5. UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi.
Â
Namun demikian UMKM mendapat tantangan atau ganjalan sebagai berikut :
1. Pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM sebesar 460 triliun Rupiah. Sebagai perbandingan, ternyata jumlah ini lebih kecil daripada jumlah yang disediakan oleh negeri lain di Asia, seperti Singapura yang menyediakan 39%, Malaysia 50%, Thailand >50%, Korea Selatan 81%.
2. Jumlah yang disediakan itu ternyata hanya 30% pada tahun 2024 dibanding kredit lainnya (untuk usaha menengah ke atas).
3. Sebagai pelaku UMKM, saya sudah mencoba untuk mendapatkan KUR di berbagai bank di Jakarta, namun tak Satu pun yang menyediakan KUR, kecuali dengan persyaratan yang tak mungkin dipenuhi oleh UMKM, yaitu agunan (UMKM kok diharapkan punya agunan?). Berbagai bank itu enggan untuk memeriksa aktivitas usaha saya yang berjalan lancar selama 2 tahun terakhir, juga enggan memeriksa informasi penting lainnya. Padahal KUR itu saya butuhkan untuk mengembangkan usahaÂ
==o==
Tentu saja akan ada banyak yang menaruh harapan besar pada family office yang digagas oleh Jokowi dan LBP itu. Para pelaku UMKM berharap bisa memperoleh jalan lain dalam mendapatkan permodalan.
Demikian juga usaha menengah ke atas, apalagi usaha startup yang butuh modal besar, meski belum bisa menghasilkan profit di tahun-tahun awalnya.
Menurut para ahli, ada beberapa strategi utama untuk memajukan Indonesia sebagai negara berkembang, namun membutuhkan biaya yang besar sekali, seperti:
1. Infrastructure Development.
2. Manufacturing and Export Diversification.
3. Human Capital Development.
4. Innovation and Technology.
5. Sustainable Agriculture.
6. Tourism and Creative Industries.
Sudah banyak yang dicapai oleh Jokowi dan jajarannya dalam menjalankan 6 strategi di atas sepanjang 10 tahun terakhir ini. Prestasinya patut diapresiasi. Tentu family office nanti bisa berkontribusi besar di semua strategi itu.
Khusus mengenai nomor 3, yaitu Human Capital Development, nampaknya kurang digarap serius di Indonesia. Sains, riset, atau teknologi terakhir kurang dimanfaatkan pemerintah untuk menggenjot human capital development.
