CBDB dan Kedaulatan Rupiah: Alat Pemerataan Ekonomi atau Risiko Kedaulatan?

Menerapkan CBDC adalah langkah strategis yang membutuhkan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pemerintah dan perlindungan hak-hak individu. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang tidak hanya memastikan stabilitas ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek privasi dan kebebasan finansial masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memperkuat regulasi yang melindungi privasi transaksi individu agar CBDC tidak menjadi alat pengawasan yang berlebihan. Di sisi lain, program-program yang mendorong inklusi keuangan perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa manfaat dari CBDC dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Hal ini melibatkan upaya pengembangan infrastruktur digital yang merata dan edukasi literasi finansial yang memadai, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan CBDC secara optimal dan aman.

CBDC menawarkan janji besar bagi stabilitas dan inklusi ekonomi di Indonesia. Namun, dampak penerapannya terhadap kebebasan individu dan kedaulatan finansial harus terus dikaji secara kritis. Apakah CBDC akan menjadi tonggak untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, atau justru membuka era baru pengawasan finansial? Jawabannya masih tergantung pada bagaimana kebijakan dan implementasi yang diterapkan. Bagi masyarakat, penting untuk menyambut CBDC dengan sikap yang kritis dan penuh kewaspadaan, sembari menantikan bagaimana teknologi ini akan membentuk masa depan ekonomi digital Indonesia.