Tak Ada Persoalan Tunggal dengan Solusi Tunggal, Pak Erick

Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 sedang mengkaji pemberian pulsa internet untuk pengajar dan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Benarkah ini sebuah solusi? 

Sebuah persoalan yang dibuat menjadi persoalan nasional akan menjadi berantakan. Dalam artian, persoalan akan di simplifikasi sehingga jalan keluar yang dipilih sering meleset dari persoalan sesungguhnya. 

Misalnya, persoalan mutu pendidikan yang memiliki disparitas sangat tinggi di setiap daerah di negeri ini. Ketika persoalan ini dibuat menjadi persoalan nasional kemudian mengalami simplifikasi. Lalu keluarlah solusi kacau berupa Ujian Nasional. 

Karena kekacauan berpikir dalam mencari solusi. Sesuatu yang dikira solusi justru menjadi persoalan lanjutan yang kadang lebih parah dari persoalan awal yang hendak disolusikan nya.

Ya, Ujian Nasional jelas jelas sekali tidak menyelesaikan persoalan disparitas mutu pendidikan. Tetap saja, pendidikan di luar jawa kalah mutu dibandingkan pendidikan di Jawa. Karena Ujian Nasional bukan solusi untuk disparitas mutu. 

Disparitas mutu harusnya diselesaikan dengan peningkatan mutu bukan pengadaan tes untuk mengukur mutu. Walaupun ujian Nasional juga sama sekali tak mampu mengukur mutu pendidikan. 

Ketika muncul covid, semua kegiatan persekolahan ditutup. Dibuatlah pembelajaran jarak jauh. Dan anehnya, pembelajaran jarak jauh ini kemudian diidentikkan dengan pembelajaran daring.

Pembelajaran jarak jauh yang diidentikkan dengan pembelajaran daring sudah pasti akan memunculkan persoalan karena memang internet di negeri ini juga masih bermasalah. 

Persoalan internet dalam pembelajaran daring diidentikkan dengan tak ada pulsa internet karena faktor ekonomi yang terdampak covid.  Sehingga, persoalan semakin menjauh dan menyempit. 

Dari sinilah, kemudian muncul gagasan pengkajian pemberian pulsa internet untuk guru dan siswa.  Pak Erick berharap, dengan pulsa persoalan pendidikan segera teratasi. 

Benarkah demikian adanya? 

Negeri ini terlalu luas untuk ditunggalkan.  Persoalan akan selalu berbeda di setiap daerah.  Pemberian otonomi terhadap daerah sebetulnya menjadi sebuah keharusan sejarah. Karena sentralisasi era Orde Baru memang gagal total. 

Kenapa persoalan pendidikan masih menjadi ranah Jakarta? 

Seharusnya, pendidikan juga diserahkan saja ke daerah. Juga tanggungjawabnya. Jangan sampai cuma setengah setengah. Seperti nasib guru honorer. Pemda tak peduli, pemerintah pusat sudah merasa terbebas. Akhirnya, guru honorer pun bernasib "hidup enggan mati tak mau". 

Dalam artian begini. Jakarta dan kota kota besar di Jawa atau kota besar di luar Jawa memang persoalan pulsa menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Apa susah nya BUMN di bidang ini diajak bicara. Apalagi jika yang ngajak bicara bosnya bos BUMN. 

Tapi persoalan lain juga banyak. Bagaimana berdaring belajar, jika dalam satu keluarga hanya memiliki satu atau dua HP, padahal anaknya 3, bahkan ada yang 5 sekolah semua dan harus daring semua. Bergantian? Atau berbarengan. Banyak juga hal seperti ini terjadi. 

Pulau tak satu satunya kendala.  

Misalnya lagi, jika di daerah tertentu jaringan tak ada. Bahkan sinyal baru bisa terdeteksi jika naik ke bukit. Pemberian pulsa di daerah yang seperti ini juga tak berguna. 

Dan yang lebih berpengaruh adalah kesadaran orang tua untuk terlibat dalam pembelajaran anak anaknya.  Guru tak bisa mrmantau langsung bagaimana seorang anak belajar. Sehingga orang tua harus benar benar terlibat. Karena, efektivitas pembelajaran sangat bergantung dengan kondisi keberlibatan anak anak dalam pembelajaran. 

Pemberian pulsa memang diperlukan. Tapi, persoalan lain menunggu juga untuk diselesaikan. Jangan sampai pemberian pulsa menjadi satu-satunya jalan bahwa segalanya pasti akan terselesaikan. 

Oh, ya, perguruan tinggi negeri juga perlu ditambah tuh. Pengumuman SBMPTN telah menunjukkan bahwa perguruan tinggi negeri terlalu sedikit dibandingkan peminatnya. 

Ah, harusnya ke Mas Menteri ya.