Darurat Militer Korea Selatan: Politisasi Kesiapsiagaan Tinggi

Namun, situasi berubah drastis setelah hanya enam jam sejak pengumuman awalnya. Diawali dengan Majelis Nasional yang menyatakan penolakan terhadap darurat militer tersebut pada tanggal 4 Desember pukul 01.00 KST---dengan kondisi gedung parlemen tengah diserbu oleh pasukan khusus---Presiden Yoon Suk Yeol mencabut status darurat militer dan membubarkan komando darurat militer pada pukul 04.30 KST di tanggal yang sama.

Kesimpulan

Deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol merupakan langkah yang sangat kontroversial dan mencerminkan krisis politik yang mendalam di Korea Selatan. Meskipun ia mengklaim bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman internal, banyak pihak melihatnya sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan di tengah tekanan politik. Dengan jumlah personel aktif yang signifikan dan struktur kesiapsiagaan yang telah ditetapkan, Korea Selatan menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk merespons dengan cepat dalam situasi darurat. Namun, politisasi dari keadaan darurat ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap demokrasi dan stabilitas politik di negara tersebut. Keputusan untuk menerapkan status darurat militer harus ditangani dengan hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokratis yang telah diperjuangkan selama beberapa dekade. Jika tidak dikelola dengan bijaksana dan tanpa fungsi legislatif yang tangkas, situasi ini dapat berujung pada peningkatan ketegangan sosial dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Bercermin terhadap perkembangan-perkembangan di Korea Selatan akhir-akhir ini, ketanggapan dan pengawasan kekuasaan oleh seluruh elemen rakyat merupakan kunci dalam mempertahankan demokrasi yang masih berkembang di RI pada masa pascareformasi. Militerisasi dan kesiapsiagaan militer dalam kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, meskipun valid dan terjustifikasi oleh ancaman eksternal dan internal harus selalu diawasi oleh rakyat sehingga tidak diperalat dalam kepentingan politik eksekutif. 

South Korean special forces are breaking the Parliament windows to enter the building. pic.twitter.com/tMUXyguVAD--- Clash Report (@clashreport) December 3, 2024