Jadi, kita harus bisa memahami situasi sulit yang dialami oleh Presiden Jokowi, jangan karena itu, kita lalu menyebut Presiden Jokowi hanya seorang petugas partai atau Presiden Boneka yang hanya menuruti kehendak Megawati saja.
Karena begitu banyak dilema yang sedang dihadapi Presiden Jokowi, dan itu baru menghadapi koalisinya sendiri, belum lagi jika kubu oposisi ikut memperkeruh masalah ini. Indikasi kearah itu sudah dimulai ketika Nurul Arifin dan Tantowi Yahya mulai ikutan ngoceh
Situasi yang tenang hari hari ini, disebabkan karena Presiden Jokowi telah mengambil keputusan yang tepat dengan membentuk Tim Independen.
Karena dengan cara begitu, bisa menambah waktu Presiden Jokowi untuk berpikir dan menimbang keputusan apa yang paling tepat untuk dilakukan.
Dengan harap cemas, kita semua masih menunggu apa yang akan direkomendasikan atau yang dihasilkan oleh Tim Independen, namun bukan tidak mungkin apa yang direkomendasikan oleh Tim Independen nanti, tidak akan digunakan oleh Presiden Jokowi.
Bukan tidak mungkin, apa yang diputuskan oleh Presiden Jokowi nanti tidak bisa memuaskan semua pihak terutama rakyat. Dan kita harus siap dengan keadaan itu.
*****
Nasi belum menjadi bubur, masih banyak yang jalan yang bisa ditempuh. Walaupun suara rakyat sekarang sudah mulai terbelah, namun masih bisa dipersatukan, jika masyarakat mempunyai pemikiran yang sama dan tidak tergiur untuk ikut mengambil kesempatan dalam kesempitan. Karena, sudah banyak terlihat kelompok masyarakat, yang menjadikan situasi ini sebagai alat untuk bisa ikut meraih keuntungan.
-Apakah, sudah dipikir dan dihitung ulang, keuntungan yang didapat dari hasil mengail di air keruh itu sudah sesuai dengan resikonya?
-Apakah sudah dipikir lagi segala efeknya, jika terus terjadi benturan antara Polri dan KPK???
-Apakah bisa dieliminir sampai dengan Polri dan KPK saja kekisruhan ini dan tidak melebar kemana mana???
Sudah benar tindakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang mau mengirim pasukannya untuk menjaga gedung KPK dari serbuan Polisi.
Karena, jika Panglima TNI Jenderal Moeldoko tidak mengirim pasukannya dan Polisi datang dengan alasan untuk menggeledah gedung KPK, bisa dipastikan akan terjadi hal yang lebih parah.
Kekisruhan ini telah membawa korban dan pasti korban akan bertambah lagi. Tapi, sebisa mungkin korban dibuat seminimal mungkin, jangan sampai merembet ke pihak lain atau ke masyarakat.
Megawati sudah seharusnya mengevaluasi lagi cara kerja orang orangnya, karena bukan tidak mungkin tahun ini juga, PDIP akan terbelah. Indikasi kearah itu sudah terlihat, sejak Hasto yang mengatas namakan dirinya sendiri memaparkan kepada media, perihal pertemuan elite PDIP dan Abraham Samad.
Tapi mengapa PDIP malah ikut mendukung memberikan data kepada Hasto?
Jika Megawati tidak segera memperbaiki situasi ini dan tetap ngotot tidak mau menarik dukungannya kepada Komjen Budi Gunawan maka Megawati bisa disebut sebagai pendiri PDIP sekaligus penghancur PDIP...
[caption id="attachment_393520" align="aligncenter" width="420" caption="photobucket.com"]
Catatan :
**Budi Gunawan baru menjadi calon Kapolri saja sudah berani membantah Presiden Jokowi, bagaimana jika nanti sudah menjadi Kapolri?
**Presiden Jokowi baru menghadapi koalisinya sendiri saja sudah dibuat pusing, bagaimana nanti menghadapi kubu KMP?
***Untuk para relawan dan pegiat anti korupsi...
-Dulu, ketika membantu pasangan Jokowi-JK untuk menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, walau dengan bersusah payah, tapi kita semua mampu membuat hal yang bisa dibilang mustahil menjadi kenyataan.
-Jika kita masih yakin dengan kepemimpinan Presiden Jokowi dan masih mendukungnya, maka sebaiknya kita harus tetap bersatu padu seperti masa kampanye lalu, karena saya yakin kekuatan relawan mampu memberikan tekanan kepada parpol...
-Hanya tulisan yang bisa kuberikan untuk bangsa ini, supaya tetap bersatu dan terbebas dari korupsi.
-Perjuangan belum selesai kawan, teruslah berjuang, berjuang dan berjuang...
Lawan, lawan dan lawan para koruptor...
Salam Damai....
*Ketika Presiden Jokowi memihak KPK maka akan berhadapan dengan birokrasi (Koruptor), namun jika Presiden Jokowi berpihak kepada polisi, maka akan berhadapan dengan pegiat anti korupsi dan rakyat.
(Mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki)
