Kutu Di Seberang Sungai Terlihat, Namun Kotoran Banteng di Bulu Mata Kok Tidak Terlihat Yaa..? Mohon Tidak Perlu Begitu Lah Pak Abdillah Toha...

Bapak Abdillah Toha yang saya hormati…

Kalau pak Abdillah Toha merapat ke Jokowi-JK apakah terbebas dari sebuah ikhtiar sedang mencari "celah" kekuasaan? Kalau pak Abdillah Toha ikut hadir menyemangati kolega Bapak yang bersidang di Pengadilan, apakah pak Abdillah Toha tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa seseorang yang dipanggil dalam persidangan (pengadilan) indikasinya sedang ada suatu masalah yang harus dikonfrontir dengan kesaksiannya?

Jika mengklaim bahwa pihak lain (kubu Prabowo-Hatta) tempat berkumpulnya partai dengan masalah-masalah (korupsi) yang berPotensi Merugikan Negara. Apakah di kubu Jokowi-JK itu bersih, tidak pernah ada Kasus (korupsi) yang berPotensi Merugikan Negara?

Untuk itu, saya mohon sambil santai kita buka-bukaan dan hitung-hitungan tentang kasus-kasus (Korupsi) di Kubu Prabowo-Hatta dan Kubu Jokowi-JK yang berPotensi Merugikan Negara.

Prinsip yang saya junjung tinggi di sini tentu FAKTUAL, FAIR dan BERIMBANG. Guna mendukung itu, METODOLOGI yang saya pakai untuk menampilkan serta menghitung data-data kasus-kasus tersebut di masing-masing Kubu Kerja Sama (Koalisi) adalah :

I) Di Kubu Kerja Sama (Koalisi) “Tenda Besar” (Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP dst…): saya MAKSIMUMkan Total Penghitungan Potensi Kerugian Negaranya. Dan, Media-media (online) yg saya pakai sbg Sumber (sandaran) adalah media-media yang selama ini dikenal sebagai media Pendukung Kubu “Tenda Kecil” (PDI-P, Partai Nasdem, PKB, dst…). Mengapa penghitungannya saya maksimumkan, karena sebenarnya ada beberapa Kasus tersebut sampai sekarang masih bias. Contoh: 1) Lumpur Lapindo, itu sebagai bencana yang tak terduga, karena menurut ahli Geologi baik nasional / internasional mengatakan (setelah meluasnya semburan lumpur) bahwa jauuh di bawah tanah (bumi) kawasan Porong – Sidoarjo itu ternyata terdapat apa yang dinamakan dengan MUD VOLCANO (Gunung api Berlumpur); 2) Kasus Impor Daging Sapi itu sebenarnya pihak penyidik belum bisa membuktikan nilai kerugian yang dialami Negara (artinya Rp 0 di pihak Negara), namun YA OKE SAJAlah, saya pakai media “Pendukung Jokowi-JK" (yaitu: tribunnews.com) yang menyebutkan angka Potensi Kerugian Negara atas kasus ini = Rp 1,3 M.

II) Di Kubu Kerja Sama (Koalisi) “Tenda Kecil” (PDI-P, Partai Nasdem, PKB, dst…): saya MINIMUMkan Total Penghitungan Potensi Kerugian Negaranya. Dan.., Media-media (online) yang saya pakai sebagai Sumber (sandaran) adalah media-media yg dikenal sbg Pendukung Kubu “Tenda Kecil” (PDI-P, Partai Nasdem, PKB, dst…) atau lebih jelasnya adlh PENGKRITIS Kubu Tenda Besar. Mengapa total penghitungannya saya MINIMUMkan?, karena dari (±) 6 atau 7 Kasus (korupsi) yang berPotensi Merugikan Negara, hanya 2 (dua) kasus saja yang saya Hitung Total. Mungkin bahasa gampangnya, ibarat main sepak bola, ngePOOR saja dech…

Jadi "kacamata" yang saya pakai untuk "melihat" kedua Kubu Koalisi tersebut adalah angka-angka yang ditulis (dimuat) oleh Media-media Pendukung Kubu Tenda Kecil (JkwJK). Sampai di paragraf ini, saya berharap pak Abdillah Toha sudah memahami tentang prinsip yang saya junjung tinggi ini yaa…

Baiklaah…, mari kita hitung bareng-bareng berapa Potensi Kerugian Negara akibat kasus-kasus yang mendera di masing-masing Kubu Koalisi.

