Komitmen TNI Menjaga Tanah Papua

TNI mempunyai sejarah panjang sebagai garda terdepan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam dunia militer, kekuatan militer Indonesia menjadi kekuatan yang cukup disegani di dunia. Karena menempati posisi ke-16 dari 137 negara. Menurut Global Fire Power (GFP), militer Indonesia menempati posisi tersebut dengan indeks 0,2804 dengan 0,000 adalah indeks sempurna.

Bukan hanya terdepan tentang masalah teknis berperang dan mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga dalam mengatur perpolitikan Indonesia.

Akan tetapi, masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang bertumpuk yang masih dalam pengerjaan maupun akan dikerjakan. Salah satunya adalah masalah Papua.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea. Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1963 hingga 1973.

Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya sampai terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua.

Pada tahun 2003, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

Papua masih menjadi PR besar yang harus dikerjakan serius oleh pemerintah. Berbeda dengan wilayah Indonesia wilayah barat. Pelibatan tenaga TNI sangat dibutuhkan. Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta.

Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju.

Selain masalah geografisnya, Papua juga mempunyai permasalahan sosial yang kompleks; mulai dari adanya separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Nama Papua Barat (West Papua) digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.

Masih teringat peristiwa pecahnya kerusuhan di Wamena, Papua, Senin (23/9/2019). Pada peristiwa itu, bukan hanya fasilisat umum dan harta benda saja yang dihancurkan dan dibakar.

Tetapi, ada pula puluhan nyawa tidak berdosa melayang begitu saja akibat dari kesalahpahaman. Dari peristiwa pecahnya kerusuhan yang terjadi, jelas masyarakat 'bersu'udhon' bahwa telah ada masalah besar yang telah lama terpendam di bumi Papua.

SIMALAKAMA PAPUA BAGI TNI

TNI, menjadi salah satu Instansi pemerintah yang mempunyai beban berat ikut berjuang dalam pembangunan Papua. Mulai menjaga objek vital negara, menjaga batas wilayah negara, menjaga wilayah dari serangan musuh, membantu  mengamankan proses pembangunan infrastruktur, terlibat dalam membangun SDM, dan lainnya.

Pembangunan di Papua di klasifikasikan menjadi dua; yaitu pembangunan Fisik dan Pembangunan SDM. Pembangunan ini, sedang gencarnya digalakkan oleh pemerintah. Akan tetapi ada banyak halangan dan hambatan yang dialami. Baik hambatan geografis sampai hambatan kelompok separatis.

Kekayaan sumber daya alam (SDA) papua, membuat siapapun ingin memilikinya, sehingga tidak bisa dipungkiri dimungkinkan ada keterlibatan asing yang mempunyai kepentingan telah menyiapkan segala strategi agar Papua lepas dari NKRI, agar nanti setelah lepas SDA mereka bisa dikuasai.

Dalam segi pembangunan fisik, pemerintah terus menggenjot infrastruktur terutama adalah jalan guna mempermudah akses mobilisasi masyarakat. Dalam strategi teknis dan pengamanan, pembangunan selalu dalam pengawasan dan penjagaan TNI. Terutama, ketika pembangunan itu berada dalam wilayah konflik dan  berbahaya.

Begitupun, untuk pembangunan ekonomi. Dibukanya kran akses pendatang di bumi Papua adalah salah satu cara strategis yang ditempuh pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, bisa dijadikan contoh pembelajaran dalam pembangunan ekonomi untuk masyarakat Papua.

Akan tetapi, langkah TNI dalam mengabdi di tanah Papua tidaklah mulus. Menghadapi separatis menjadi buah simalakama tersendiri bagi TNI. Separatis mempunyai dua jalur perjuangan; perjuangan angkat senjata yang sering disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan perjuangan jalur politik yang dipimpin oleh Benny Wenda dkk. Selain mereka memperjuangkannya dengan terang-terangan. Ia juga bersembunyi di balik masyarakat sipil.

Dengan mempengaruhi dan mengadu domba. Adanya korban jiwa dari pihak separatis dapat dijadikan alat propaganda dengan frame kekejaman atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan mudah mereka sebarkan lewat video, dengan alasan untuk mendapatkan simpati.

Datangnya pendatang ke tanah Papua yang seharusnya menjadi tonggak membangun perekonomian dan menciptakan iklim kebhinekaan malah dijadikan objek sasaran profokasi. Dengan mamantik SARA, maka akan terjadilah dan pecahlah konflik.

Kita tahu, sebenarnya masyarakat Papua adalah masyarakat yang baik, terbuka, dan beradat. Tetapi, tanpa adanya pendekatan pemerintah secara intensif untuk pembangunan SDM, maka mereka akan menjadi sasaran empuk pengaruh dari kelompok-kelompok berbahaya untuk menanamkan isu-isu atas kepentingan memecah-belah. Terutama, bagi mereka penduduk yang jauh dari pusat kota dan sentuhan pemerintah.

Kita tahu bahwa TNI sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan pengorbanan jiwa raga. TNI bersama POLRI menjadi 'backing' bagi pemerintah dalam pembangunan Papua.

Kita tahu, bahwa pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya untuk pembangunan. Salah satunya adalah jalan trans papua. Akan tetapi, pembangunan yang intensif tanpa keseimbangan pembangunan SDM untuk masyarakat asli Papua justru hanya akan menimbulkan permasalahan.

Pembangunan fisik penting tetapi, tetapi pembangunan sosial jauh lebih penting. Walaupun idealnya, keduanya seharusnya berjalan seiringan. Akan tetapi, agar tidak terlambat jikalau ternyata pemerintah lupa dengan pembangunan sosial. Maka, hal ini harus digaris bawahi, agar tahu ini sangat penting.

Pernyataan ini bukannya tidak menghargai kerja keras pemerintah. Akan tetapi, ada juga prioritas yang lebih utama selain membangun insfrastruktur. Karena, pembangunan fisik biasanya hanya dinikmati oleh orang-orang yang sudah siap untuk berkompetisi.

Tentunya, mereka adalah adalah para kapitalis  dan warga pendatang. Jika ini terus terjadi, hanya akan menciptakan kecemburuan. Jika hal ini terpendam lama, maka bersiaplah saja akan kembali timbul malapetaka.