Mohon tunggu...
michele natalia
michele natalia Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswi

Seorang mahasiswi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dilema "Toilet Gratis" SPBU

27 November 2021   01:00 Diperbarui: 27 November 2021   01:01 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Hampir semua masyarakat Indonesia tidak terkecuali pernah singgah di SPBU untuk sekedar istirahat, mengisi bahan bakar kendaraan dan juga sekedar hendak pergi ke toilet yang tersedia di SPBU. Siapa yang tidak tahu, jika hendak masuk toilet umum tersebut harus membawa sangu untuk membayar setelah keluar dari kamar mandi?

Ya, harganya sangat bervariatif dari Rp. 2.000 -- 4.000 tergantung aktivitas apa yang dilakukan di kamar mandi. Buang Air kecil misalnya dikenakan 2.000 rupiah , sementara mandi 4.000 rupiah harganya sangat variative berbeda-beda tergantung SPBU yang anda kunjungi. Kebersihannya juga sangat diragukan karena sangat terkenal kamar mandi SPBU jorok, jarang dibersihkan, bahkan fasilitasnya kurang memadai meskipun berbayar. Tidak segan juga penjaga toilet umum menagih orang yang sudah keluar dari kamar mandi dengan ketus.

Hal ini tidak luput dari mata juga telinga Menteri BUMN kita yaitu Erick Thohir, video berdurasi pendek tersebut yang ia unggah di media sosial Instagramnya pada tanggal 23 November 2021 sangat menuai kontroversi netizen.

"Kepada direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis, karena kan sudah dapat keuntungan dari penjualan bensin, selain itu ada juga toko kelontongnya. jadi masyarakat mestinya mendapatkan fasilitas tambahan" ujar Erick Thohir

Erick heran mengapa ada pungutan biaya bagi masyarakat umum yang menggunakan toilet di SPBU pertamina yang mana video tersebut berada di Kecamatan malasan, Probolinggo, Jawa Timur.

Video ini menimbulkan banyak pro dan kontra netizen, banyak yang memberikan komentar positif dan negative. Seperti beberapa contoh yang saya kutip di laman Instagram resmi milik Menteri BUMN Erick Thohir itu.

"Sepertinya berlaku hampir di semua SPBU pak , biasanya sih pasang kotakan (seperti kotak amal tapi dikasih nominal)" ujar, giffari_prahastiar

 

"dari statement ini pada akhirnya ada 60 orang yang kehilangan pekerjaan dan dipulangkan ke desa beserta Kotak kencleng toilet nya..." ujar, erwinmoron_official

"Gaada anggaran buat kebersihannya mungkin pak" ujar, reynaldys02

"Saya pnjaga toilet bingung mau kerja dimna lagi pak @erickthohir jauh2 dari tasik ke jatim buat mncari nafkah buat keluarga pak kalau jdi di geratiskan gimna nasib saya pak" ujar, dodig829

Dari beberapa komentar diatas, tentu banyak sekali pro dan kontra. Beberapa orang merasa bahwa tidak masalah membayar sekadar 2.000 rupiah tetapi bisa sedikit bersih, kendaraan aman, dan membantu penjaga toilet agar tetap bekerja karena pasti tidak sedikit orang yang bergantung hidup pada profesi pekerjaan ini. Tapi, di satu sisi ada yang merasa pungutan biaya itu seperti pemaksaan dan keharusan serta kadang ada pom bensin yang mengharuskan pengguna toiletnya agar melepaskan alas kakinya terlebih dahulu sehingga pengguna merasa tidak steril padahal jelas toilet tersebut berbayar, ruangannya juga tidak terlalu bersih.

"Emm gmn ya tapi nanti yg jaga toilet kehilangan pekerjaan biasanya kalau gak ada penjaga toilet gitu toiletnya kurang bersih. Kadang kan penjaga toilet sekalian bersihin, jd mungkin uangnya buat bayar tenaga kebersihannya. Misal tetep bayar aja tapi seikhlasnya gt gimana pak?" Ujar, almayazizah

 

Ada pula netizen yang memberikan saran seperti membayar dengan sukarela saja, agar saling tidak memberatkan pihak manapun. Tapi bagaimana tanggapan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir tersebut? Ia menyampaikan bahwa hal ini akan diutarakan kepada pemimpin direksi Pertamina agar dapat ditindak lanjuti segera.

Munculnya berita ini sangat seperti disengaja, entah menyindir pihak tertentu atau sekadar ingin membuat perubahan dengan niat positif, tapi apakah Menteri BUMN perlu turun tangan untuk hal semacam ini? Saya rasa banyak dari rekan-rekan juga merasa hal yang serupa. Bahkan video ini sudah di tanggapi hingga ribuan komentar dan di perhatikan oleh banyak sekali pihak, media hingga pemberitaan online. Berita ini sudah 4 hari terus memenuhi media sosial masyarakat.

Akankah hasilnya bisa menjadi solusi yang tepat bagi semua orang?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun