Partai Oposisi Adalah Pekerjaan Mulia

Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno telah secara resmi membubarkan Koalisi Adil Makmur. Koalisi Adil Makmur yang terdiri dari 5 Partai, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), PKS, PAN, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya telah selesai menjalankan amanah konstitusi untuk mengusung Capres dan Cawapres dalam kontestasi Pilpres 2019. 

Prabowo sebagai Capres yang diusung Koalisi Indonesia Adil Makmur juga secara resmi mengembalikan mandat yang didapatnya bersama Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 kepada partai pengusung. 

Dengan penyerahan mandat kembali pada partai, Prabowo Subianto -- Sandiaga Uno telah membebaskan secara sepenuhnya para Parpol untuk menentukan lahkah politik ke depannya. Prabowo bersama Sandiaga Uno tidak akan mengintervensi apa pun yang berkaitan dengan internal partai yang pernah mengusungnya.

Selesainya Koalisi Indonesia Adil Makmur membuat kubu koalisi pemerintahan segera melakukan manuver politik. Dengan format rekonsiliasi, koalisi pemerintah menawarkan kerja sama pada para Parpol yang dahulu mengusung Prabowo-Sandi. 

Otomatis tawaran gabungan dari kubu pemerintah itu adalah upaya pengkerdilan pihak Oposisi di Parlemen nanti. PAN dan Demokrat adalah salah satu Partai yang secara santer terdengar akan merapat pada kubu pemerintah. Bahkan posisi jabatan sudah terdengar dari hasil lobi-lobi politik tersebut.

Sementara itu, PKS secara tegas menyatakan sikap akan berperan sebagai oposisi pemerintah pada jalannya roda pemerintahan selanjutnya. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berpendapat, partainya lebih condong menjadi oposisi pemerintah. 

Mardani Ali juga berharap agar Partai yang lain juga tetap bersama-sama menjadi oposisi dan penyeibang kubu pemerintah. "Harapannya sama dengan Gerindra, rekan-rekan PAN, Demokrat, Berkarya yang selama 9-10 bulan sudah membangun chemistry kita lanjutkan, dan ini juga baik," kata Mardani di Gedung DPR, Senayan, Senin (1/7).

Menurut Mardani Ali, menjadi oposisi dan penyeimbang pemerintah adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Menjadi pihak oposisi yang kritis dan konstruktif bagi jalannya pemerintahan adalah tugas mulia untuk membuat negeri ini lebih baik juga merupakan sebuah tawaran paling rasional melihat koalisi pemerintah yang sudah terlalu gemuk. 

Koalisi Partai yang berimbang anatara pemerintah dan oposisi di Parlemen dapat memastikan setiap kebijakan yang diambil dan diputuskan telah melawati serangkaian uji kelayakan dan kepatutan sebelum diputuskan. Dengan begitu setiap mutu produk kebijakan dapat dijamin dengan baik. 

"Kami bicara di ruang publik, ayo semua rekan-rekan koalisi 02 kita sudah bubar, kita bertransformasi jadi koalisi, kita sama-sama bangun negeri ini walaupun jadi oposisi tapi tetap itu pekerjaan yang mulia, oposisi kritis dan konstruktif pilihan paling rasional dalam kondisi sekarang" kata Mardani.  

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Iding Rosyidin pun mengatakan pentingnya peran oposisi dan proporsi parlemen yang seimbang. "Kalau kita berbicara soal perspektif demokrasi, tapi menurut saya tidak terlalu penting (koalisinya) harus besar karena kalau oposisinya kecil, 'check and balances'-nya kurang," ujar Iding. Seturut dengan perspektif yang dikatakan oleh Iding Rosyidin, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi pun mengatakan bahwa upaya penggemukan koalisi oleh Presiden terpilih Joko Widodo haruslah diwaspadai, sebab hal tersebut dapat menumpulkan dan melemahkan pihak oposisi. 

"Justru yang saya khawatir kalau Pak Jokowi terlalu ambisius menarik partai-partai masuk kedalam pemeritahan, satu, oposisi menjadi tumpul," kata Burhanuddin Muhtadi saat ditemui di kawasan Cikini, Senin (1/7/2019). 

Burhanudin Muhtadi mengatakan pemerintah rawan diserang penyakit jika koalisi yang dia bangun terlalu gemuk, dan hal tersebut akan berpengaruh pada lambatnya produktivitas dan kinerja pemerintahan. "Ibarat orang kegemukan, koalisinya menjadi obesitas. Lalu obesitas itu artinya koalisinya akan kurang lincah bergerak dan mudah terkena kolesterol (red-sakit)," jelasnya.

Sejatinya dalam sistem demokrasi oposisi adalah sebuah peranan kunci yang memainkan fungsu pengawasan jalannnya kinerja pemerintah. Oposisi dapat memberikan kritik dan umpan balik konstruktif pada setiap langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

Oposisi memastikan tidak ada suara-suara kepentingan rakyat yang tercecer dalam setiap perumusan kebijakan, juga menghindari munculnya persekongkolan jahat para elite di Parlemen. Oposisi yang baik memainkan peran penting dalam kesehatan jalannya proses pemerintahan. 

Juga menjad garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh kebijakan yang diambil pemerintah. Oposisi memastikan pemerintah tetap waras dalam mengambil setiap kebijakan. Oposisi adalah penjaga akal sehat pemerintah.

Sumber:
viva.co.id
tribunnews.com
merdeka.com
covesia.com
republika.co.id
tribunnews.com