Menjadi gelandangan itu posisi paling tidak enak. Bahkan ada yang ditangkap kemudian dibuang ke daerah agar tidak mengotori sebuah kota. Kadang juga ada yang membuat nya menjadi sebuah proyek untuk kepentingan dirinya sendiri.Â
Mereka adalah gelandangan yang kalian bisa lihat di jalanan. Mereka tak punya rumah untuk berteduh. Paling bisa masuk ke rumah rumah sosial untuk dibina. Jika mujur, dalam artian rumah sosial dikelola dengan baik gelandangan bisa menjadi orang baik juga.Â
Bagaimana dengan politikus tanpa partai politik? Mereka juga dapat disebut gelandangan politik. Karena mereka tak punya rumah tetap untuk kembali berteduh. Rumah tempat keluarga yang siap membela hingga sampai titik penghabisan nya.Â
Orang Jakarta sempat dag dig dug ketika Jokowi tidak kunjung dicalonkan untuk menjadi calon gubernur DKI. Â Jokowi tidak punya partai. Jokowi punya partai jika diartikan sebagai seorang kader. Tapi, apa kekuatan seorang kader belaka?Â
Demikian juga ketika Jokowi diharapkan begitu masyarakat agar mencalonkan diri menjadi calon presiden untuk pertama kalinya. PDIP tampak kurang yakin di awal awalnya.Â
Dan maksud PDI-P tentunya Bu Megawati. Karena PDI-P menyerahkan hak pencalonan presiden kepada ketua umumnya yang dijabat oleh ibu Megawati.Â
Berbeda misalnya dengan pencalonan Prabowo yang langsung didukung secara penuh oleh Gerindra. Sesuatu yang wajar karena Prabowo ketua umum Gerindra. Tak ad yang berani berbeda di dalam Gerindra.Â
Demikian juga ketika AHY menjadi calon gubernur DKI yang langsung didukung oleh seluruh komponen Demokrat. Tentunya karena faktor SBY yang menjadi ketua umum Demokrat sekaligus pendirinya.Â
Selain Jokowi yang hanya sebagai kader partai, ada Anies Baswedan yang sekarang menjadi sendirian. Tak punya rumah politik yang siap membelanya mati-matian. Â Tinggal PKS yang masih berdiri di belakang Anies. Meskipun kesannya juga masih setengah hati.Â
Partai Nasdem sempat diberitakan mendukung perubahan UU Pemilu bersama Golkar. Â Dua partai ini membersamai PKS dan Demokrat. Akan tetapi, kemudian kedua partai ini berbalik badan berubah haluan tak lagi mendukung perubahan.Â
Padahal, perubahan UU ini akan menguntungkan Anies Baswedan untuk kembali menduduki DKI 1. Dan demikian juga sebaliknya, tanpa perubahan UU Pemilu, berarti Anies Baswedan akan kehilangan panggungnya untuk dapat ikut berkompetisi di tahun 2024. Karena jabatan Anies di Jakarta hanya sampai tahun 2022.
Jika Jokowi masih mendingan karena masih menjadi kader partai, Anies Baswedan tak pernah tercatat sebagai kader partai apa pun. Pencalonannya sebagai gubernur DKI juga didapatkan di saat saat detik terakhir. Berkat dukungan dari Jusuf Kalla.Â
Akankah selalu seperti itu, nasib para gelandangan politik (dalam artian orang yang tidak memiliki partai politik)?Â
Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi partai partai di negeri ini yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Bahkan sebuah partai bisa diwariskan, walaupun secara tersamar.Â
Jika demokrasi di dalam partai masih bermasalah, maka orang orang hebat akan semakin sulit menjadi pemimpin negeri ini. Â Karena banyak orang hebat yang tak punya partai politik, alias cuma gelandangan politik.Â
Sudah seharusnya, partai partai politik dibenahi. Harus ada gerakan demokratisasi partai politik. Tak mungkin demokrasi berjalan dengan baik jika partai politik belum berprilaku sebagai pionir demokrasi.Â
Masih ada orang seperti Ridwan Kamil yang juga tak punya partai. Ada juga Nurdin Abdullah. Dan mereka orang orang hebat. Mungkinkah mereka juga akan ditamatkan?Â
Masih selalu berharap, mereka mampu menembus bursa untuk menjadi pemimpin Indonesia. Semoga.Â