Meskipun konteks dan kondisi setiap negara berbeda, contoh-contoh kebijakan hijau yang efektif dari negara lain dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan program-program lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Â
Dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang efektif, Indonesia masih tertinggal dalam beberapa aspek. Meskipun pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa program terkait isu lingkungan, namun implementasinya seringkali tersendat akibat kurangnya dukungan dan koordinasi yang utuh dari berbagai pemangku kepentingan.
Sebagai contoh, program daur ulang sampah di Indonesia masih jauh dari optimal. Meskipun beberapa kota besar telah memiliki fasilitas pengolahan sampah, namun cakupannya masih terbatas dan infrastrukturnya belum memadai. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memisahkan sampah juga masih rendah, karena kurangnya edukasi dan insentif yang diberikan oleh pemerintah.
Berbeda dengan Jepang yang telah membangun sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, didukung oleh peraturan dan penegakan hukum yang ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat, upaya serupa di Indonesia masih belum terlihat. Pemerintah seakan hanya setengah hati dalam mendorong program daur ulang sampah, sehingga hasilnya pun belum optimal.
Contoh lain adalah pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mencanangkan target ambisius untuk mencapai 2 juta kendaraan listrik pada tahun 2025, namun insentif dan infrastruktur yang disediakan masih jauh dari memadai. Berbeda dengan Norwegia yang telah memberikan berbagai kemudahan dan insentif yang mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan, Indonesia masih belum mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi adopsi kendaraan listrik.
Sementara itu, target ambisius bauran energi terbarukan di Indonesia juga belum didukung oleh kebijakan yang komprehensif, seperti yang diterapkan di Denmark. Koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan yang lemah, serta insentif yang belum memadai, menjadi kendala dalam mencapai target tersebut.
Dari beberapa contoh di atas, terlihat jelas bahwa peran pemerintah Indonesia dalam mendorong kebijakan lingkungan yang efektif masih terdapat  banyak persoalan. Salah satu yang masih menjadi persoalan adalah struktur birokrasi yang kaku dan rentan terhadap kepentingan sektoral. Pemerintah seringkali terjebak dalam "silo mentality", di mana masing-masing kementerian/lembaga berfokus pada agenda dan kepentingannya sendiri. Akibatnya, koordinasi dan sinkronisasi antarinstitusi menjadi sulit, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung tumpang tindih atau bahkan kontradiktif.
Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan sistem pemantauan yang ada juga menjadi faktor yang mendukung pengabaian kepentingan lingkungan dalam perumusan kebijakan. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang kuat, para pembuat kebijakan dapat dengan leluasa membuat keputusan yang mementingkan pertimbangan ekonomi-politik jangka pendek.
Sebagai negara dengan potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berlimpah, Indonesia seharusnya menjadi pionir dalam menerapkan kebijakan hijau yang komprehensif dan progresif. Sayangnya, apa yang kita saksikan adalah Indonesia tertinggal jauh di belakang negara-negara maju yang telah membuktikan keseriusan mereka dalam melindungi bumi dan masa depan generasi mendatang. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen nyata untuk mempercepat transisi hijau, dengan merumuskan target yang jelas, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan memobilisasi seluruh pemangku kepentingan.
Â
