Tidak ada yang salah, ketika orang fokus mengurus pekerjaan, bakul nasi atau kepentingan lain, demi kelangsungan hidup rumah tangganya. Karena itu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masing masing individu.
Tapi, jika saja ada kesadaran bahwa seandainya uang yang dicuri para pemimpin, dibagikan untuk kesejateraan rakyat, bukankah secara otomatis hidup kita jauh lebih enak daripada sekarang ini? Bukankah, seandainya semua hak rakyat dipenuhi oleh para pemimpin, secara otomatis rakyat tidak terlalu susah lagi mencari uang?
Pasal 33 Ayat 2 Undang Undang Dasr 1945 mengatakan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
Apa yang terjadi dengan pasal itu? Mana yang diberikan untuk kemakmuran rakyat? Jikapun ada, rakyat yang mana yang makmur?
Kasus Salim Kancil hanya satu dari sekian ribu permasalahan yang terjadi di negeri ini. Hasil bumi yang dikelola oleh pemimpin rakus dibantu oleh aparat bermental bobrok.
Bukan saya sok tau, atau kaya paranormal, tapi melihat begitu beraninya, Ketua DPR RI, Setya Novanto, mendatangi dan meminta jatah preman kepada PT Freeport (dengan mencatut nama presiden dan wakil), bisa diartikan hal ini sudah berlangsung bertahun tahun lalu. Dan artinya sudah berapa banyak uang PT Freeport, yang masuk ke kantong politisi penguasa!
Mari kita pikir, seandainya benar PT Freeport mampu memberikan/mengeluarkan jatah preman sebesar yang diminta oleh Setya Novanto, lalu uang itu diberikan untuk kesejahteraan rakyat sekitar. Sudah pasti kehidupan rakyat sekitar lebih mampu daripada sekarang ini, kan.
Dan berapa besar uang yang seharusnya bisa masuk ke dalam kas negara, yang nantinya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Ini bukan kasus uang receh yang ecek ecek lho...
Hal yang seperti inilah yang seharusnya diperjuangkan secara bersama sama dan dipertanyakan dengan jelas dan tegas. Karena korupsi atau minta jatah preman bukan lagi masalah sepele yang patut dicuekin lagi.
Pertanyaannya :
Beranikah para penegak hukum mengusut tuntas masalah ini? Memanggil Ketua DPR Setya Novanto, dan petinggi PT Freeport dan mengusut sampe kebelakang lagi?
