Apa Jadinya Humas Pemerintah Tanpa Bahasa Indonesia

Apa itu humas atau dalam istilah berbahasa Inggris disebut Public Relations (PR)? Grunig (1984:6) menyatakan bahwa Public Relations atau Humas adalah, ...the management of communication between an organization and its publics. (Humas adalah kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai macam publiknya). Dari definisi tersebut maka dapat kita ambil poin penting yakni adanya kegiatan manajemen komunikasi suatu organisasi. Sementara itu komunikasi sendiri mempunyai maksud proses penyampaian informasi kepada pihak lain agar terjadi kesepahaman. Untuk mewujudkannya maka diperlukan sebuah komunikasi yang efektif. Menurut Jalaludin dalam bukunya Psikologi Komunikasi (2008:13) meyebutkan, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tidakan. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif tersebut bisa berwujud verbal maupun non verbal. Bentuk komunikasi verbal biasanya berbentuk tulisan maupun lisan. Dari bentuk komunikasi inilah maka keahlian berbahasa seorang pejabat kehumasan diperlukan. Baik itu bahasa daerah, bahasa nasional maupun bahasa asing semuanya sangat diperlukan bagi seorang pejabat humas. Hal ini karena pesan yang disampaikan oleh seorang pejabat humas tidak hanya orang lokal saja namun juga kemungkinan orang asing.

Begitu pula dengan humas pemerintah sebagai ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Mereka dituntut mengembangkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Hal ini termasuk kemampuan berbahasa asing yang sangat diperlukan dalam melakukan pengembangan diri pejabat humas pemerintah.  Dengan adanya peningkatan kemampuan pejabat humas pemerintah tentunya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Saat ini, kemampuan dan kreatifitas humas pemerintah dan humas swasta bisa dikatakan tidak ada perbedaan. Mereka sering menggunakan istilah atau kata-kata dalam bahasa asing dalam melakukan komunikasinya. Terutama dalam bentuk tertulis. Bahkan saat ini humas pemerintah mengenalkan nama humas pemerintah dengan sebutan Government Public Relation (GPR).

GPR sendiri merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Implementasi tersebut antara lain menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah yang ditempatkan di masing-masing laman resmi instansi pemerintah.

Lalu apa hubungannya humas dengan bahasa Indoensia?

Dalam sebuah komunikasi peranan bahasa sangat penting. Sebuah informasi yang disampaikan dalam komunikasi baik itu komunikasi pribadi maupun komunikasi massa memerlukan bahasa dalam pengantarnya.  Menurut Gorys Keraf (1997 : 1), Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.

Ada banyak bahasa di dunia ini. Begitu pula dengan bahasa yang ada di negara Indonesia. Dikutip dari laman Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan bahwa saat ini saat ini 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Penghitungan jumlah itu diperoleh dari hasil verifikasi dan validasi data di 2.452 daerah pengamatan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut maka diperlukan bahasa pemersatu yakni Bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928 yang diambil dari kegiatan kongres pemuda nusantara saat itu. Kegeiatan tersebut menghasilkan sumpah yang dikenal dengan nama sumpah pemuda. Isi sumpah tersebut yaitu:

1.  Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia 

2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, 

3.  Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia sendiri diambil dari bahasa melayu. Tepatnya di wilayah Kepulauan Riau sekarang. Jumlah penuturnya seperti yang dilansir oleh wikipedia yang diambil dari World Almanac (2005) adalah sebanyak 260-an juta. Jumlah tersebut dari jumlah penduduk indonesia dan penutur bahasa Indonesia di negara Malaysia, Brunei, Filipina, Timor Timur, Singapura dan negara di wilayah Asia Tenggara lainnya. Untuk itu ada kemungkinan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional jika pemerintah dan warga negara Indonesia tetap menjaga keberadaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.

Bahasa Indonesia sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Dalam UU tersebut menjelaskan tiga bagian terkait bahasa Indonesia yakni penggunaan bahasa Indonesia, pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

Terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 1 UU tersebut menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi dilingkungan kerja pemerintah dan swasta. Sementara itu dalam pasal 44 berisi tentang bagaimana peningkatan fungsi bahasa Indonesia yang secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan menjadi bahasa internasional.

Dari UU tersebut termaksud dengan jelas bahwa pemerintah berkewajiban untuk menggunakan dan menggunakan bahasa Indonesia sehingga meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional. Melalui jumlah penuturnya maka ada kemungkinan besar bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional. Namun hal tersebut perlu dukungan pemerintah untuk senantiasa selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resminnya. Kenyataanya saat ini pemerintah abai dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi. Menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan pemerintah saja tidak bisa apalagi mengajak kalangan swasta untuk selalu mengedepankan penggunaan Bahasa Indonesia.  Hal ini dapat dilihat dari laman resmi instansi pemerintah seperti terlihat dalam gambar berikut ini.

Dari beberapa laman resmi instansi pemerintah tersebut masih ada beberapa penggunaan istilah bahasa asing. Padahal istilah tersebut sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti website untuk laman, login (masuk) dan cyber (siber). Penggunaan istilah asing tersebut sebenarnya ditujukan kepada siapa. Penutur bahasa Indonesia atau penutur bahasa asing? Jikalau informasi diperuntukan bagi orang asing maka penulisan istilah asing tersebut dapat dikecualikan. Namun informasi tersebut sebenarnya hanya untuk orang dengan penutur bahasa Indonesia. Seperti laman penerimaan CPNS yang dikhususkan bagi warga negara Indonesia.

Selain dalam laman resmi, masih banyak juga penggunaan istilah asing dalam mengkomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Mereka menggunakan istilah asing meskipun sasaran dari informasi tersebut adalah masyarakat yang kadang hanya mengerti sedikit tentang istilah bahasa asing. Contohnya seperti dalam poster atau desain grafis yang digunakan dalam akun media sosial resmi pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut ini.

Dari sinilah banyak dari aparatur pemerintah termasuk pejabat humas yang juga berkewajiban menginfromasikan kebijakan pemerintah. Menggunakan bahasa asing dalam penyampaian informasi program dan kebijakan pemerintah berarti  melanggar UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terutama Pasal 33 ayat 1. Perlu diketahui dari UU tersebut hanya pelanggaran bahasa yang tidak bisa dikenai sanksi pidana. Apabila kita melanggar aturan tentang penggunaan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan maka sudah pasti kita akan diganjar dengan sanksi pidana. Cobalah bayangkan jika melanggar penggunaan bahasa Indonesia dikenai sanksi pidana maka dari pegawai rendahan sampai presiden pun saat ini bisa dikenai sanksi pidana dalam kesalahan penggunaan bahasa Indonesia.

Untuk itulah peran humas pemerintah sangat strategis bagi pengembangan bahasa Indonesia. Selain berperan dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik juga berperan menjaga kelangsungan keberadaan bahasa Indonesia di tengah masyarakat yang demam menggunakan bahasa "keminggris". Saat ini banyak ditemui penggunaan bahasa asing di berbagai tempat seperti nama pasar swalayan, hotel, baliho, nama toko dan lain-lain. Pejabat humas harus bisa memulai dari dirinya sendiri dan instansinya dengan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Marilah berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti peribahasa "bahasa menunjukan bangsa".

Daftar Pustaka

Grunig, J.E., T. Hunt. (1984). Managing Public Relation, NY: Holt, Rinehart & Erlbaum.

Rakhmat, Jalaludin. (2008). Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya