Konflik Internal Partai Demokrat yang Disebabkan Faktor Eksternal

Proses hukum dan politik terus berjalan tetapi jika diperhatikan dan dianalisis kubu dari Moeldoko sudah mulai terlihat kekalahannya pertama mereka tidak mendapat sisi terang di Kemenkumham lalu gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri pun juga tidak mendapat titik terang, kubu Moeldoko sudah dianggap kalah saing dengan kubu dari Agus Harimurti dalam perebutan kursi ketua Umum Partai Demokrat.

Analisis yang dapat dilihat dari konflik yang menimpa partai demokrat tersebut adalah anggota-anggota partai Demokrat yang berkubu dengan Moeldoko ini melihat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono belum layak sebagai ketua umum partai, dan mereka mungkin merasa tidak adil bahwa mereka yang bisa dibilang lebih lama berada di dalam partai Demokrat ini tidak mendapatkan kursi di pimpinan partai. 

Para anggota yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono ini pun mencari sosok yang layak untuk dijadikan pimpinan partai demokrat maka terpilihlah moeldoko di dalam kongres yang diadakan di Deli Serdang sebagai ketua umum partai Demokrat untuk mengambil posisi Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai. 

Sebenarnya yang menjadi permasalahan besar di sini adalah terpilihnya dan keinginannya Moeldoko untuk menempati posisi ketua umum partai demokrat tersebut seperti yang telah kita ketahui adalah Moeldoko adalah seorang kepala staf kepresidenan yang merupakan salah satu orang yang sangat memiliki pengaruh di pemerintahan dan juga Moeldoko ini merupakan orang yang berasal dari luar partai Demokrat itu sendiri, kemungkinan hal ini ada sangkut pautnya dengan posisi partai Demokrat yang merupakan oposisi dari pemerintah. 

Seperti yang kita ketahui setelah terjadinya pemilu pada tahun 2019 dan Kembali memenangkan Presiden Jokowi pemerintahan hanya memiliki tiga oposisi yaitu Demokrat, PKS dan PAN sebelumnya ada partai Gerindra tetapi setalah diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Menteri pertahanan hanya tersisa tiga Oposisi, lalu ditambah lagi saat ini PAN pun sudah mulai masuk di dalam koalisi dari Pemerintah hal ini terlihat buruk karena tidak adanya stabilitas antara koalisi dan oposisi.

Jika Kembali ke konflik yang dialami oleh Demokrat hadirnya Moeldoko dalam konflik ini terlihat ingin mengambil alih ataupun menggoyahkan internal partai Demokrat yang merupakan oposisi dalam pemerintahan, hal seperti ini pun pernah terjadi di PPP pada tahun 2016, terjadinya konflik kepengurusan dalam PPP di mana terdapat dua ketua umum yaitu Rommy yang pro dengan Jokowi dan Djan Faridz yang tidak berpihak dengan Jokowi. 

Lewat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan sebuah surat keputusan yang menjadikan Rommy sebagai ketua umum PPP yang sah, hal ini menimbulkan polemik baik itu dalam partai maupun di masyarakat karena dinilai pemerintah menjadikan Rommy sebagai ketua umum PPP karena alasan dia Pro dengan Jokowi, keputusan pemerintah terhadap konflik ini pun pernah dikomentari oleh mantan Presiden Ke 6 Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang melihat adanya keberpihakan pemerintah dalam penyelesaian konflik PPP, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa seharusnya konflik partai ini tidak ada intervensi dari pemerintah dan seharusnya diselesaikan secara internal partai saja.

Jadi kesimpulan yang dapat di ambil adalah meskipun sebuah Partai politik merupakan organisasi yang kuat secara struktur dan pandangannya tetap saja tidak luput dari konflik-konflik yang terjadi di dalamnya salah satunya berasal dari faktor eksternal. 

Dalam konflik yang terjadi di partai Demokrat terlihat sekali bahwa banyak intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan meskipun beliau menyebutkan bahwa ini keputusan pribadi dan istana tidak ikut campur akan tetapi tetap saja hal ini dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap partai politik dan kebetulan partai tersebut merupakan oposisi. 

Lalu Agus Harimurti sendiri terlihat tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini sendiri jadi perlu bantuan dari pemerintah meskipun sebelumnya pada masalah yang terjadi PPP ayahnya menyebutkan bahwa konflik internal partai kalau bisa harus diselesaikan secara pribadi, jadi tidak ada intervensi dari pihak lain termasuk pemerintah. 

Dapat juga dilihat bahwa sebuah partai memiliki AD/ART di dalamnya yang harus di patuhi oleh anggotanya. Perebutan kekuasaan dalam sebuah organisasi seperti partai merupakan hal biasa akan tetapi kudeta yang dilakukan oleh kubu partai Demokrat yang tidak memihak kepada Agus Harimurti merupakan hal yang salah, terlebih lagi kudeta yang dilakukan ini oleh anggota-anggota yang kontra dengan Agus Harimurti menunjuk orang yang berasal dari luar partai untuk menjadi ketua umum, hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai dan juga hal tersebut dapat merusak demokrasi dan kedaulatan yang ada di dalam partai Demokrat.