Jalan Berliku Menuju Istana

Tahun 2023 (akan) datang menjelma, hiruk pikuk politik di jagad nusantara diyakini bakal menghiasi ruang ruang media yang berseliweran sepanjang waktu terkait perhelatan perebutan kekuasaan hususnya kekuasaan yang menuju Istana, atau dalam bahasa undang undang disebut Pemilihan Presiden yang jatuhnya pada 2024.

Jalan Menuju Istana. Di masa sekarang tidaklah mudah. Siapapun yang berkeingainan untuk menuju ke Istana harus bisa melalui jalan berliku yang sengaja dibuat untuk itu.

Jalan berliku yang harus dilalui adalah aturan yang mengikat bahwa untuk menuju ke Istana --salah satunya-- harus melalui partai politik. Partai politiklah yang berhak mencalonkan agar seseorang bisa berjalan menuju Istana, inilah bentuk demokrasinya.

Namun demikian, jalan itupun bukan jalan bebas hambatan, masih ada liku-likunya yakni partai politik bisa mencalonkan presiden jika memenuhi parlemen threshold sekurang-kurangnya 20 % atau harus ada keterwakilan anggotanya di DPR RI sebanyak 20 % dari jumlah seluruh anggota DPR-RI.

Dalam konteks ini, hanya PDIP yang memenuhi syarat, sedangkan yang lain harus bergabung dengan partai lain untuk memenuhi parlemen threshold.

Atas dasar itu, buru-buru partai politik membangun blok kekuatan. Golkar bergabung dengan PAN dan PPP, Gerindra menggandeng PKB, Nasdem berangkulan dengan Demkrat dan PKS.

Permasalahan muncul. setelah adanya blok-blok kekuatan, jalan menuju Istana ternyata bukan hanya berliku, tapi juga terjal terkait dengan siapa yang bakal dicalonkan lantaran semua parpol punya kepentingan di situ. Bukan hanya soal calon Presiden (Capres), tetapi juga siapa yang bakal di sandingkan sebagai calon wakil Presiden (Cawapres).

Tokoh yang punya elektabilitas tinggi sebagai Calon Presiden versi lembaga survei mengerucut pada tiga figur teratas, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto (urutan hanya penyebutan nama).

Dari ketiga tokoh tersebut, dua diantaranya sudah diputuskan parpol, yakni Anies Baswedan diusung Nasdem dan Prabowo Subianto dari Gerindra.

Sedangkan Ganjar Pranowo, meski dia sebagai orang parpol, nampaknya jalannya juga masih terjal lantaran induk semangnya, PDIP, belum memberikan sinyal positif. PDIP yang keputusannya ada di tangan Ketua Umum Megawati, sepertinya lebih condong ke Puan Maharani yang tak lain anak dari Megawati sendiri.

Demikian halnya dengan Anies Baswedan, meski sudah resmi diusung Nasdem, namun jalannya bukan hanya berliku, tapi masih terjal lantaran PKS dan Demokrat belum juga memberikan keputusan mencalonkan Anies atau tidak. Jika satu partai saja dalam koalisi ini tidak mendukung Anies, maka bubrah sudah jalannya.

Begitupula dengan Prabowo Subianto, hingga kini masih dililit permasalahan dengan PKB. Andai saja Muhaimin Iskandar (Ketua PKB) tidak digandeng sebagai Calon Wakil Presiden, maka kemungkinan besar PKB akan mencabut dukungan dan keluar dari kolaisi.

Jika ini terjadi, maka Gerindra bisa jadi gagal mencalonkan Prabowo Subianto sebagai Capres, kecuali ada partai lain yang bergabung dan memenuhi PT 4% dengan catatan partai tersebut manut dengan Gerindra.

Lantas bagaimana dengan koaliasi Golkar, PAN dan PPP yang disebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)?

Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari KIB siapa yang diputuskan untuk jadi Capres dan Cawapresnya.

Kalaupun di KIB ada Airlangga Hartarto (Ketua Golkar) yang di gadang gadang melalui berbagai kegiatan resmi Golkar di Daerah dan masuk dalam kabinet.

Akan tetapi, hasil survei elektabilitasnya kurang memuaskan alias masih di papan bawah. Bisa jadi mereka masih gamang untuk segera mengambil sikap. 

Jalan masih berliku.