Sukarno menyampaikan proposal tentang Dasar Negara Indonesia. Pada bagian akhir isi pidatonya, selain Pancasila juga ditawarkan alternatif lain yakni Trisila dan Ekasila. Gagasan alternatif ini menitis pada Pasal 7 RUU Haluan Ideologi Pancasila yang viral baru-baru ini. Alangkah absurd-nya bila ini diterima, lalu kita masih menyebutnya sebagai Ideologi Pancasila. Karena Pancasila disebut Pancasila bila bilangannya lima.
Demokrasi di ruang gema sosial media bergemuruh, seperti ciri khasnya yang superfisial dan ahistoris. Setidaknya itu adalah refleksi dari penolakan keanehan dalam bernegara. Mungkin sekelompok orang sedang melakukan test the water, siapa tahu ini bisa lolos sehingga misi lain bisa diselinapkan.
Paling tidak suara umatnet telah juga mewakili tiga organisasi besar keagamaan yakni PBNU, Muhammadiyah, dan MUI. Draf RUU Haluan Ideologi Pancasila terdiri dari 10 bab itu dinilai tidak urgen.
Pasal 7 yang memuat setidaknya tiga kata kunci, yakni trisila, ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik sebab merujuk pada Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Para pihak yang keberatan dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila juga mempersoalkan ketiadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS) Nomor XXV Tahun 1966 dalam konsideran. Tap yang diteken Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Komunisme adalah ajaran ketinggalan zaman yang paling efektif sebagai sentralisasi kekuasaan dengan sejarah berdarah di mana-mana. Ia mampu menikam demokrasi, tapi tak mampu memberi makan. Negara-negara komunis kecuali Korea Utara terpaksa harus berperan banci, dengan meminjam ideologi Kapitalisme -milik musuh- untuk menjaga dapurnya agar tetap berasap.
Hampir tidak ada alasan waras untuk mempertahankan komunisme abad ini kecuali siasat diktatorial dengan memanfaatkan imaji utopia kaum proletar dan mimpi orang kiri yang bangun kesiangan.
Pancasila sudah final sebagai falsafah dan dasar Negara. Falsafah adalah kata lain dari filsafat yang bersifat das sollen, normatif, utopis. Sedangkan bila kita membelalakkan mata untuk mengamati implementasi Pancasila yang das sein, pragmatif, dan bila lepas kendali akan menuju distopia, maka tidak ada yang sedang baik-baik saja.
Pemerintahlah yang harus memberi contoh bagaimana setiap sila dapat dijalankan, bukan sekadar mendikte rakyat, dan sibuk menghukum murid yang kencing berlari. Penguasa tidak bisa memborong habis seluruh tafsir Pancasila, mengambil peran protagonis sendirian, sampai ia bisa membuktikannya.
Tinjau: Menutup Ruang Debat Pancasila
Meminjam Sukarno, bila Pancasila diperas menjadi Ekasila. Ekasila adalah gotong royong. Segenap komponen anak bangsa bisa bergotong royong untuk menjaga agar Pancasila tetap utuh, sehingga tidak lagi terkontaminasi oleh virus ideologi dari seberang lautan yang dapat mematikan jati diri dan daulat kita pada negeri ini.
Sebagai bahan kontemplasi, saya mengutip petikan pidato Sukarno yang dimuat dalam Risalah Rapat BPUPKI tentang Pancasila, Trisila, dan Ekasila pada 1 Juni 1945.
Saudara-saudara, "Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Darma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Apa lagi yang lima bilangannya?
Pandawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa saya, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. (peserta rapat tepuk tangan riuh).
Atau, barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah "perasan" yang tiga itu?
Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalism.
Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tetapi politiek-economische democratie, yaitu politieke demokrasi dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan socio-democratie. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain.
Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga, socio-nationalism, socio-democratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi Barang kali tidak semua Tuan-tuan senang kepada Trisila ini , dan minta satu-satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? (Sukarno menjawab dan memberi argumen tentang Gotong Royong)
Pancasila menjadi Trisila, trisila menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada Tuan-tuan, mana yang Tuan-tuan pilih: Trisila, Ekasila ataukah Pancasila? isinya telah saya katakan kepada saudara-saudara semuanya. ~MNT
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H