Hari Jaminan Sosial Indonesia

referensi:

1. Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
2. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2013/4;
3. Harimat Hendarwan, dkk, Harapan, Kenyataan, dan Solusi JKN dalam Rangkaian Diskusi Panel Indonesia Healthcare Forum, Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB: Jakarta, 2018), h.1;
4. Prodjodikoro, W, 1991, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.1;
5. Suwandono, A, dkk, 2000, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.2;
6. Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.4;
7. Kepmenkes 326/Menkes/SK/VI/1990; Permenkes 571/Menkes/Per/VII/1993; Permenkes 572/Menkes/Per/VII/1993; Kepmenkes 585/Menkes/SK/VII/1993; Kepmenkes 378/Menkes/Per/IV/1995; Edaran Dirjen Binkesmas 382/BM/DJ/BPSM/III/1993; Edaran Dirjen Binkesmas 862/BM/DJ/BPSM/VIII/1994;
8. Kemenko Kesra dan Universitas Airlangga, 2004, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.7;
9. Kosen, S, dkk, 2006, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.8;
10. Kepmenkes 781/Menkes/SK/VI/2003, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.8;
11. Rachmawaty, T, dkk, 2004, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.9;
12. Kepmenkes  1241/Menkes/SK/XI/2004, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.9;
13. Kepmenkes 332/Menkes/SK/V/2006, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.10;
14. Depkes RI, 2003, Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin), Jakarta, dalam Harimat Hendarwan, dkk, 2018, Op. cit., h.11;
15. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”