Jadi secara konseptual maupun implementasinya, penyerapan tenaga kerja tidak ada kaitannya dengan pelatihan, pemagangan dan inkubasi usaha. Â Kegiatan tersebut lebih berhubungan dengan penyiapan(calon} tenaga kerja yang terampil.
Hal ini sesuai dengan pasal 4 Perda Ketenagakerjaan  yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah  berperan dalam mempersiapkan tenaga kerja  melalui pelatihan kerja dan pemagangan. Jadi Pelatihan kerja adalah suatu proses dalam menyiapkan  tenaga kerja. Kalimat atau frasa mempersiapkan dalam pasal 4 Perda diatas, menunjukkan bahwa Pelatihan (tenaga) kerja dan pemagangan  tidak serta merta diartikan sebagai  penyerapan tenaga kerja,  melainkan hanya sebatas menyiapkan tenaga kerja yang terampil, dan itu kewajiban Pemerintah Daerah, jadi tanpa dijanjikan juga, Pelatihan Kerja dan pemagangan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada pemerintah daerah.
Kerancuan konsepsi ini terjadi lantaran dalam Perwal KCS tidak menyebutkan pengertian secara umum mengenai penyerapan tenaga kerja. Seharusnya  Perwal ini mengintrodusir konsep Pelatihan Kerja seperti yang diatur dalam Perda Ketenagakerjaan  yang menyebutkan bahwa Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi, produuktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkatan ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Dengan kata lain Pelatihan Tenaga Kerja sama sekali tidak ada kaitnnya dengan penyerapan tenaga kerja.
Perlu dipertanyakan juga, jika-pun pemkot akan mendidik calon tenaga kerja (bukan penyerapan tenaga kerja) sebanyak 25.000 orang, apakah mampu mengeluarkan lulusan pelatihan atau pemagangan sebanyak 5000 orang lebih tiap tahunnya. Apakah ada ketersediaan anggaran untuk itu?. Lantas setelah lulus mau dikemanakan calon tenaga kerja tersebut.
Jadi program ini adalah program yang membohongi rakyat, janjinya penyerapan tenaga kerja, tetapi prakteknya masyarakat hanya di berikan  pelatihan dan pemagangan. Jika ini yang disebut sebagai penyerapan tenaga kerja, sebelumnya juga sudah diatur dalam Perda Ketenagakerjaan, siapapun pemimpinnya, pemeritah daerah berkewajiban untuk mempersiapkan tenaga kerja melalui Patihan Kerja.
Kemudian ada juga informasi bahwa, jika masyarakat ingin mengikuti pelatihan, harus punya kartu KCS. Aturan ini merupakan bukti bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat diskriminatif. Pembangunan apapun yang dilaksanakan, berlaku untuk semua masyarakat, tidak hanya untuk golongan  tertentu atau  golongan  KCS saja.
(Bersambung ke Ronde berikutnya)....
Ronde Pertama ; lihat disisni  https://www.kompasiana.com/mochnasir/61ec310280a65a3c360a5423/menyoal-perwal-kota-cilegon-tentang-program-kartu-cilegon-sejahtera-kcs-ronde-pertama
