Tragedi Ekologis : Kisah Kerusakan Ligkungan Pesisir Bintan

(v) nasihat dan pengembangan fasilitas untuk penelitian, pemantauan, program pendidikan dan lainnya.

(b) memberikan bantuan yang sesuai, khususnya kepada Negara-negara berkembang, untuk meminimalkan dampak dari insiden besar yang mungkin ditimbulkannya pencemaran serius terhadap lingkungan laut;

(c) memberikan bantuan yang sesuai, khususnya kepada Negara-negara berkembang, mengenai persiapan pengkajian lingkungan hidup.

kemudian sesuai juga UNCLOS Pasal 234 yang tertuang bahwa Negara-negara pantai mempunyai hak untuk mengadopsi dan menegakkan prinsip-prinsip non-diskriminatif peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan, pengurangan dan pengendalian kelautan polusi dari kapal di daerah yang tertutup es dalam batas eksklusif zona ekonomi. Di mana kondisi iklim sangat parah dan Kehadiran es yang menutupi wilayah tersebut hampir sepanjang tahun menciptakan hambatan atau bahaya luar biasa terhadap navigasi, dan pencemaran lingkungan laut dapat menyebabkan kerugian besar atau gangguan permanen terhadap ekologi keseimbangan. Undang-undang dan peraturan tersebut harus memperhatikan navigasi dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang terbaik bukti ilmiah yang tersedia.

Untuk menyelesaikan masalah dari kerusakan pesisir Bintan dengan penguatan regulasi perlindungan wilayah pesisir adalah langkah krusial yang perlu diambil untuk memastikan keberlangsungan ekosistem yang ada di daerah tersebut. Wilayah pesisir tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, tetapi juga memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, termasuk dalam sektor perikanan, pariwisata, dan pemukiman. Dengan memperkuat regulasi perlindungan ini, diharapkan terbentuk sistem yang lebih efektif dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, seperti penggundulan hutan, pencemaran laut, dan pembangunan yang tidak terencana.

Upaya penguatan regulasi mencakup penyusunan kebijakan yang lebih tegas dan jelas mengenai pemanfaatan ruang laut, serta landasan hukum yang kokoh untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, diperlukan program sosialisasi bagi masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga dan melestarikan wilayah pesisir mereka. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, diharapkan muncul kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk melindungi keindahan dan keberlanjutan kawasan pesisir, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi ekosistem maupun kehidupan manusia. Pendekatan ini juga akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan lingkungan, sehingga generasi mendatang dapat menikmati kekayaan alam yang ada di wilayah pesisir.

Pemberian sanksi yang tepat dan terukur : meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang berwenang dan memberikan contoh yang baik bagi setiap individu untuk mematuhi norma dan aturan yang ada.

Pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab adalah langkah krusial dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum. Sanksi ini harus diterapkan dengan konsisten dan adil, agar dapat memberikan efek jera kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, otoritas yang berwenang perlu memeriksa setiap kasus secara mendalam, memastikan bahwa tindakan yang diambil sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Transparansi dalam proses pemberian sanksi juga sangat penting, sehingga masyarakat dapat memahami dasar dari setiap keputusan yang diambil. Dengan cara ini, diharapkan tindakan tegas tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga menjadi langkah pencegahan untuk menghindari pelanggaran serupa di masa depan.

Penulis : Muhammad Harry Syahputra Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji