Tahun 2023 (akan) datang menjelma, hiruk pikuk politik di jagad nusantara diyakini bakal menghiasi ruang ruang media yang berseliweran sepanjang waktu terkait perhelatan perebutan kekuasaan hususnya kekuasaan yang menuju Istana, atau dalam bahasa undang undang disebut Pemilihan Presiden yang jatuhnya pada 2024.
Jalan Menuju Istana. Di masa sekarang tidaklah mudah. Siapapun yang berkeingainan untuk menuju ke Istana harus bisa melalui jalan berliku yang sengaja dibuat untuk itu.
Jalan berliku yang harus dilalui adalah aturan yang mengikat bahwa untuk menuju ke Istana --salah satunya-- harus melalui partai politik. Partai politiklah yang berhak mencalonkan agar seseorang bisa berjalan menuju Istana, inilah bentuk demokrasinya.
Namun demikian, jalan itupun bukan jalan bebas hambatan, masih ada liku-likunya yakni partai politik bisa mencalonkan presiden jika memenuhi parlemen threshold sekurang-kurangnya 20 % atau harus ada keterwakilan anggotanya di DPR RI sebanyak 20 % dari jumlah seluruh anggota DPR-RI.
Dalam konteks ini, hanya PDIP yang memenuhi syarat, sedangkan yang lain harus bergabung dengan partai lain untuk memenuhi parlemen threshold.
Atas dasar itu, buru-buru partai politik membangun blok kekuatan. Golkar bergabung dengan PAN dan PPP, Gerindra menggandeng PKB, Nasdem berangkulan dengan Demkrat dan PKS.
Permasalahan muncul. setelah adanya blok-blok kekuatan, jalan menuju Istana ternyata bukan hanya berliku, tapi juga terjal terkait dengan siapa yang bakal dicalonkan lantaran semua parpol punya kepentingan di situ. Bukan hanya soal calon Presiden (Capres), tetapi juga siapa yang bakal di sandingkan sebagai calon wakil Presiden (Cawapres).
Tokoh yang punya elektabilitas tinggi sebagai Calon Presiden versi lembaga survei mengerucut pada tiga figur teratas, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto (urutan hanya penyebutan nama).
Dari ketiga tokoh tersebut, dua diantaranya sudah diputuskan parpol, yakni Anies Baswedan diusung Nasdem dan Prabowo Subianto dari Gerindra.
Sedangkan Ganjar Pranowo, meski dia sebagai orang parpol, nampaknya jalannya juga masih terjal lantaran induk semangnya, PDIP, belum memberikan sinyal positif. PDIP yang keputusannya ada di tangan Ketua Umum Megawati, sepertinya lebih condong ke Puan Maharani yang tak lain anak dari Megawati sendiri.
