Jokowi Juga "Gelandangan", Kenapa dengan Anies Baswedan?

Padahal, perubahan UU ini akan menguntungkan Anies Baswedan untuk kembali menduduki DKI 1. Dan demikian juga sebaliknya, tanpa perubahan UU Pemilu, berarti Anies Baswedan akan kehilangan panggungnya untuk dapat ikut berkompetisi di tahun 2024. Karena jabatan Anies di Jakarta hanya sampai tahun 2022.

Jika Jokowi masih mendingan karena masih menjadi kader partai, Anies Baswedan tak pernah tercatat sebagai kader partai apa pun. Pencalonannya sebagai gubernur DKI juga didapatkan di saat saat detik terakhir. Berkat dukungan dari Jusuf Kalla. 

Akankah selalu seperti itu, nasib para gelandangan politik (dalam artian orang yang tidak memiliki partai politik)? 

Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi partai partai di negeri ini yang dikuasai oleh kelompok tertentu. Bahkan sebuah partai bisa diwariskan, walaupun secara tersamar. 

Jika demokrasi di dalam partai masih bermasalah, maka orang orang hebat akan semakin sulit menjadi pemimpin negeri ini.  Karena banyak orang hebat yang tak punya partai politik, alias cuma gelandangan politik. 

Sudah seharusnya, partai partai politik dibenahi. Harus ada gerakan demokratisasi partai politik. Tak mungkin demokrasi berjalan dengan baik jika partai politik belum berprilaku sebagai pionir demokrasi. 

Masih ada orang seperti Ridwan Kamil yang juga tak punya partai. Ada juga Nurdin Abdullah. Dan mereka orang orang hebat. Mungkinkah mereka juga akan ditamatkan? 

Masih selalu berharap, mereka mampu menembus bursa untuk menjadi pemimpin Indonesia. Semoga.