Dari Bali ke Dunia: G20 dan Wajah Liberalisme Politik Luar Negeri Indonesia

Kerja sama, perdagangan bebas, dan diplomasi damai telah menjadi resep andalan Jokowi dalam pola kebijakan selama masa pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan yang berasas inklusivitas ini telah menciptakan sebuah citra dalam arah politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri Indonesia merupakan studi yang harus selamanya dipahami dan dimaknai terutama bagi mahasiswa hubungan internasional. Pasalnya, politik luar negeri merupakan cikal dan bakal dari segala arah tindakan, kebijakan, dan sikap Indonesia terhadap berbagai isu dan fenomena internasional.

Jokowi dalam politik luar negerinya seperti yang sudah dijelaskan di awal, dikenal sebagai Presiden yang gemar akan berpartisipasi dalam kerja sama yang melibatkan inklusivitas dari aktor-aktor internasional. Kegemarannya ini menjadi salah satu indikasi bahwasanya arah politik luar negeri Jokowi mencerminkan ide-ide liberalisme.

Liberalisme dalam hubungan internasional merupakan pendekatan yang meyakini bahwa kerja sama internasional dapat membawa stabilitas dan kemakmuran global. Berbeda dengan realisme yang memandang dunia ini anarki dan penuh akan konflik, liberalisme menekankan pada sifat manusia yang mau kooperatif sehingga dapat menciptakan perdamaian dunia.

Adanya pemahaman liberalisme tidak lepas dari konteks politik luar negeri Indonesia yang sedari dulu berlandaskan politik bebas dan aktif. Tentunya, liberalisme akan seringkali dijumpai ketika pola kebijakan yang diciptakan berdasar dari asas yang juga mengedepankan kerja sama yang bebas dan inklusif.

Pada beberapa waktu yang lalu, Indonesia secara resmi memegang presidensi sekaligus menjadi tuan rumah dari KTT G2o, yang dilaksanakan pada November 2022 di Bali. Dalam pelaksanannya, Jokowi selain menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, juga berperan sebagai Presiden dari forum ini.

G20 sendiri adalah kerja sama dagang multirateral yang dihadiri oleh negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, baik dari negara maju dan berkembang, yang terdiri atas 19 negara dan Uni Eropa. Tujuan utama forum ini adalah untuk memberikan solusi atas segala isu dan permasalahan global.

Peran Indonesia dalam forum ini sangat penting dikarenakan selain menjadi tuan rumah, Indonesia turut berposisi sebagai kekuatan menengah (middle power) yang mendukung akan tata kelola global berbasis kerja sama. 

Dalam pelaksanaan G20, Jokowi sebagai Presiden forum membuka KTT G20 dengan menyoroti tiga poin penting yang ia sampaikan dalam pidatonya. Poin-poin penting tersebut antara lain adalah:

• Pertama, Setop Perang: Jokowi mendesak seluruh negara untuk berkolaborasi dalam menyelamatkan dunia dengan menekankan tanggung jawab seluruh negara akan rakyatnya dan menghormati hukum serta prinsip-prinsip piagam PBB.
• Kedua, G20 Harus Berhasil: Menurutnya, krisis global memjadi semakin nyata di depan mata jika negara-negara tidak mau mengambil langkah konkret untuk mencegahnya, sehingga ia menganggap G20 sangat krusial dan harus berhasil menciptakan solusi untuk pemulihan dunia.
• Ketiga, Serukan Kerja Sama Dunia: Dalam hal ini, Jokowi menekankan langkah-langkah nyata untuk mendorong penciptaan solusi dari segala permasalahan dunia seperti dengan pembentukan pandemic fund, membantu ruang fisikal negara berpendapatan rendah melalui resilience and sustainability trust, hingga mendorong percepatan pencapaian SDGs.

Dalam pidatonya, selain menyampaikan tiga poin penting sebagai pembukaan forum, Jokowi turut menyampaikan tema besar presidensi G20 Indonesia yaitu "Recover Together, Recover Stronger".  Melalui tema ini, Indonesia mengajak seluruh negara untuk saling bahu-membahu, mendukung pemulihan dunia, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Peran aktif Indonesia dalam forum ini dengan membawa inisiatif-inisiatif selama presidensi G20 penting untuk disorot dalam menunjukkan nilai-nilai liberalisme yang dipengaruhi oleh pola kebijakan luar negeri Jokowi. Yang mana inisiatif-inisiatif tersebut adalah seperti:

• Global Expenditure Support Fund (GESF): Inisiatif ini merupakan dukungan terhadap negara berkembang untuk mengamankan anggaran nasional dalam krisis likuiditas Global Infrastructure. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip dasar liberalisme, yaitu keamanan kolektif yang dihasilkan dari peran lembaga internasional
• Connectivity Alliance (GICA): mendukung konektivitas melalui kooperasi dan pertukaran pengetahuan. Inisiatif yang ditawarkan sejalan dengan pandangan liberalisme yang meyakini manusia dapat bersifat kooperatif dan tidak anarkis yang selalu menginginkan konflik.
• Inclusive Digital Economy Accelerator (IDEA HUB): forum tempat berkumpulnya para start-up unicorn di seluruh negara G20 untuk saling bertukar ide. Inisiatif ini sangat mencerminkan salah satu konsep sentral liberalisme yaitu hubungan transnasional dimana para aktor non-negara saling menukar pikiran dalam hal-hal seperti cross cutting, identity politics, enviroment, information and communications technology (ICT). 

Poin-poin yang diusung Jokowi dalam KTT G20,termasuk tiga elemen pidatonya dan berbagai inisiatif yang diusulkan, mencerminkan pada nilai-nilai liberalisme. Kerja sama internasional dianggap sebagai solusi utama dalam menghadapi isu-isu global, seperti krisis kesehatan, hambatan ekonomi, dan tantangan pembangunan keberlanjutan.

Interpendensi ekonomi menjadi salah satu landasan dalam tema "Recover Together, Recover Stronger", yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendorong pemulihan global yang inklusif. Lebih jauh lagi, melalui berbagai inisiatif seperti GESF, GICA, dan IDEA HUB, Jokowi menunjukkan bahwa aktor negara maupun non-negara dapat bekerja bersama dalam membangun dunia yang stabil dan sejahtera.

Politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi, yang dalam konteks ini selama pelaksanaan presidensi G20, menunjukkan pola kebijakan yang kuat pada prinsip-prinsip liberalisme. Dengan inovasi, inisiatif, dan pendekatan yang inklusif, Indonesia telah berhasil dalam partisipasi untuk memberikan solusi akan berbagai isu global.

Sebagai middle power, Indonesia telah membuktikan bahwa pendekatan yang berlandaskan kerja sama dan bersandar pada peran lembaga internasional dapat memberikan dampak yang luas. Melalui pola kebijakan yang mencerminkan liberalisme, kiranya Indonesia dapat menjaga kontribusinya dalam memperkuat stabilitas global dan kerja sama internasional.