Melawan Praktik Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur

Ketiga, sistem perekrutan TKI harus dikawal secara ketat mulai dari pengurusan kartu identitas sampai kepada penempatan kerja TKI di luar negeri. Bila perlu pemerintah atau lembaga yang bergerak di bidang perekrutan TKI mesti memberitakan di media massa setiap pengiriman TKI. Hal ini untuk menghindari manupulasi data dan mempertegas kontrol publik terhadap pelaksanaan pengiriman TKI ke luar negeri.

Usaha memberantas persoalan perdagangan manusia di NTT di tengah kepincangan birokrasi dan situasi masyarakat yang tidak mendukung terciptanya suatu keadaan ekonomi yang baik, bukanlah hal yang mudah. Persoalan kurangnya perhatian pemerintah pada persoalan perdagangan manusia, tingginya kasus korupsi, dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap sistem merupakan celah yang memudahkan terjadinya perdagangan manusia di NTT.

Karena itu, jika ingin menuntaskan persoalan perdagangan manusia di NTT maka yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah akar yang menciptakan persoalan ini kian meningkat. Pemerintah harus memerhatikan persoalan ini secara sungguh yaitu kasus korupsi mesti di berantas hingga ke akar-akarnya, dan sistem serta hukum harus diterapkan secara ketat dan benar.

Agak aneh memang, kalau oknum-oknum yang justru diandalkan seharusnya menjadi pemutus rantai perdagangan manusia sebalikya justru menjadi mafia perdagangan manusia. Kita tentu tidak memandang bahwa ini merupakan kesalahan lembaga atau instansi, tetapi harus diakui bahwa ada oknum-oknum tertentu yang karena uang akhirnya melakukan penyimpangan terhadap jabatannya. Pelaku-pelaku seperti inilah yang mesti dipantau dan ditindak secara tegas. 

Kita tentunya menyesal dengan sikap mereka dalam mengentas problem kemanusiaan ini. Oleh karena itu, usaha untuk menyelesaikan problem ini menjadi tugas kita semua. Tidak ada cara lain selain melawan praktik perdagangan manusia sampai tuntas. Di bawah payung hukum dan undang-undang, kita hendaknya terus melawan praktik perdagangan manusia sebagai bentuk penghargaan kepada harkat dan martabat manusia, dan sebagai wujud pengabdian kita kepada negara.