Inklusi Keuangan Melalui Pasar Modal, Meningkatkan Akses bagi Masyarakat dan UMKM di Indonesia

Inklusi keuangan merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses yang mudah, aman, dan terjangkau terhadap berbagai layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasar modal, sebagai salah satu elemen kunci dalam sistem keuangan, memiliki potensi signifikan untuk mengakselerasi inklusi keuangan. Melalui pasar modal, masyarakat dan UMKM dapat mengakses beragam instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan sukuk, untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial, mulai dari investasi jangka panjang, pendanaan usaha, hingga perencanaan pensiun.

Inklusi keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di Indonesia, inklusi keuangan masih menjadi tantangan, dengan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02% pada tahun 20241. Pasar modal dapat berperan sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan akses keuangan, terutama bagi masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan di Indonesia mencapai 65,43%. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan, termasuk investasi di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan inklusi keuangan mencapai 98% pada tahun 2045, yang menunjukkan komitmen untuk memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang setara dengan sekitar 8.573 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan motor penggerak utama dalam perekonomian.

Selain itum UMKM juga berkontribusi dalam menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, membantu mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan. Dengan jumlah UMKM yang mencapai 64,2 juta, mereka berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja.

Sektor UMKM juga berkontribusi dalam menghimpun sekitar 60,4% dari total investasi di Indonesia. Ini menunjukkan potensi besar UMKM dalam menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Terakhir, UMKM sering kali menjadi sumber inovasi dan kewirausahaan, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Ini penting untuk menjaga daya saing ekonomi nasional.

Dengan semua kontribusi ini, UMKM tidak hanya menjadi pilar ekonomi, tetapi juga kunci untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Bagaimana Pasar Modal Mendukung UMKM dan Inklusi Keuangan?

Pasar modal menyediakan platform bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat luas, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi pada UMKM yang potensial. Hal ini menciptakan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dan mendorong inklusi keuangan.

Berikut beberapa poin penting yang menunjukkan kaitan erat antara inklusi keuangan pasar modal dan UMKM:

• Akses Pendanaan Alternatif: UMKM seringkali kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena keterbatasan agunan dan riwayat kredit. Pasar modal menawarkan alternatif pendanaan melalui IPO, penerbitan obligasi, atau equity crowdfunding.
• Pertumbuhan dan Ekspansi UMKM: Dengan akses pendanaan dari pasar modal, UMKM dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
• Peningkatan Daya Saing: UMKM yang go public cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik dan transparan, sehingga meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor.
• Demokratisasi Investasi: Pasar modal memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk berinvestasi pada UMKM, sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan dan inklusi keuangan.
• Literasi dan Inklusi Keuangan: Partisipasi masyarakat dalam pasar modal meningkatkan literasi keuangan dan mendorong inklusi keuangan secara keseluruhan.

Riset dari Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% dapat meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 0,3%. Studi dari OJK menyebutkan bahwa UMKM yang tercatat di bursa efek memiliki pertumbuhan pendapatan rata-rata 20% lebih tinggi dibandingkan UMKM yang tidak.

MASALAH DAN SOLUSI

Inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks inklusi keuangan di perkotaan mencapai 78,41%, sedangkan di pedesaan hanya 70,13%1. Kesenjangan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjangkau masyarakat di daerah pedesaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan inklusi keuangan di Indonesia, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Akses terhadap Layanan Keuangan: Di daerah perkotaan, akses ke bank dan lembaga keuangan lebih mudah dibandingkan di pedesaan. Banyak desa yang masih kekurangan infrastruktur keuangan, seperti ATM dan kantor cabang bank, yang menghambat masyarakat pedesaan untuk mendapatkan layanan keuangan.

Edukasi dan Literasi Keuangan: Masyarakat di perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan informasi mengenai produk keuangan. Di pedesaan, kurangnya program edukasi keuangan berkontribusi pada rendahnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan.

Ketersediaan Produk Keuangan: Di perkotaan, terdapat lebih banyak variasi produk keuangan yang ditawarkan, sementara di pedesaan, pilihan produk sering kali terbatas. Hal ini membuat masyarakat pedesaan sulit untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kondisi Geografis dan Sosial: Sebagian besar populasi Indonesia tinggal di daerah pedesaan, yang sering kali memiliki tantangan tambahan seperti infrastruktur yang kurang memadai dan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Ini berkontribusi pada rendahnya tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut.

Hambatan Biaya dan Informasi: Biaya untuk mengakses layanan keuangan dan kurangnya informasi mengenai produk keuangan juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui produk yang tersedia atau merasa bahwa biaya untuk mengakses layanan tersebut terlalu tinggi.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil yakni salah satunya peningkatan Edukasi Keuangan: Program literasi keuangan yang lebih intensif di daerah pedesaan perlu diperkenalkan. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah.

Pengembangan Infrastruktur Keuangan: Meningkatkan akses ke layanan keuangan di pedesaan dengan membangun lebih banyak kantor cabang bank dan ATM.

Inovasi Produk Keuangan: Mendorong lembaga keuangan untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, seperti pinjaman mikro dan produk tabungan yang fleksibel.

TANTANGAN DAN PELUANG

Adapun tantangan terhadap inklusi keuangan dalam proyeksi kedepan adalah :

Pertama, Literasi Keuangan yang Belum Merata: Pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan di pasar modal masih perlu ditingkatkan, khususnya di daerah pedesaan dan kelompok masyarakat dengan akses informasi terbatas.

Kedua, Kesenjangan Akses Teknologi: Keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan menjadi hambatan dalam mengakses informasi dan layanan pasar modal secara optimal.

Kemudian, Persepsi Risiko dan Kepercayaan: Sebagian masyarakat masih ragu untuk berinvestasi di pasar modal karena persepsi risiko yang tinggi dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan.

Terakhir, Kompleksitas Produk dan Regulasi: Beberapa produk investasi di pasar modal memiliki karakteristik yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Regulasi yang dinamis juga menuntut investor untuk terus memperbarui pengetahuan mereka.

Namun, peluang untuk inklusi keuangan di Indonesia juga masih terbuka lebar. diantaranya

Pertama, Transformasi Digital: Perkembangan teknologi digital, seperti mobile banking, online trading platform, dan e-wallet, membuka peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan pasar modal secara lebih efisien dan terjangkau.

Kedua, Inovasi Produk dan Layanan: Inovasi produk dan layanan keuangan, seperti reksa dana syariah, microfinance, dan peer-to-peer lending, dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Ketiga, Kolaborasi dan Sinergi: Kolaborasi antara pemerintah, regulator (OJK dan BEI), pelaku industri, lembaga pendidikan, dan fintech diperlukan untuk menciptakan ekosistem inklusi keuangan yang lebih kondusif.

Terakhir, Edukasi dan Sosialisasi yang Lebih Efektif: Pemanfaatan media sosial, influencer, dan content creator dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi keuangan dan menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.

Kesimpulan

Pasar modal memiliki peran strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Dengan menyediakan akses pendanaan dan investasi yang lebih demokratis, serta mendorong literasi keuangan, pasar modal dapat memberdayakan masyarakat dan UMKM untuk mencapai kesejahteraan finansial.

Pemerintah dan stakeholders terkait perlu terus bersinergi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Peningkatan literasi keuangan, perluasan akses teknologi, inovasi produk dan layanan, serta penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kunci dalam mewujudkan inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan.