Melalui kartu tersebut, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maupun perguruan tinggi yang belum bekerja atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mendapat pelatihan. Selain itu, mereka juga akan diberikan insentif sampai mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya rencana tersebut, Jokowi seakan mengakui jika pada periode pertamanya ini Dia gagal menyelesaikan masalah tenaga kerja di Indonesia.
Wibisono SH. MH., Ketua Pendiri Garda PAS dan Pembina LPKAN Indonesia mengakui jika program peningkatan keterampilan sangat penting, khususnya bagi para lulusan SMK. Namun Dia meragukan efektivitas program Kartu Pra Kerja seperti yang dijelaskan oleh Paslon 01. Dalam kacamatnya, Program ini bukan hanya membebani anggaran negara, tetapi juga rawan penyimpangan karena tunjangan diberikan per-individu.
Dia menambahkan program Kartu Pra Kerja ini terlihat seperti "pemadam kebakaran", sehingga tidak fokus ke upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan individu. Padahal kebutuhan dari industri adalah tenaga kerja yang berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Bahkan dengan adanya insentif yang diberikan kepada para pengangguran, Pemerintah bisa memupuk sifat malas dan mental pengemis meraka. Seharusnya pemerintah menumbuhkan dan mengobarkan mental pejuang agar selalu berusaha menjadi lebih baik.
Sebagai seroang pengusaha, seharusnya petahana tahu akar permasalahan lesunya sektor riil dan dapat segera mencari solusinya. Namun, fakta dilapangan menunjukkan jika dirinya tidak peduli... atau tutup mata demi tujuan lain yang ingin dicapai?
Sumber:
detik.com
cnbcindonesia.com
beritalima.com
kompas.com
bisnis.com
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
