Walaupun saya meragukan laporan BPK (karena ketuanya sendiri bisa dianggap sebagai "sapu yang kotor"), tapi saya sangat senang jika KPK mau mengusut secara tuntas kasus ini.
Dan lebih senang lagi jika KPK juga mau secepatnya mengusut kasus reklamasi pantai, sebelum pilkada DKI berlangsung, supaya kedua kasus tersebut tidak lagi dijadikan alat untuk mendiskreditkan Ahok sang calon Gubernur DKI.
***
Korupsi memang telah menjadi wabah mematikan bagi negara manapun. Dan saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat korupsi, banyak pejabat dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi sudah ada yang terindikasi korupsi.
Satu persatu pejabat masuk ke dalam sel karena kasus korupsi. Tidak perduli di eksekutif, legislatif atau yudikatif, semuanya sudah ada yang terlibat.
Sebagaimana kita tahu, korupsi terjadi, bukan karena hanya disebabkan oleh pejabat yang punya kekuasaan saja tapi ada peran yang sangat besar dari masyarakat juga. Bahkan di media yang disebut sebagai pilar ke empat sekalipun ada juga yang korup. Ini yang membuat korupsi semakin sulit untuk dikikis dari bumi pertiwi.
Perlawanan pada korupsi masih harus terus dilakukan, setiap ada kesempatan slogan anti korupsi harus terus digaungkan. Para pegiat anti korupsi telah banyak melakukan diskusi, seminar, sampai masuk ke tingkat pendidikan dasar. Mereka terus berupaya mengingatkan, menyadarkan dan membangkitkan semangat masyarakat, untuk melawan perilaku curang ini.
Kerja keras para pegiat anti korupsi sudah menunjukan hasil positif, bisa dilhat hasilnya dari tahun ke tahun peringkat Indonesia sebagai negara korupsi semakin baik.
[caption caption="Ilustrasi: ti.or.id"]
![](https://assets.kompasiana.com/items/album/2016/04/14/panama-papers-1-570ea96cf47e616915e3a972.jpg?v=600&t=o?t=o&v=555)
*Semakin kecil angka peringkat, berarti semakin sedikit pelaku korupsi di negara negara tersebut.
*Berbeda dengan peringkat, semakin besar skor yang didapat sebuah negara, berarti semakin bersih negara tersebut.