksin covid-19 diharapkan masuk ke Indonesia sebanyak 30 juta vaksin. Program pertama disebutkan bagi petugas medis dan itu sangat wajar untuk lebih terjaminnya kualitas pelayanan penyakit covid-19. Kita berharap vaksinnya berkualitas baik dan tidak menimbulkan efek samping serius yang dapat menambah beban bagi pemerintah dan masyarakat.
Tahun depan diperkirakan sekitar 300 juta vaksin akan tersedia dari produksi di Indonesia oleh Biofarma dan termasuk yang diimpor dari berbagai negara. Dengan meningkatnya jumlah vaksin yang masuk dan sebagian akan dibantu oleh pemerintah, maka kegiatan perekonomian diharapkan akan lebih meningkat. Namun penetapan sasaran distribusi vaksin sejak awal sangat menentukan keberhasilan dalam mendorong ekonomi nasional dan untuk itu masyarakat miskin khususnya di perkotaan sangat perlu diutamakan.
Oleh karena itu program kedua distribusi vaksin diharapkan bagi mereka yang masuk dalam katagori masyarakat miskin dan rentan terhadap penyakit dan keadaan malnutrisi khususnya di kota-kota besar dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Memberi prioritas bagi masyarakat miskin untuk sehat terlebih dahulu, akan membuka ruang bagi mereka untuk lebih leluasa bisa bekerja, yang akhirmya akan meningkatkan aktifitas perekonomian yang bertumbuh secara berkelanjutan.
Program ketiga distibusi selain PNS/ASN adalah pelaku UMKM. Mereka yang bergerak di sektor ril dan retail khususnya pasar-pasar mendapat prioritas untuk menerima vaksin secara gratis. Dengan mereka menerima vaksin maka akan lebih bebas untuk melakukan kegiatan jual beli dan secara otomatis ekonomi juga akan bertumbuh. Di Indonesia ada sekitar 64 juta UMKM, dimana 63 juta diantaranya merupakan usaha mikro. Namun hanya sekitar 21 juta usaha mikro yang sudah terdata (nama dan alamat). Untuk meningkatkan kinerja UMKM, maka UMKM harus melakukan percepatan pendataan, pendidikan dan pelatihan digitalisasi, serta melakukan sinergitas dengan kementerian/lembaga negara, lembaga keuangan, asosiasi, dan marketplace. Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko.
Program perlindungan sosial untuk membeli sembako lebih baik menggunakan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai telah terbukti mengurangi kemiskinan secara signifikan, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui kebutuhan yang akan dibelinya di pasar. Jika menggunakan cara pengiriman sembako ke masyarakat, maka sebagian dananya sudah terserap di biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan pengemasan sembako.
Target penyerapan seluruh dana KPC PEN di akhir tahun ini. Namun beberapa program KPC PEN mengalami perlambatan dalam penyerapannya. Oleh karena itu, dibutuhkan relokasi anggaran terutama penambahan anggaran pada program perlindungan sosial dan UMKM, dimana program yang mengalami perlambatan dalam penyerapannya, dikurang dananya (relokasi). Memprioritaskan program perlindungan sosial dan UMKM karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan kontribusi UMKM terhadap PDB kita sekitar 60 sd 65%.
Secara berkelanjutan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tetap diharapkan mengambil kebijakan yang menyeimbangkan antara kesehatan dan perekonomian khususnya prioritas bagi masyarakat miskin dan yang rentan kesehatannya. Pengurangan ketimpangan yang tinggi semakin penting agar tercapai target pengentasan kemiskinan ekstrem, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan penting, dan memperkuat prospek pembangunan jangka panjang tanpa merusak pertumbuhan.
Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi maka pada triwulan 1 tahun depan Indonesia telah dapat masuk ke era new normal (post-outbreak) dan pertumbuhan PDB 2021 secara total dapat mencapai 5% sesuai target pemerintah. Secara bersamaan perhatian kepada masyarakat miskin sebagai prioritas maka pertumbuhan yang terjadi diharapkan lebih merata, sehingga seluruh masyarakat kita mencapai arah terwujudnya sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
https://www.kompasiana.com/ramlesmanampang
https://www.kompasiana.com/mosessimanjuntakh15/
