Menelusuri Posisi, Menggali Potensi

Solusi atas permasalahan diatas salah satunya adalah dengan melaksanakan GeoTagging secara efektif. Pelaksanaan GeoTagging yang dimaksud masih sama dengan panduan pelaksanaan menurut SE-03/PJ/2016, namun beberapa langkah pengerjaan dilakukan rearrangementagar menghasilkan informasi kawasan secara lebih akurat sehingga pola pengawasan melalui mappingWP dapat dilakukan secaraefisien, efektif,dan maksimal. 

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data pendukung dari pemerintah daerah setempat, salah satunya berupa data bidang dan data PBB dalam satu wilayah kerja. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama yang baik dengan pihak kelurahan maupun kecamatan.Data bidang diperlukan utuk mendapatkan informasi spasial tiap bidang tanah. Data PBB diperlukan memperoleh nama, alamat, dan Nomor Objek PBB (NOP) sebagai bahan pendukung identifikasi WP dari master file di KPP.

Setelah itu, dilakukan matching NPWP dengan dataPBB berdasarkan jalandan nama. Kegiatanini dilakukan untuk mengetahui secara pasti dimana kedudukan WP. Untuk memudahkandan meningkatkan akurasi, kegiatan ini didukung melalui survey lapangan untuk verifikasi kebenaran data dengan kondisi aktual di lapangan. 

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan sinkronisasi titik koordinat per WP pada bidang sesuai NOP di mana WP tersebut berada. Setelah seluruh data tersebut dikompilasi, kemudian akan teridentifikasiWP dengan lokasi sesuai titikkoordinat sehingga titik koordinat yang samaakan berada pada bidang yang sama. Outputyang dihasilkan adalah akan diketahuisebaran WP dalam satu wilayah kerja termasuk WP mana saja yang berada padabidang yang sama. 

Sebagai wujud implementasi hasil kegiatan di atas, data WP yang sudah diketahui titik koordinatnya, selanjutnya dimanfaatkan dalam aplikasi pengawasan yang digunakan oleh AR dan pegawai lainnya di KPP, salah satunya yang digunakan adalah MPN-Info. 

Melalui hasil mappingWP maka ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan. Identifikasi sebaran NPWP pada suatu kawasan dapat memberikan gambaran pengelompokan jenis WP yaitu sebaran WP Orang Pribadi, WP Badan, dan Bendahara pada tiap bidang. Sebaran ini memberikan gambaran pola aktifitas atau kegiatan usaha di suatu kawasan. Bidang-bidang yang belum teridentifikasi NPWP tentunya dapat menjadi sasaran prioritas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk menggali lebih dalam mengenai aktifitas ekonomi atau keberadaan WP potensial.

Dari hasil mapping, dapat teridentifikasi sejumlah WP dalam satu bidang, khususnya WP Orang Pribadi, sehingga pengawasan selanjutnya dapat dilakukan oleh satu AR atau beberapa AR dalam satu Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 

Tujuan dari hal ini adalah kemudahan dan efisiensi dalam pengawasan, di mana pemberian informasi, penyampaian himbauan, dan pengawasan potensi WP dapat dilakukan sekaligus pada beberapa WP oleh AR atau seksi yang sama.

Keuntungan lain yang bisa dimanfaatkan adalah identifikasi profil WP melalui keberadaan domisili dibanding profil pembayaran pajaknya. Salah satu contoh yang bisa diterapkan antara lain membandingkan adanya beberapa WP badan yang karena titik koordinat yang sama maka secara spasial berada dalam satu lahan dan ternyata ada diantaranya menyampaikan pelaporan SPT dengan yang mencantumkan utang dari WP lain namun tidak terdapat piutang dengan jumlah nominal sama dan setelah dibedah bersama terdapat indikasi hubungan istimewa dari WP tersebut.

Melalui pemanfaatan jaringan internet, dapat pula diketahui informasi pendukung apakah suatu bidang pada lokasi tertentu sebanding dengan status WP, misalnya melalui google earthdiketahui gambar aktifitas ekonomi suatu bidang, dan dari hal ini dapat digali informasi lebih lanjut melalui konfirmasi pada pemerintah daerah setempat atau melalui permintaan keterangan kepada WP bersangkutan.

Hasil kegiatan ini banyak membantudalam identifikasi awal sebagai upaya memudahkan pengawasan WP berdasarkan sebaran dan keberadaan dalam suatu bidang dan dalam suatu kawasan.