Pragmatisme Pendidikan

Bagaimana dengan awal kegiatan proses pendidikan?

Entah ini sebuah kasus atau juga warna yang seragam (homogen) untuk berbagai proses rekruitmen peserta didik (siswa atau mahasiswa) oleh penyelenggara pendidikan.  Pada sore itu, ada seorang purnawirawan mengeluhkan kejadian yang menimpa dirinya ketika diperlakukan kurang 'etis' oleh seorang panitia penyelenggara pendidikan.

Pada mulanya, sang purnawirawan itu merasa tidak mengerti terhadap apa yang sedang terjadi. Entah pura-pura tidak paham atau memang komunikasi dari panitia penyelenggara yang bersayap sehingga dapat disalahpahami oleh orang yang diajak bicaranya. 

Singkat kisah, nasib kelulusan cucu purnawirawan pada sekolah lanjutan pertama tersebut menjadi tidak jelas. Kendati membawa surat keterangan dari Kecamatan mengenai status domisili sang cucu yang mestinya mendapat perhatian lebih dari pihak sekolah, namun pada dialog tersebut menjadi sangat tidak jelas. 

Selidik punya selidik, setelah berkomunikasi dengan orang tua peserta lain, bapak purnawirawan itu baru nyadar "ngeuh" bahwa yang menjadi masalah itu adalah ketidakjelasan dari dirinya terhadap nilai sumbangan pembangunan kepada sekolah, di luar yang ditetapkan panitia.

Bapak purnawirawan itu menyimpulkan, masuk sekolah itu sebenarnya murah yang mahal itu adalah meyakinkan diri bahwa anak kita dapat masuk ke sekolah tertentu itulah yang mahal. Biaya untuk membawa keyakinan bahwa cucunya (atau anaknya) dapat diterima pada sekolah yang diidamkannya, menjadi penyebab awal mahalnya  pendidikan di Indonesia (minimalnya di daerah bapak Purnawirawan tersebut).

Merujuk pada kajian tersebut tadi, ada bebepara simpulan pemikiran yang dapat dijadikan perenungan bagi semua pihak, khususnya para penyelenggara pendidikan di Indonesia.

Pertama, proses pendidikan di Indonesia cenderung diwarnai oleh sikap pragmatisme orang di luar peserta didik itu sendiri. Bila diakhir masa pendidikan, pragmatisme ditunjukkan oleh penyelenggara pendidikan dan birokrat pendidikan, maka di awal penyelenggaraan pendidikan (penerimaan siswa baru) sikap pragmatisme ini dilakukan (lebih tepatnya didukung) oleh orang tua dan penyelenggara pendidikan.  

Tidak mengherankan, bila orangtua banyak yang dipusingkan dengan puluhan (atau mungkin ratusan) biaya pendidikan yang harus dikeluarkan untuk memasukkan anaknya pada sebuah jurusan di perguruan tinggi.  Untuk masuk ke sekolah pendidikan pertama atau sekolah menengah atas (SMA) pun biaya masuk sekolah itu bisa mencapai belasan atau puluhan juta.

Tanpa harus memperhatikan kemampuan akademik, minat bakat anak, atau tahapan perkembangan psikologi anak, orang tua berlomba-lomba untuk mengejar citra keluarga dengan menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit tertentu. Bila dicermati dengan seksama, kejadian ini tidak jauh berbeda dengan mengorbankan minat bakat anak dan hakekat pendidikan, oleh pengejaran citra sosial oleh kalangan orang tua dan pragmatisme ekonomi di kalangan penyelenggara pendidikan.

Kedua, ketiga pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut (orangtua, penyelenggara pendidikan dan birokrat pendidikan) adalah oknum-oknum yang telah memperkosa hakikat pendidikan sekaligus (khusus untuk penyelenggara dan birokrat pendidikan) melanggar tujuan pendidikan di Indonesia.