SIMALAKAMA PAPUA BAGI TNI
TNI, menjadi salah satu Instansi pemerintah yang mempunyai beban berat ikut berjuang dalam pembangunan Papua. Mulai menjaga objek vital negara, menjaga batas wilayah negara, menjaga wilayah dari serangan musuh, membantu  mengamankan proses pembangunan infrastruktur, terlibat dalam membangun SDM, dan lainnya.
Pembangunan di Papua di klasifikasikan menjadi dua; yaitu pembangunan Fisik dan Pembangunan SDM. Pembangunan ini, sedang gencarnya digalakkan oleh pemerintah. Akan tetapi ada banyak halangan dan hambatan yang dialami. Baik hambatan geografis sampai hambatan kelompok separatis.
Kekayaan sumber daya alam (SDA) papua, membuat siapapun ingin memilikinya, sehingga tidak bisa dipungkiri dimungkinkan ada keterlibatan asing yang mempunyai kepentingan telah menyiapkan segala strategi agar Papua lepas dari NKRI, agar nanti setelah lepas SDA mereka bisa dikuasai.
Dalam segi pembangunan fisik, pemerintah terus menggenjot infrastruktur terutama adalah jalan guna mempermudah akses mobilisasi masyarakat. Dalam strategi teknis dan pengamanan, pembangunan selalu dalam pengawasan dan penjagaan TNI. Terutama, ketika pembangunan itu berada dalam wilayah konflik dan  berbahaya.
Begitupun, untuk pembangunan ekonomi. Dibukanya kran akses pendatang di bumi Papua adalah salah satu cara strategis yang ditempuh pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, bisa dijadikan contoh pembelajaran dalam pembangunan ekonomi untuk masyarakat Papua.
Akan tetapi, langkah TNI dalam mengabdi di tanah Papua tidaklah mulus. Menghadapi separatis menjadi buah simalakama tersendiri bagi TNI. Separatis mempunyai dua jalur perjuangan; perjuangan angkat senjata yang sering disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan perjuangan jalur politik yang dipimpin oleh Benny Wenda dkk. Selain mereka memperjuangkannya dengan terang-terangan. Ia juga bersembunyi di balik masyarakat sipil.
Dengan mempengaruhi dan mengadu domba. Adanya korban jiwa dari pihak separatis dapat dijadikan alat propaganda dengan frame kekejaman atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan mudah mereka sebarkan lewat video, dengan alasan untuk mendapatkan simpati.
Datangnya pendatang ke tanah Papua yang seharusnya menjadi tonggak membangun perekonomian dan menciptakan iklim kebhinekaan malah dijadikan objek sasaran profokasi. Dengan mamantik SARA, maka akan terjadilah dan pecahlah konflik.
Kita tahu, sebenarnya masyarakat Papua adalah masyarakat yang baik, terbuka, dan beradat. Tetapi, tanpa adanya pendekatan pemerintah secara intensif untuk pembangunan SDM, maka mereka akan menjadi sasaran empuk pengaruh dari kelompok-kelompok berbahaya untuk menanamkan isu-isu atas kepentingan memecah-belah. Terutama, bagi mereka penduduk yang jauh dari pusat kota dan sentuhan pemerintah.
Kita tahu bahwa TNI sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan pengorbanan jiwa raga. TNI bersama POLRI menjadi 'backing' bagi pemerintah dalam pembangunan Papua.
