Kecurangan Pilpres Kian Nyata

Dalam iklim demokrasi yang sehat tentu pemilunya jauh dari praktek-praktek kecurangan. Pemilu berjalan secara jujur dan adil tanpa ada hambatan intervensi dari kekuasaan yang mencoba memanipulasi jalan pesta demokrasi tersebut. Tapi apakah kondisi  demokrasi dan pemilu di Indonesia sudah berjalan sebaik dan sebersih itu?

Sepertinya potensi-potensi kecurangan itu sedikit demi sedikit telah memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan politisi senior sampai memberikan ultimatum terhadap jalannya pemilu kali ini. 

Amien Rais memberi ultimatum, kalau nanti menurutnya ada kecurangan dalam Pilpres 2019, jangan salahkan kubunya kalau ada perang politik lanjutan. 

Kalau sampai terbukti nanti ada kecurangan yang sistematik, kemudian masif, terukur, maka jangan pernah menyalahkan kalau kita akan melakukan aksi-aksi politik, bukan perang total ala Moeldoko, bukan, tapi kita perang politik," kata Amien Rais.

Sejak 2014 memang potensi kecurangan itu sebenarnya telah terindikasi, bahkan sampai dilancarkan secara massif, sistematis dan terstruktur. Sementara untuk Pilpres 2019 kali potensi-potensi kecurangan itu sedikit demi sedikit mulai terungkap, Amien Rais menyebutkan misalnya dalam daftar DPT itu ada 31 juta yang bodong, disisir habis. 

Kemudian bayangkan ratusan ribu KTP elektrik itu dibuang di hutan, dibuang di sawah, di semak-semak, jatuh di jalan dan lain, ini apa-apaan?.

Amien Rais juga meminta untuk mengaudit sistem IT Komisi Pemilihan Umum (KPU). Audit forensik, kata Amien, perlu dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam sistem penghitungan suara pemilu. 

Bahkan Prabowo Subianto sebagai peserta pilpres 2019 pun sampai merasa khawatir kecurangan tersebut akan kembaling menyambangi dirinya di Pilpres kali ini. Capres Prabowo Subianto menghadiri kampanye terbuka di Karawang, Jawa Barat, Jumat 29 Maret 2019. 

Di depan ribuan simpatisan dan pendukungan, Prabowo berujar ia sudah mendapat bisikan mengenai siapa pasangan capres dan cawapres yang bakal menjadi pemenang di Pilpres 2019, bahwa pasangan Prabowo - Sandiaga lah yang akan keluar sebagai pemenang. 

Namun kendati menang Prabowo Subianto mengatakan dirinya tidak akan dilantik sebab telah terjadi praktek kucurangan yang merintangi pelantikan dirinya.

Pada sisi lain mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli juga memperkirakan gerakan masyarakat akan apabila penyelenggara dan peserta Pemilu berlaku curang dalam Pilpres 2019. Rizal lantas mengkritik hasil sejumlah lembaga survei atas elektabilitas dan kepuasan masyarakat terhadap kedua pasang calon presiden dan wakil presiden. 

Menurutnya, hasil survei kini tak lagi riil menggambarkan kondisi di masyarakat. Jelas hal tersebut adalah manipulasi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini berkuasa, dan hal tersebut digunakan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat.

Netralitas Aparatur Sipil Negara pun menjadi sorotan yang ramai diperbincangan, pasalnya banyak penemuan ASN yang offside dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini. ASN yang diduga tidak netral pun telah banyak diantaranya mendapat sanksi dari institusi terkait, tapi sayang hukuman tersebut hanya menganjar ASN yang memberikan dukungan pada kubu oposisi Prabowo-Sandi. 

ASN yang ditenggarai mendukung pasangan petahan tidak secara tegas mendapat sanksi dari institusinya bernaung. Keberpihakan hukum yang tajam ke kubu oposisi banyak sekali dirasakan dalam kontestasi Pilpres 2019 ini. Tajamnya hukum tersebut seolah menjadi upaya untuk melakukan pembungkaman terhadap suara dukungan untuk oposisi.

Jika pemilu tidak berjalan dengan adil dan berimbang ini jelas dapat menurunkan indeks demokrasi kita. Kecurangan yang terjadi pada pemilu, juga mengurangi kepercayaan terhadap pemilu. Rakyat dapat menunjukkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah terpilih akibat terlihat banyak kecurangan yang ditemukan di masyarakat. Mandat dan legitimasi kekuasaan yang diterima pemerintah pun tidak akan secara utuh diberikan.

Sumber :
detik.com
suara.com
suara.com
detik.com
cnnindonesia.com