Memahami Dan Menjelaskan Akuntansi Pajak PPn

3. Pengiriman Surat dengan Perangko:

•    Melalui PT Pos Indonesia.

4. Perbankan, Asuransi, Leasing:

•    Tabungan, deposito, asuransi (kecuali kesehatan dan kecelakaan), leasing dengan hak opsi.

5. Keagamaan:

•    Pelayanan rumah ibadah, kegiatan keagamaan.

6. Pendidikan:

•    Sekolah, kursus, pelatihan yang diakui pemerintah.

SLIDE 6

Saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), utang pajak muncul. Utang pajak ini kemudian harus dilaporkan dan dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut adalah langkah-langkah utama yang terjadi terkait dengan utang pajak atau faktur pajak:

1. Penyerahan BKP/JKP:

•    Ketika PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima jasa, terjadilah peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

2. Penerbitan Faktur Pajak:

•    PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN pada saat penyerahan BKP atau JKP.
•    Faktur pajak harus diterbitkan paling lambat pada saat:
•    Akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan.
•    Saat pembayaran diterima jika pembayaran terjadi sebelum penyerahan.
•    Saat termin pembayaran dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

3. Penghitungan PPN:

•    Besarnya PPN yang harus dipungut dihitung berdasarkan tarif PPN (umumnya 11%) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang biasanya adalah harga jual atau nilai penggantian.

4. Pelaporan dan Pembayaran PPN:

•    PKP wajib melaporkan semua faktur pajak yang diterbitkan dalam SPT Masa PPN bulanan.
•    Pembayaran PPN yang terutang harus dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Masa PPN.

5. Penyetoran Pajak:

•    PKP menyetorkan PPN yang terutang ke kas negara melalui bank atau kantor pos persepsi yang ditunjuk.