Kemenangan pasangan SABAR tentu  juga tidak luput dari  kerja keras para relawan dan dukungan konkrit massa akar rumput yang relatif lebih mudah dimobilisir karena faktor calon Bupati kharismatik yang sekaligus juga ulama kenamaan di Bondowoso. Perpaduan dua kekuatan nasionalis- tradisional  tak bisa dibendung dan unggul signifikan. Inilah yang tersisa dari Pemilukada 2018 silam.
Namun euphoria kemenangan pemerintahan baru tak berlangsung lama. Hiruk pikuk politik kemudian mendominasi keseharian jalannya pemerintahan. Si pembuat  kegaduhan jelas dialamatkan kepada Sekretaris Daerah pilihan Bupati terpilih. Apa pasal????
Terasa mudah menjawab pertanyaan di atas.  Sekda Syaifullah adalah hasil ihtiar panjang sang Bupati yang paling tidak diharapkan oleh sebagian besar birokrat penikmat fasilitas empuk yang selama ini mereka nikmati. Terpilihnya Sekda Syaifullah juga dirasakan sebagai pukulan telak bagi para politisi yang selama ini  bebas intervensi dan  mengatur roda birokrasi. Sekda baru dianggap ancaman serius bagi keberlangsungan agenda konspiratif.
Maka setting awal pemilihan sekretaris daerah yang di luar dugaan membuat kekuatan besar baik pendukung maupun pihak lawan politik merasa terdapat persamaan kepentingan? Bukankan dalam dunia politik tak ada kawan atau lawan  sejati. Yang ada adalah kepentingan.
Kini, demi memperjuangkan Misi Bondowoso "MELESAT", Â Sekda harus berjibaku dan berjuang sendiri di tengah kepungan kekuatan politik plus unsur birokrasi yang tak bisa move on dan terlibat dalam konspirasi dukung mendukung dalam proses rekrutmen sekda. Maka akibatnya bisa dirasakan. Serangkaian badai mulai dari interpelasi, pansus dan aneka sorotan terus terjadi berulang. Bahkan terhadap persoalan yang sebenarnya hanya bersifat administratif. Persoalan kecil dibuat menjadi besar. Reproduksi kegaduhan sengaja digaungkan. Berkolaborasi dengan kekuatan media lokal persoalan kecil dan tak prinsipil terus di festivalisasi seolah sesuatu yang serius dan mambahayakan masyarakat luas.
Sang rival terus memainkan peran bahkan dengan memanfaatkan jaringan di provinsi dan pusat. Terbukti bahwa aliran informasi negatif masih terus berlangsung melalui pejabat di provinsi dan pusat. Sedang informasi positif yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kabupaten tak satupun mencuat. Alhasil penggiringan opini publik tampak menuai hasil. Sementara target tercapai, seolah pemerintah gagal pasca pecah kongsi, seolah sekda tak punya kemampuan manajerial, seolah birokrasi nyaris lumpuh dan gagal. Stigma pemerintah acak adut, sengaja membuat kegaduhan, Â lemah dan banyak stigma negatif lainnya tersemat kokoh dalam atmosfir masyarakat Bondowoso.
Nah menjawab pertanyaan pada judul di atas, saya akan memberikan sedikit kronologi peristiwa dan berbagai hal yang melatarbelakanginya.
Pertama, tentu masyarakat Bondowoso ingat. Pada awal pemerintahan berjalan semua berjalan normal. Wakil bupati tampil begitu dominan dengan berbagai  ide brillain nan cemerlang. Sedangkan Bupati tetap tampil bersahaja sebagai pejabat publik yang kenyang pengalaman dengan tetap konsisten menjaga perannya sebagai kyai kharismatik yang sering memberikan pencerahan pada masyarakat.
Perpaduan bupati yang penyabar dan wakil bupati yang cerdas dan penuh dengan energi melambungkan harapan masyarakat dan diyakini akan benar-benar membawa Bondowoso "Melesat".
Kedua, Setelah kurang lebih delapan bulan, pasca seleksi terbuka sekretaris daerah bupati dengan ihtiar panjangnya menetapkan Syaifullah yang nota bene adalah putra daerah namun berasal  kabupaten tetangga. Keputusan bupati tersebut kemudian menimbulkan resistensi baik dari kalangan birokrasi maupun dari kalangan elit politik.
Mengapa resistensi begitu tinggi?
Sebabnya adalah rivalitas yang begitu nyata  antara dua calon sekda terkuat. Pilihan bupati memutarbalikkan prediksi banyak pihak. Beredar kabar kuat bahwa lawan Syaifullah, calon sekda yang masih berusia muda dan cerdas yang akan terpilih. Namun nampaknya bupati mempunyai perhitungan lain.
