Untuk itu workshop membangun kemitraan antara LSM, Pemerintah, Perusahaan dan kelompok masyarakat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat secara bersama ini dirasa sangat perlu."
"Kemitraan, dimaksud bukan hanya persoalan CSR atau sekedar pembiayaan dari skema lingkungan oleh perusahaan. Namun juga menyangkut hal-hal strategis lain dengan bekerja bersama dan keterlibatan atau partisipasi yang tinggi dan setara. Dari mulai gagasan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan perawatan pasca program untuk keberlanjutan dan dampak." Lanjut Iswan.
Hal senada, disampaikan oleh Misran Lubis, "bahwa banyak LSM yang kemudian menyimpang dari prinsip-prinsip organisasi masyarakat sipil, sehingga ada stigmatisasi untuk LSM seperti organisasi tanpa kantor, organisasi tanpa program, organisasi yang lea saotik madung (dikasi uang sedikit sudah/diam, dalam istilah bahasa Batak) dan hal miring lainnya.
Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan dan legitimasi LSM sehingga sulit untuk bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, posisi tawar LSM semakin rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah LSM yang menyimpang jauh lebih banyak daripada jumlah LSM yang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan legitimasi dan kepercayaan LSM di mata masyarakat melalui pembentukan Konsil LSM Indonesia."
"Penting bagi kami untuk memperbaiki citra LSM, secara internal maupun eksternal. Untuk perbaikan secara internal, Konsil LSM memiliki Kode Etik LSM Indonesia. Sedangkan secara eksternal, perbaikan dilakukan dengan memperbaiki akuntabilitas LSM melalui audit eksternal keuangan dan program.
Pada dasarnya, LSM, pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan yang sama terhadap pemberdayaan masyarakat dan tidak ada satu lembagapun yang bisa bekerja sendiri untuk pemberdayaan masyarakat." Tambah, Misran.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu Emi Suryana Lubis, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (PPA & KB) propinsi Sumut, dalam sambutannya, menyatakan dukungan penuh terhadap digagasnnya kemitraan antara pemerintah, LSM, dan perusahaan untuk bekerja bersama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat propinsi Sumatera Utara.
Dalam workshop yang dimoderatori oleh Rosmalinda (PKPA), masing-masing pembicara, perwakilan dari kalangan LSM, Misran Lubis, Komite Pengarah Nasional Konsil LSM Indonesia membawakan materi, Membangun kepercayaan dan Kemitraan Konsil LSM Indonesia dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan.
Perwakilan dari dunia usaha, Ir Saprudin Hamdani Damanik direktur CV Farraz Angkasa Raya Pratama yang juga pengurus MAI menyampaikan materi, Program CSR Pemberdayaan Masyakarat dan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara perwakilan dari kalangan pemerintah Ir. H. Soekirman (Bupati Serdang Bedagai) yang telah menyatakan bersedia, urung datang karena sidang paripurna di DPRD Serdang Bedagai.
Workshop dihadiri oleh sedikitnya 50 undangan, dari kalangan pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM), Biro Pemberdayaan Perempuan Anak & KB (PPA & KB), Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP), dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kalangan pengusaha (Sektor Swasta), PT. DML, Panorama Travel & Rich Coffee, PT Sindotama Sumatindo dan CV Farraz Angkasa Raya Pratama. Sedangkan dari Asosiasi, Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN) Sumut dan Kota Medan, Lions Club, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumut, Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI), Forum Masyarakat Labuhan Batu (Formal) dan LEARN (Local Emergency Assesment Reponse Network). Hadir juga dari kalangan advokad, NGO/LSM (PKPA, BITRA Indonesia, Pesada, Hapsari, Holianaan, KKSP, Pusaka Indonesia, Serikat Perempuan Indonesia (SPI) dan kelompok swadaya masyarakat (CBO), Bank Sampah Mandiri, Bank Sampah Marendal II, CU Pesada Perempuan, CU Bahagia dan kelompok tani Subur.
"LSM seperti Japan International Cooperation Agency (JICA) dari Jepang merupakan ujung tombak industri dan perusahaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Saya sangat berharap Konsil LSM bisa jadi JICA-nya Indonesia, sebagai penyalur dana CSR dari berbagai perusahaan dan industri yang ada di Indonesia untuk pemberdayaan masyarakat.
