Kemerdekaan RI ke-75 Tahun dan Jalan Terjal Merawat Perdamaian Aceh

Pemberian Modal Usaha

Kekayaan Alam berupa Gas dan Minyak di Arun Lhokseumawe Sumber Foto (tribunnews.com)

Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakakan terkait pemberian modal usaha baik secara hibah maupun dengan menghidupkan pinjaman Bank syari'ah melalui persyaratan yang mudah dan bisa diproses secara cepat. 

Untuk melakukan sebuah usaha tidak hanya bermodalkan tekad dan kesadaran, tapi kita juga butuh bantuan dana melalui pengawasan dan evaluasi yang tersistem dengan baik dari Pemerintah Aceh melalui penyedia jasa keuangan yang dipercayakan.

Sementara untuk pertanian dan kelautan pemerintah juga bisa menggenjot petani untuk semakin produktif melalui bantuan alat tani, bibit pertanian. 

Begitupun dengan kelautan pemerintah harusnya lebih giat lagi dalam memberdayakan kaum nelayan beri mereka peralatan yang memadai maupun pembenihan yang berkualitas.

Sejauah ini kita belum melihat geliat pemerintah dalam melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, kalaupun ada barang kali hanya beberapa kelompak yang mersakannya. 

Kenapa saya katakan demikian, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru mengenai kemiskinan. Aceh masih menempati provinsi termiskin di Sumatera dan nomor enam se-Indonesia. Per September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 orang atau 15,01 persen (https://news.detik.com).

Ancaman Terhadap Perdamaian

Kita berharap agar elit di Aceh tidak lagi mempertontonkan ketidakharmonisannya antara pejabat eksekuitif dan legeslatif. Jika itu terus berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan berakibat fatal terhadap kesejahteraan rakyat. 

Adapun kesejahteraan itu sendiri, jika kita ibaratkan pada sebuah mesin, kurang lebih kiasannya sperti ini "Mesin yang selalu di aliri oleh oli yang bagus, maka mesin tersebut tidak akan mengeluarkan suara bising".