Pilihan bupati kemudian menyebabkan  polarisasi dukungan politik kian meruncing, Jajaran elit politik lebih banyak tak bersepakat. Akibatnya sejak pertama dilantik Sekda baru tak bisa bekerja dengan tenang. Lambat laun kemudian ada pertautan kepentingan antara calon sekda yang tidak terpilih yang didukung oleh para kroninya di lingkungan birokrasi dengan sejumlah elit politik yang sejak awal tak menghendaki hadirnya sekda diluar prediksi.
Ketiga, fase berikutnya yang muncul adalah fokus kepada seluruh produk kebijakan pemerintah kabupaten. Mulai dari hal kecil sampai besar tak ada yang luput dari sorotan. Kasus pertama yang muncul adalah soal mutasi  jabatan yang kemudian berujung interpelasi.
Meskipun soal mutasi sebenarnya secara substansi tidak mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas dan dapat diselesaikan secara administratif namun terus diangkat dan diseret ke dalam wilayah politik dan endingnya juga mengarah pada rekomendasi pemberian sanksi berat kepada sekda.
Pendapat banyak ahli ini adalah hal aneh. Bagaimana institusi politik dapat merekomendasikan perihal sanksi berat kepada seorang birokrat? Padahal sanksi ASN sudah diatur dalam regulasi tersendiri. Berbagai permasalahan setelah itu muncul secara bergantian. Sangat terlihat upaya untuk membunuh karakter sekda secara pribadi.
Semua masalah titik fokusnya pada sekda. Soal beredarnya undangan palsu, soal penunjukan pelaksana tugas, kisruh dalam tubuh BUMD dan kasus terbaru adalah tentang viralnya pernyataan sekda dalam diskusi via  video confrence yang dengan serta merta diframing sedemikian rupa dengan narasi membangkang kepada pemerintah pusat atas kebijakan penanganan covid-19 dan banyak isu lainnya yang nota bene adalah hasil konspirasi antara karena persamaan kepentingan.
Keempat, energi politik selama setahun terakhir praktis habis hanya untuk menyorot dan menyoal satu orang. Sampai-sampai tidak menyadari bahwa rakyatpun mulai menyoal kinerja legislatif.
Meskipun tidak secara terang-terangan ada yang sengaja mengarah pada soal kepemimpinan bupati secara pribadi. Sebab untuk menarget bupati secara langsung harus ektra hati-hati karena basis dukungan mayoritas kepada bupati berasal dari kalangan yang sama dengan konstituen partai mayoritas.
Massa akar rumput baik dari kalangan tradisional maupun nasionalis adalah massa dengan tipikal manut dan mudah tersulut. Jika bupati terus ditekan sebenarnya bisa saja dengan mudah dia mengeluhkan dan mengembalikannya pada massa pendukungnya dan tentu akan berpotensi membuat gelombang kegaduhan lebih besar. Untunglah bupati termasuk sosok yang selalu mengedepankan kesabaran. Â
Akihirnya bisa disimpulkan bahwa rentetan kegaduhan selama ini memang diciptakan dengan target tertentu. Keterlibatan unsur birokrasi yang rajin mengulas dan memberikan data kepada pihak yang tidak  berwenang sebenarnya bisa diusut tuntas. Karena perbuatan mereka selaku ASN tentu tidak dapat dibenarkan dan jelas merongrong harkat, martabat dan kewibawaan pimpinannya sendiri.
Betapapun terdapat kekeliruan dan kesalahan harus dibuktikan dulu apakah terdapat niat jahat yang mengarah pada perbuatan menguntungkan diri sendiri/orang lain. Namun sekali lagi mereka diuntungkan karena bupati terlalu sabar, meski dia tahu persis terdapat anak buahnya sendiri yang tengah menyusun kekuatan dan berkhianat.
Kepada beberapa pihak yang terus bernafsu menggoyang bupati Bondowoso, harap diingat bahwa do'a orang yang teraniaya tidak akan  terhalang. Jangan terlena untuk terus fokus menebar kebencian dengan cara mencari, mengobral kelemahan dan kekurangan pihak lain karena masyarakatpun sekarang tengah menilai kinerja anda semua. Ketika jari telunjuk mengarah kepada  orang lain, perlu diingat bahwa empat jari berikutnya sedang menunjuk pada diri sendiri. Kini masyarakat akan lebih paham, apa sebab dan siapa produsen kegaduhan di Bondowoso selama ini. _ Wallahua'lam bishowab. (RzK_NU_GL)