Seperti sering ditulis oleh para pendukung Jokowi-JK atau bahkan yang ada dalam benak pak Abdillah Toha bahwa daftar kasus-kasus (korupsi) yang berPotensi Merugikan Negara mendera di Kubu Tenda Besar (Prabowo-Hatta) adalah (=) Lumpur Lapindo + (impor) Daging Sapi + (mahasiswi) Maharani + Kuota Haji Kemenag + (pengadaan) Al Quran Kemenag + Tukarguling Kawasan Hutan di Kabupaten Bogor + (pengadaan) radio SKRT.

Sementara kita semua tentu mengetahui juga, bahwa beberapa kasus (korupsi) yg berPotensi Merugikan Negara mendera di Kubu Tenda Kecil (Jokowi-JK), baik saat Pemerintahan dipimpin oleh Presiden Megawati, saat pak Jusuf Kalla menjabat Wapres RI (era Presiden SBY periode I) ataupun kasus-kasus (korupsi) yang melibatkan anggota-anggota PDI-P di pemerintahan Presiden SBY sekarang ini. Beberapa kasus (korupsi) yang berPotensi Merugikan Negara tersebut antara lain : Kasus BLBI, Kasus Dijualnya Indosat ke Singapore, Kasus Dijualnya Kapal Pertamina tipe VLCC, Kasus BPPN, Kasus Dijualnya Ladang Gas Tangguh dengan sangat murah, Kasus kredit macet perusahaan-perusahaan Keluarga Jusuf Kalla di Bank Mandiri (saat pak Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden), Kasus Suap Pemilihan Deputy Bank Indonesia. Dari sekian banyak kasus ini, seperti tertulis di awal, saya hanya akan menghitung (ngePOOR) 2 (kasus) saja yaitu: Kasus BLBI dan Kasus BPPN.

Silakan klik (buka) saja tahutan-tahutan dari media-media Pendukung Jokowi-JK dan cocokkan dengan kasus-kasus yang mendera di kedua kubu koalisi tersebut di atas. Maka kita akan  mendapatkan  angka-angka Potensi Kerugian Negara sebagai berikut :

1.TENDA BESAR = Lumpur Lapindo + (impor) Daging Sapi + (mahasiswi) Maharani + Kuota Haji Kemenag + (pengadaan) Al Quran Kemenag + Tukarguling Kawasan Hutan di Bogor + (pengadaan) radio SKRT = Rp 7,2 T + Rp 1,3 M + Rp 10 juta + Rp 1 T + Rp 14 M + Rp 79,4 M + Rp 89,3 M = (TOTAL) Rp 8.384.010.000.000 (agar tdk pusing, cukup dibaca : Rp 8,38 T)

2.Tenda Kecil (dari 7 Kasus, yang saya hitung cukup 2 saja), yaitu : Kasus BLBI + Kasus BPPN = Rp 600 T + Rp 38,11 T = Rp 638.110.000.000.000 (agar tdk pusing, baca saja : Rp 638,11 T). Angka ini belum termasuk (jika ditambah) dengan Kasus Dijualnya Indosat, Kasus Dijualnya Kapal Pertamina tipe VLCC, Kasus Dijualnya sangat murah Ladang Gas Tangguh, Kasus kredit macet perusahaan2 keluarga JK (saat JK menjabat Wapres) dan Kasus Suap pemilihan Deputy Bank Indonesia, hloo… Kalau ditambah sudah pasti makin panjang (besar) jumlah angkanya, dan tentu makin bikin pusing KITA semua…

Pernahkah pak Abdillah Toha bertanya (mohon renungkan dalam hati), “Berapa pendapatan atau keuntungan Indosat per hari, kemudian dikalikan dengan usia teknis (depresiasi) Satelit kemudian dikalikan dengan bunga bank (interest) yang berjalan..?”

