Sebabnya adalah rivalitas yang begitu nyata  antara dua calon sekda terkuat. Pilihan bupati memutarbalikkan prediksi banyak pihak. Beredar kabar kuat bahwa lawan Syaifullah, calon sekda yang masih berusia muda dan cerdas yang akan terpilih. Namun nampaknya bupati mempunyai perhitungan lain.
Pilihan bupati kemudian menyebabkan  polarisasi dukungan politik kian meruncing, Jajaran elit politik lebih banyak tak bersepakat. Akibatnya sejak pertama dilantik Sekda baru tak bisa bekerja dengan tenang. Lambat laun kemudian ada pertautan kepentingan antara calon sekda yang tidak terpilih yang didukung oleh para kroninya di lingkungan birokrasi dengan sejumlah elit politik yang sejak awal tak menghendaki hadirnya sekda diluar prediksi.
Ketiga, fase berikutnya yang muncul adalah fokus kepada seluruh produk kebijakan pemerintah kabupaten. Mulai dari hal kecil sampai besar tak ada yang luput dari sorotan. Kasus pertama yang muncul adalah soal mutasi  jabatan yang kemudian berujung interpelasi.
Meskipun soal mutasi sebenarnya secara substansi tidak mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas dan dapat diselesaikan secara administratif namun terus diangkat dan diseret ke dalam wilayah politik dan endingnya juga mengarah pada rekomendasi pemberian sanksi berat kepada sekda.
Pendapat banyak ahli ini adalah hal aneh. Bagaimana institusi politik dapat merekomendasikan perihal sanksi berat kepada seorang birokrat? Padahal sanksi ASN sudah diatur dalam regulasi tersendiri. Berbagai permasalahan setelah itu muncul secara bergantian. Sangat terlihat upaya untuk membunuh karakter sekda secara pribadi.
Semua masalah titik fokusnya pada sekda. Soal beredarnya undangan palsu, soal penunjukan pelaksana tugas, kisruh dalam tubuh BUMD dan kasus terbaru adalah tentang viralnya pernyataan sekda dalam diskusi via  video confrence yang dengan serta merta diframing sedemikian rupa dengan narasi membangkang kepada pemerintah pusat atas kebijakan penanganan covid-19 dan banyak isu lainnya yang nota bene adalah hasil konspirasi antara karena persamaan kepentingan.
Keempat, energi politik selama setahun terakhir praktis habis hanya untuk menyorot dan menyoal satu orang. Sampai-sampai tidak menyadari bahwa rakyatpun mulai menyoal kinerja legislatif.
Meskipun tidak secara terang-terangan ada yang sengaja mengarah pada soal kepemimpinan bupati secara pribadi. Sebab untuk menarget bupati secara langsung harus ektra hati-hati karena basis dukungan mayoritas kepada bupati berasal dari kalangan yang sama dengan konstituen partai mayoritas.
Massa akar rumput baik dari kalangan tradisional maupun nasionalis adalah massa dengan tipikal manut dan mudah tersulut. Jika bupati terus ditekan sebenarnya bisa saja dengan mudah dia mengeluhkan dan mengembalikannya pada massa pendukungnya dan tentu akan berpotensi membuat gelombang kegaduhan lebih besar. Untunglah bupati termasuk sosok yang selalu mengedepankan kesabaran. Â
Akihirnya bisa disimpulkan bahwa rentetan kegaduhan selama ini memang diciptakan dengan target tertentu. Keterlibatan unsur birokrasi yang rajin mengulas dan memberikan data kepada pihak yang tidak  berwenang sebenarnya bisa diusut tuntas. Karena perbuatan mereka selaku ASN tentu tidak dapat dibenarkan dan jelas merongrong harkat, martabat dan kewibawaan pimpinannya sendiri.
Betapapun terdapat kekeliruan dan kesalahan harus dibuktikan dulu apakah terdapat niat jahat yang mengarah pada perbuatan menguntungkan diri sendiri/orang lain. Namun sekali lagi mereka diuntungkan karena bupati terlalu sabar, meski dia tahu persis terdapat anak buahnya sendiri yang tengah menyusun kekuatan dan berkhianat.
