Kontroversi Aturan Penyadapan

Audit investigasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengungkapkan fakta-fakta terhadap suatu peristiwa yang diyakini merupakan suatu tindakan kecurangan, atau dengan kata lain bahwa audit investigasi merupakan audit yang dilakukan untuk pemeriksaan kecurangan (fraud audit). 

Fraud audit meliputi audit forensik / investigasi forensic / uji menyeluruh mengenai semua materi pemeriksaan dengan menggunakan teknik -- teknik yang terdapat dalam tata cara internal audit.

Audit investigasi merupakan bagian dari manajemen kontrol yang dilaksanakan dalam kegiatan internal audit. Jenis audit ini memiliki peran penting dalam proses pengungkapan fraud, yang mana salah satunya adalah mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam audit investigasi yaitu sebagai berikut :

Mendeteksi kasus posisi dan modus operandi

Menetapkan sebab-sebab penyimpangan dan rekomendasi

Mengindentifikasi pihak-pihak yang diduga terkait atau bertanggungjawab

Menghitung jumlah kerugian keuangan negara

Upaya untuk mengungkap adanya fraud bukan merupakan hal mudah bagi seorang auditor. Auditor dituntut harus memiliki pengalaman serta pemahaman yang baik mengenai sasaran auditnya, seperti latar belakang, kebiasaan sehari-hari, tugas dan tanggung jawabnya, maupun lingkungan sosialnya.

Kegiatan audit investigasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi, kemudian mulai menganalisis akan adanya kemungkinan kecurangan dan indikasi korupsi. Audit investigasi harus dilakukan melalui tahap persiapan, serta perencanaan yang matang dalam melaksanakan kegiatannya.

Berbagai metode dilakukan dalam pengumpulan informasi oleh auditor untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode penyadapan. 

Namun belakangan metode yang cukup membantu dalam mengungkap adanya korupsi ini menuai banyak kontroversi dikalangan para petinggi karena kehadirannya yang dianggap sebagai pelanggaran atas kebebasan dan keamanan privasi.

Banyak yang beranggapan bahwa kewenangan penyadapan seharusnya memang harus diatur dengan jelas, termasuk di dalamnya mekanisme pengawasan yang ketat. 

Aturan jelas tidak semata-mata demi perlindungan privasi seseorang, lebih dari itu adalah untuk menegakkan due process of law, yang mana seharusnya ada peraturan pemerintah (PP) tentang penyadapan yang dinilai kontroversial, aturan penyadapan merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan agar warga negara tidak menderita karena kesewenang-wenangan pemerintah.

Beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan diantanya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Badan Intelejen Negara (BIN) dan tentu legal secara hukum. 

Namun, alat yang dimiliki lembaga satu dengan lainnya bisa saja memiliki perbedaan mengenai spesifikasi. Oleh karena itu, perlunya diatur strandarisasi untuk peralatan yang sama.

Pengaturan mengenai penyadapan saat ini dirumuskan dan dibahas secara mendalam oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Sejumlah mekanisme mulai dari tata cara perizinan penyadapan, penyimpanan, penghancuran hasil penyadapan diatur sedemikian rupa, yang mana penegak hukum ataupun lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan harus berkoordinasi dengan pengadilan terlebih dahulu saat hendak melakukan penyadapan.

Hal ini tentu merisaukan bagi lembaga-lembaga khususnya KPK dalam memberantas korupsi. Audit investigasi menjadi semakin sulit dilaksanakan karena terbentur dengan berbagai izin serta prosedur yang panjang. 

Sementara itu, jika dicermati lagi penggunaan metode ini sudah banyak membantu dalam menyelamatkan asset negara, terlebih lagi dengan menangkap para koruptor di Indonesia.

Adanya peraturan ini menjadi dilema bagi para auditor yang melakukan audit investigasi terkait dengan pengumpulan informasi. Ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas untuk mengungkap adanya fraud.

Melihat fenomena ini, menurut saya adanya penolakan atas metode penyadapan ini dikarenakan saat ini semua orang bisa melakukan penyadapan bahkan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi. 

Hal ini bagi sekolompok masyarakat akan menimbulkan kekhawatiran mengenai kehidupan privasi sehari-hari mereka. Sehingga akan lebih bijak apabila perizinan untuk melakukan penyadapan dikhususkan bagi lembaga hukum, serta lembaga yang memang memiliki tugas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu yang perlu diperhatikan lagi adalah kebebasan atau ruang gerak bagi lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan penyadapan. Artinya, apabila lembaga tersebut telah memiliki kewenangan dalam melakukan penyadapan, metode tersebut dapat dilakukan tanpa harus melewati proses panjang atas perizinan ke Jaksa Agung terlebih dahulu. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi lembaga itu sendiri serta untuk mengihindari adanya interfensi yang mungkin akan diterima lembaga tersebut apabila rencana penyadapannya bocor.

Kebebasan yang diberikan pada lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan penyadapan juga sebaiknya disertai dengan pengawasan atas kegiatan penyadapan itu sendiri. 

Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyadapan, sehingga kegiatan tersebut benar-benar dilakukan untuk mengungkap adanya fraud atau kasus hukum lainnya, dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Wulandari Pryangan

MAKSI UNS 2018