Kampanye adalah jualan mimpi, jualan visi, jualan misi dan jual program kerja yang bisa menjadi terapi, yang bisa menjadi obat dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kemunduran, ketidakadilan, kedhaliman, keserakahan politik dan kekuasaan, obat anti korupsi, dengan beradu gagasan, pemikiran, ide, kreativitas, solusi jitu mengobati penyakit bangsa yang kronis.
Kampanye adalah mengobati penyakit bangsa yang kronis, agar segera sehat dan mampu menjadi juara keadilan, menjadi juara kemakmuran, menjadi juara kesejahteraan, menjadi juara pengelolaan Kesehatan, menjadi juara pendidikan yang mencerahkan dan mensejahterakan semua lapisan Masyarakat dari level bawah hingga level atas kelompok menengah, yang sudah Sejahtera dan mampu bisa berbagai dengan yang belum Sejahtera dan saling membantu dan mencapai Indonesia Makmur dalam keadilan sosial.
Kampanye adalah ajang meluruskan Kembali kiblat bangsa, mengingatkan Kembali nuktoh-nuktoh konstitusi berbicara tentang apa?. Kampanye adalah memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan dalam perjalanan berbangsa dan bernegara.
Istilah Alat Peraga Sosialisasi (APS) sejatinya tidak dikenal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam PKPU ini disebutkan Alat Peraga Kampanye sebagai media untuk mempengaruhi dan mengajar para konstituen jatuh cinta pada pilihan jaogannya di bilik suara.
Penyelenggaraan kampanye berbasis digital sulit untuk diawasi sehingga diperluan pengawasan partisipasi bersama masyarakat dan pengawasan terintegrasi dengan seluruh stakeholder untuk mencegah pelanggaran praktik kampanye berbasis digital. Gaduhnya setiap grup media social yang kita miliki, sangat tergantung pada admin, apakah grup media social sebagai media untuk berbagai visi, misi dan program kerja para kontestan pemilu, tidak hanya sekedar penyebaran hoax dan saling olok-olok tentang kelebihan dan kekurangan para kontestan pemilu.
Artikel ini menganalisis transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pada pemilihan umum Tahun 2024 ini. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye dalam proses demokrasi menjadi sangat penting untuk menjaga Marwah demokrasi kita, sehingga kepercayaan public kepada pelaku politik dan partai politik semakin baik secara sistem dan pertanggung jawaban dan keadilan dalam penggunaannya. Sehingga setiap peserta pemilu mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk mampu mempromosikan dirinya sampai di tapal batas negara terluar, sehingga Masyarakat merasakan kehadiran negara dan para calon pemimpin bangsa.
Sistem pemilu khususnya mengenai pendanaan kampanye parpol peserta pemilu yang masih memiliki banyak kekurangan baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya, serta distribusinya yang adil dan merata. Serta lebih efektif mampu mendongkak pemahaman masyarakat terkait literasi politik dan hak politiknya untuk kembali mengingatkan kepada pemangku kepentingan.
Kampanye sekaligus janji kepada kelompok rentan yang harus diadvokasi dengan kebijakan yang afirmatif sekaligus inklusif seperti penyandang disabilitas, terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, sehingga mereka bisa berdiri sama tinggi duduk sama rendah, dalam semua pelayanan public yang prima nir diskriminasi.
Sisa waktu debat para kandidat capres dan cawapres, dapat memupus pesimisme masyarakat terhadap para pasang calon dalam perebutan simpati rakyat. Maka media kampanye yang tepat dapat membangun basic pengetahuan tentang konsep pembangunan bangsa dengan dinamika social yang menyertainya, para pendukung yang transpormatif melalui visi misi dan program kerja yang diyakini bisa menjadi obat Penawar semua penyakit bangsa, segera teratasi bila salah satu kandidiat memenangkan kontestasi.
Semoga kampanye dan media kampanye yang tersaji di Tengah Masyarakat, semikin memberikan Tingkat kualitas masing-masing kandidat. Sehingga pemilih memounyai otoritas masing-masing kandidat serya memohon karunia terbaik, aamiin.
Muhammad Julijanto, Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
