Akan tetapi dengan terjadinya perubahan situasi, kususnya setelah dunia satu , makan perusahaan perkebunan khususnya memperoleh kemajuan yang pesat sekali dan keuntungan yang berlipat ganda . sebaliknya rakyat tetap sengsara dengan upah rendah dan kesejahteraan yang makin menurun. Jurang pemisah antar barat dan timur tak terbendung lagi perbedaan ekonomi makin melebar.
Dalam dunia politik gerakan orang belanda yang menganut paham asosiasi telah mengalami kegagalan. Salah seorang tokoh politik asosiasi, Snouck Hurgronje, menyatakan bahwa orang indonesia harus di westernisasikan dan golongan intelektual ini yang akan menjadi penguasa dan mereka diajak berkerjasama dengan pemerintah, barat dan timur berdampingan secara damai. Akan tetapi ternyata apa yang di inginkan pendukung asosiasi mengalami kegagalan.Â
Organisasi campuran tidak menjadi partai ,rakyat tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan wakil-waklinya dalam dewan rakyat. Setelah keluarnya Achmadjaya di Ninggrat dari NIVB Suyonodari PEB, organisasi campuran makin lama makin tidak terdengar suaranya. Organisasi ini dapat di pandang sebagai organisaisi yang hanya memiliki kepentingan orang-orang Belanda idealis dan tidak mengherankan kalau idialisme mereka terdesak oleh perkembangan nosianalisme yang mungkin kuat, tujuan asosiasi yang inenghendaki kata ikatan dengan negri induk telah terdesak oleh tumbuhnya nasionalisme yang ingin dari ikatan kolonialisme.
Sementara itu terdapat organisasi yang ingin tetap mempertahankan kepentingan khususnya ekonomi dan politik. PEB dengan tegas ingin menolak setiap usaha orng-ornag yang akan memberi jalan bagi kemerdekaan indonesia. Jelas kiranya PEB akan mengekalkan pemerintahan colonial dan meskipun menjalankan politik asosiasi tetapi kenyataannya anggota-anggotanya reaksional dan mendapat kekuasaan besar untuk mengatur partai.
Seorang pengusaha perkebuanan Deli, Kasteleyn, mengatakan bahwa; " kita harus menjauhkan segala sesuatunya, yang akan memberi jalan kepada pertanian anak negeri akan meluaskan tanamannya jika hasil tanaman yaitu tidak di butuhkan. karena, jika tidak di lakukan demikian, samalah kita dengan menggali kuburan sendri". Demikianlah kehawatiran pengusaha perkebunan terhadap ancaman yang berasal dari perkembangan nasionalisme.
Setelah perang dunia 1 berakhir perusahaan barat berkembang pesat. Produksi perkebunan meningkat lagi dan keuntungan makin tinggi karena biaya produksi masih tetap rendah keuntungan dari perkebunan out di terima oleh pemerintah tetapi sebaliknya rakyat tetap pemerintah upah, kerja wajib masih menjadi beban berat bagi petani jurang. Jurang social ekomi antara barat dan timur makin lebar makin jelas bahwa ID asosiasi yang ingin menjembatani barat timur.
Memang tujuan organisasi campuran pada dasarnya ingin mengekalkan hubungan koloni dan negri induk seperti di lakukan PEB. Selain itu agar organisasi itu mendapatkan keuntungan yang di dukung oleh setiap tindakan yang reaksiaoner.
Kesimpulan dan Saran
Timbul dan perkembangan organisasi buruh dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kehidupan perkotaan yang menciptakan timbulnya organisasi buruh kota dan kehidupan pedesaan yang menciptakan timbulnya buruh tani, khususnya di pabrik dan perkebunan tebu. Timbul perkembangan dan puncak gerakan buruh sangat singkat yang hanya berlangsung selama 25 tahun. Pendorong perkembangan organisasi buruh adalah SI dan PKI.
Organisasi campuran adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang orang pribumi dan orang orang asing. Tujuanya ada yang untuk menuju kemerdekaan Indonesia dan ada pula yang tujuannya ingin tetap berada dalam ikatan belanda. Politik asosiasi memancukup ideal dengan hanya menyatukan barat dan timur, tetapi kenyataannya hanya sekelompok elite bumiputera saja yang terangkat dari masyarakat dan kemudian di tempatkan dalam jembatan-jembatan colonial yang untuk sementara mereka merasa puas.
Yang di maksud dengan alat alat penekan pergerakan nasional adalah alat alat yang sering di gunakan oleh pemerintah kolonial berupa pasal-pasal dalam KUHP, Peraturan Pemerintah, dan hak-hak istimewa gubernur jenderal untuk mengurangi kebebasasn bergerak organisasi pergerakan nasional karena organisasi itu dipandang menggangu jalanya kestabilan dan jalanya pemerintahan.