Pernahkah pak Abdillah Toha mencoba membayangkan, “Seandainya selisih harga penjualan Ladang Gas Tangguh yang dijual sangat murah, kemudian dikalikan dengan interval waktu (dari era Presiden Megawati) sampai era pak SBY yang berhasil menaikkan harga yang lebih rasional..?”

Itu semua yang dimaksud oleh pak Prabowo-Hatta dengan kebocoran, karena esensinya adalah terdapat "Potential Loss" atas kecerobohan dalam kepemimpinan.

Jika alasannya adalah karena untuk menutupi Defisit Anggaran saat itu, (sangat disayangkan) mengapa pihak PDI-P tidak berani menerima tantangan debat dengan pak Kwik Kian Gie (hingga saat ini) untuk “Hitung-hitungan Mengapa Mesti Dijual-jualin Padahal Masih banyak Opsi Lainnya..?”.

Saya yakin bahwa pak Abdillah Toha juga sudah mengetahui tentang temuan BPK berkaitan dg Potensi Kerugian yang dialami Pemprov. DKI Jakarta sebesar Rp 1,54 T selama (1,5 tahun) masa kepemimpinan pak Jokowi. Inikah yang dimaksud dengan hebatnya “BLUSUKAN, kerja dan kerja. Copraas-Caprees saya Ga Mikir”..?

Hla terus kerjane pak Gubernur ngapain? Katanya ada e-katalog, e-budgeting, e-procurement dan sebagainya. Ternyata ee..lahdalah.., pencitraan saja.

Dengan pernyataan-pernyataan dari kubu yang Bapak dukung, “Jokowi-JK hanya kalah jika ada kecurangan”, berlanjut “Jika hasil penghitungan versi KPU menyatakan pemenang Pilpres 2014 adalah pihak lain, maka sudah pasti (KPU) SALAH karena tidak sama dengan hasil survey Quick Count versi kubu Jokowi-JK”. Versi Jokowi-JK lah yang PALING BENAR. Sombong amat.., ini sih bukan manusia setengah dewa lagi, bukan Malaikat lagi, melainkan memposisikan diri sebagai (pesaing) TUHAN…!!!

Apakah pak Abdillah Toha sadar bahwa hal tersebut sangat menyesatkan, meresahkan masyarakat pada tingkat akar rumput, memperkeruh suasana dan memicu timbulnya konflik serta perilaku anarkis massa?

Jika sekarang banyak yang mengajukan surat untuk legowo pada pak Prabowo-Hatta, seharusnya (yang FAIR) tentu mengajukan hal yang sama pada Ki Joko Widodo, bahkan surat untuk Ki Joko Widodo seharusnya lebih dari satu kali permintaan. Mengapa? Karena pak Prabowo sudah berkali-kali menyatakan akan menerima hasil pilihan rakyat Indonesia (dengan redaksi yang beragam). Artinya beliau akan menerima dan legowo bahkan massa pendukung di tingkat bawah (akar rumput) pun siap menerima kekalahan bila itu sudah jadi putusan final lembaga resmi penyelenggara pemilu (KPU).

Namun sangat disayangkan, ucapan senada tidak keluar dari Ki Joko Widodo dan pendukungnya, bahkan cenderung akan menantang dan menentang keputusan KPU. Lalu apakah ini yang pak Abdillah Toha maksudkan legowo?

Pak Abdillah Toha, sepahit-pahitnya kekhawatiran dari Bapak dan Kubu Jokowi-JK adalah “Bila Prabowo-Hatta memenangkan Pilpres 2014 maka Orde Baru akan Bangkit lagi”. Sekarang, apakah pak Abdillah Toha bisa menjamin “Bila Jokowi-JK yang memenangkan Pilpres 2014 maka Paham Komunis TIDAK akan Bangkit lagi dan Ideologi Pancasila pun Dijamin Tidak akan Diganti?”

FAIR dan BERIMBANG dong Pak…

Oleh karena semua hal terurai di atas, maka “KUTU DI SEBERANG SUNGAI TERLIHAT, NAMUN KOTORAN BANTENG DI BULU MATA KOK TIDAK TERLIHAT YAA..?”. Mohon tidak perlu begitu lah pak Abdillah Toha…

Salam hormat…