Oleh karena itu,di sinilah dibutuhkan dorongan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk lebih menggencarkan persebaran lingkungan madrasah yang inklusif agar teman-teman penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda, dapat merasakan belajar di lembaga pendidikan berbasis Agama Islam ini.
Selain terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perintah untuk menjalankan pendidikan inklusif dalam agama slam juga sudah tercantum dalam Al-Quran Surat Abasa ayat 1--16 yang menerangkan tentang ajaran untuk tidak membeda-bedakan antara individu yang satu dan yang lainnya.
Hal ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan inklusif untuk tidak membeda-bedakan antara siswa yang normal dan siswa yang berkebutuhan khusus.
Oleh karena itu, madrasah yang merupakan sekolah berbasis Agama Islam sudah seharusnya dapat mengimplementasikan ajaran yang terdapat pada surah tersebut dalam sistem penyelenggaraan pendidikan melalui inovasi gerakan MARBEL (MAdrasah Ramah difaBEL) yang dapat merangkul inklusivitas pada lingkungan madrasah, khususnya tingkatan Madrasah Aliyah yang dapat dikatakan masih belum ramah bagi penyandang disabilitas.
Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk mencontoh sekolah yang ramah disabilitas, para pemimpin madrasah serta pihak-pihak terkait sudah seharusnya berkaca pada MAN 2 Yogyakarta yang sudah terlebih dahulu menciptakan lingkungan yang ramah bagi para difabel dengan menyediakan ULD (Unit Layanan Disabilitas),buku dan al-quran braille,ramphal, aksebilitas kursi roda,guide blok, serta toilet yang sesuai.Â
Hal ini akan memberi kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas. Dengan adanya hal itu menjadikan MAN 2 Yogyakarta sebagai madrasah inklusif pertama di Indonesia yang sudah sepatutnya dicontoh madrasah aliyah lainnya.
Sayangnya, pendidikan inklusif di Indonesia, baik sekolah negeri maupun madrasah, masih mengalami beberapa hambatan, salah satunya ialah kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga pendidik dalam menangani anak penyandang disabilitas (Juwono dan Kumara, 2011). Adapun Nurzila (2023) berpendapat  bahwa tenaga pendidik kerap memandang sebelah mata dan melakukan diskriminatif kepada siswa penyandang disabilitas.
Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan peran pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam memberi pemahaman dan pelatihan kepada tenaga pendidik guna menghapus diskriminasi pada lingkungan belajar dan melahirkan tenaga pendidik yang terampil dalam menemani dan mengajar siswa penyandang disabilitas di lingkungan madrasah.
Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan inklusif dalam madrasah masih belum tersebar merata sehingga perlu peran lebih dari pemerintah untuk terus berbenah dan menggencarkan pembangunan lingkungan madrasah yang inklusif yang mampu merangkul, memahami, dan menerima segala keberagaman abilitas.Â
Pembangunan dan pelaksanaan Gerakan MARBEL (MAdrasah Ramah difaBEL) bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan seluruh masyarakat, baik itu siswa, orang tua, dan tenaga pendidik. Dengan demikian, lingkungan yang inklusif dapat terwujud agar para siswa penyandang disabilitas dapat merasakan hak-haknya, yaitu hak untuk menerima pendidikan layaknya siswa pada umumnya.Â
Besar harapan melalui Gerakan MARBEL (MAdrasah Ramah difaBEL) dapat melahirkan Madrasah Aliyah inklusif yang dapat memfasilitasi segala kebutuhan siswa penyandang disabilitas layaknya MAN 2 Yogyakarta.
