Mohon tunggu...
M. Jojo Rahardjo
M. Jojo Rahardjo Mohon Tunggu... Penulis - Penulis ratusan artikel dan video seputar perkembangan neuroscience dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan.

Sejak 2015 menulis ratusan artikel dan video seputar perkembangan neuroscience dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan. M. Jojo Rahardjo dan berbagai konten yang dibuatnya bisa ditemui di beberapa akun medsos lain.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Family Office di Indonesia? Dibutuhkan atau Tidak?

6 Juli 2024   16:12 Diperbarui: 6 Juli 2024   19:16 83
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Baru-baru ini Presiden Jokowi memberi tugas baru untuk Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yaitu membangun family office di Indonesia.

Family office adalah sebuah upaya pemerintah untuk mendorong para orang kaya di dunia agar menanamkan uangnya di Indonesia, tentu dengan berinvestasi. Mereka ditawarkan beberapa insentif yang menarik dan tidak biasa. Beberapa negara tetangga juga sudah menjalankan family office, seperti Singapura. Family office diharapkan dapat mendorong berkembangnya dunia usaha di Indonesia.

Intinya uang dari orang kaya di dunia itu bisa untuk mengembangkan berbagai jenis usaha yang pada gilirannya memberikan PDB, membuka lapangan kerja, atau mendorong pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain.

Lebih detail mengenai definisi family office dapat di baca di sini.

==o==

Untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia butuh family office, mari simak lebih dahulu beberapa informasi penting seputar dunia usaha di Indonesia.

Informasi berikut ini disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartato.

1. PDB disumbang sebesar 61% oleh UMKM. Sisanya tentu disumbang oleh usaha menengah ke atas.

2. Lapangan kerja disumbang sebesar 97% oleh UMKM. Usaha menengah ke atas hanya menyediakan lapangan kerja sebesar 3%.

3. Jumlah UMKM di Indonesia adalah 65,5 juta atau 99% dari keseluruhan usaha dalam berbagai ukuran.

4. Di setiap periode krisis, UMKM menjadi bantalan ataupun buffer yang bersifat resilient dan bisa pulih dengan kecepatan yang baik.

5. UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi.

 
Namun demikian UMKM mendapat tantangan atau ganjalan sebagai berikut :

1. Pemerintah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM sebesar 460 triliun Rupiah. Sebagai perbandingan, ternyata jumlah ini lebih kecil daripada jumlah yang disediakan oleh negeri lain di Asia, seperti Singapura yang menyediakan 39%, Malaysia 50%, Thailand >50%, Korea Selatan 81%.

2. Jumlah yang disediakan itu ternyata hanya 30% pada tahun 2024 dibanding kredit lainnya (untuk usaha menengah ke atas).

3. Sebagai pelaku UMKM, saya sudah mencoba untuk mendapatkan KUR di berbagai bank di Jakarta, namun tak Satu pun yang menyediakan KUR, kecuali dengan persyaratan yang tak mungkin dipenuhi oleh UMKM, yaitu agunan (UMKM kok diharapkan punya agunan?). Berbagai bank itu enggan untuk memeriksa aktivitas usaha saya yang berjalan lancar selama 2 tahun terakhir, juga enggan memeriksa informasi penting lainnya. Padahal KUR itu saya butuhkan untuk mengembangkan usaha 

==o==

Tentu saja akan ada banyak yang menaruh harapan besar pada family office yang digagas oleh Jokowi dan LBP itu. Para pelaku UMKM berharap bisa memperoleh jalan lain dalam mendapatkan permodalan.

Demikian juga usaha menengah ke atas, apalagi usaha startup yang butuh modal besar, meski belum bisa menghasilkan profit di tahun-tahun awalnya.

Menurut para ahli, ada beberapa strategi utama untuk memajukan Indonesia sebagai negara berkembang, namun membutuhkan biaya yang besar sekali, seperti:
1. Infrastructure Development.
2. Manufacturing and Export Diversification.
3. Human Capital Development.
4. Innovation and Technology.
5. Sustainable Agriculture.
6. Tourism and Creative Industries.

Sudah banyak yang dicapai oleh Jokowi dan jajarannya dalam menjalankan 6 strategi di atas sepanjang 10 tahun terakhir ini. Prestasinya patut diapresiasi. Tentu family office nanti bisa berkontribusi besar di semua strategi itu.

Khusus mengenai nomor 3, yaitu Human Capital Development, nampaknya kurang digarap serius di Indonesia. Sains, riset, atau teknologi terakhir kurang dimanfaatkan pemerintah untuk menggenjot human capital development.

Program Revolusi Mental yang digagas Jokowi nampaknya hanya sebuah program untuk bagi-bagi kue kekuasaan di antara para politisi. program Revolusi Mental sama dengan proyek Pusat Data Nasional yang dianggarkan 2 triliun lebih, namun konsepnya terlihat disusun oleh yang bukan ahli di bidang terkait.

Padahal Human Capital Development di negeri-negeri lain, terutama yang maju sudah lama dikaitkan dengan mindfulness industry sepanjang 2 dekade terakhir ini. Mindfulness industry sebagaimana bisa kita baca di berbagai media internasional, adalah sebuah industri global yang berkembang pesat dengan nilai miliaran dollar.

Meningkatnya productivity adalah salah satu benefit yang utama dari meroketnya mindfulness industry. Sayangnya gaung dari industri itu hanya sayup-sayup saja di Indonesia. Productivity yang meningkat di masyarakat adalah salah satu syarat penting untuk melancarkan jalan menuju Indonesia Emas, namun tidak digarap serius di Indonesia.

Human capital development harus dikembangkan di Indonesia segera dengan berbasis mindfulness industry. Sebagaimana kita tahu, mindfulness industry berbasis beberapa sains, seperti neuroscience dan sains lainnya.

Berkaitan dengan itu, saya menyarankan pemerintah agar menyediakan sebuah aplikasi di HP dan di desktop yang berisi layanan mindfulness program untuk masyarakat luas.

Ada 3 sasaran utama yang hendak dicapai dari mindfulness program ini, yaitu:

1. Mental health.
2. Productivity.
3. Resilience.

Nomor 1, yaitu mental health adalah sasaran utama yang memberi dampak positif pada productivity (nomor 2) dan resilience (nomor 3). Mental health yang baik sudah pasti menghasilkan productivity dan resilience atau ketangguhan di berbagai situasi yang sekaligus menghasilkan competitiveness. 


Human capital development adalah saran yang saya ajukan yang didasari pada apa yang sudah saya pelajari dan saya tulis pada ratusan artikel dan video sejak 2015 lalu. Jika human capital development dikerjakan berdasar pada berbagai sains terakhir, tentu hasilnya bisa lebih diharapkan.

Saya berharap tidak ada lagi program seperti Revolusi Mental atau proyek Pusat Data Nasional yang dibangun oleh para politisi yang sebenarnya buta dengan bidang yang diurusnya.

M. Jojo Rahardjo
Sejak 2015 menulis ratusan artikel & video seputar perkembangan neurosience dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun