Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DIY: Peran Demografi dalam Kesenjangan Ekonomi

Tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Akibatnya, masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk berinvestasi dengan tepat dalam pengembangan anak-anak mereka, sehingga mereka tidak dapat keluar dari kemiskinan, kerentanan, atau berpindah ke kelas konsumen, yang mana menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan produktif. Selanjutnya, ketika masyarakat menyadari adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan, ketegangan sosial dan ketidakrukunan sangat mungkin terjadi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik (Bank Dunia, 2015). 

Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Salah satunya dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, dalam hal ini bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dengan upah yang adil, memberikan pelatihan, dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja.

Lebih lanjut, Bank Dunia (2015) menyarankan empat langkah utama untuk mengatasi ketimpangan pendapatan tersebut: 1) Memperbaiki pelayanan publik di daerah,  2) Meningkatkan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang untuk melatih keterampilan bagi tenaga kerja,  3) Memberikan perlindungan terhadap gangguan, 4) Menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi ketimpangan saat ini dan masa depan. Kebijakan fiskal yang menekan peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. mengubah sistem perpajakan yang lebih adil dengan mengubah beberapa peraturan perpajakan yang saat ini menguntungkan segelintir orang.