Tata Kelola Perusahaan dan Syariah Risiko Ketidakpatuhan di Bank Syariah: Bukti dari Asia Tenggara

Topik resiko dan tata kelola perusahaan di bank telah mendapatkan perhatian yang signifikat dari regulator menenajer bank, pelanggan dan akademisi karena sifat leverage yang tinggi, opacity yang besar dan kompleksitas aset dan aktivitas perbankan, terutama setelah krisis keuangan baru-baru ini. 

Bukti menunjukkan bahwa bank dengan tata kelola yang buruk terlibat dalam pengambilan risiko yang berlebihan dan bahkan lebih melakukannya selama krisis  Secara potensial, eksposur risiko mungkin berbeda dan lebih kompleks ketika hubungan keagenan dan pengaturan tata kelola menyimpang dari bentuk konvensionalnya.

Ada perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Pertama, tujuan bank syariah adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dengan berpegang padasyariah hukum (hukum Islam)  Secara khusus, bank syariah dilarang mengambil dan memungut bunga (riba), terlibat dalam risiko yang berlebihan gharar) dan menggunakan instrumen yang berbeda seperti derivatif. 

Kedua, pengaturan tata kelola mencakup elemen tambahan darisyariah pemerintahan dengan syariah komite (SC) memainkan peran kunci dalam membantu dewan direksi (BOD) dan manajemen untuk memastikan bahwa syariah hukum dipatuhi di seluruh operasi bisnis . 

Akhirnya, bank syariah dihadapkan pada jenis risiko baru yang dikenal sebagaisyariah risiko ketidakpatuhan selain risiko kredit, pasar, operasional dan likuiditas tradisional.

Studi ini berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang studi tata kelola perusahaan dan eksposur risiko bank. Untuk pengetahuan kita, makalah ini adalah salah satu yang pertama untuk memeriksasyariah risiko ketidakpatuhan dan tata kelola perusahaan yang mencakup fitur SC. 

Padahal konsepsyariah risiko non-compliant (SNCR) telah diakui, kami menyadari hanya satu makalah empiris yang meneliti dampak syariah aset pendapatan yang tidak sesuai, ekuitas dan pendapatan bank syariah. 

Studi kami terkait erat denganMollah dan Zaman (2015) yang menguji hubungan antara SC dan kinerja. Kami memperluas struktur tata kelola SC yang digunakan dalam literatur dengan memasukkan variabel tambahan seperti keahlian keuangan, frekuensi pertemuan, dan kompensasi SC. 

Selain itu, studi sebelumnya tentang tata kelola perusahaan dan pengambilan risiko bank sebagian besar berfokus pada risiko tradisional seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko suku bunga dan risiko kebangkrutan atau interaksi di antara kategori risiko. Namun, tidak ada penelitian yang ada yang menelitisyariahrisiko ketidakpatuhan yang hanya relevan untuk lembaga keuangan Islam. dengan menambahkan dimensi lain ke tata kelola dan literatur risiko.

Untuk mengisi kesenjangan ini, kami memberikan bukti empiris pada BOD, SC dan syariah risiko ketidakpatuhan. Dalam studi ini, kami menguji dampak karakteristik individu dewan (berkaitan dengan ukuran dewan, direktur independensi, frekuensi rapat dan kompensasi) dan SC (ukuran, keahlian keuangan, frekuensi pertemuan dan kompensasi) padasyariah risiko ketidakpatuhan. Kami melakukan investigasi dengan menggunakan data bank syariah dari Malaysia dan Indonesia selama periode 2007-2017. 

Berdasarkan 183 pengamatan bank-tahun, kami menemukan bahwa dewan yang lebih kecil dan proporsi direktur non- eksekutif independen yang lebih tinggi dikaitkan dengan SNCR yang lebih rendah. Ada kemungkinan bahwa dewan yang lebih kecil dan dewan independen yang menggunakan fungsi pengawasannya menuntut tambahan dan ekstensi syariah audit untuk mengesahkan peran pemantauan mereka dan mengurangi kerugian reputasi. Selain temuan ini, kami juga melaporkan beberapa faktor baru. 

Kami menemukan bahwa tingkat pemantauan SC pada SNCR didorong oleh anggota yang  dilengkapi dengan keahlian keuangan dan frekuensi pertemuan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, analisis kami menunjukkan bahwa bank dengan dewan direksi dan SC yang efektif mengurangi SNCR. Hasil ini kuat untuk berbagai spesifikasi dan pengujian model. 

Mulai tahun 1970-an, dari dorongan untuk memberikan layanan keuangan kepada umat Islam yang tidak akan berurusan dengan bunga karena keyakinan agama, perbankan syariah telah menjadi sektor yang signifikan dalam banyak yurisdiksi. 

Fitur pembeda utama dari bank syariah adalah kepatuhan terhadapsyariah aturan dan prinsip. pedoman Islam melarang terlibat dalam kegiatan berdosa seperti alkohol, pornografi, kasino, produk yang berhubungan dengan babi, dll., . 

Pada tingkat kontrak, hukum komersial Islam melarangriba(secara harfiah berarti 'berlebihan'), gharar (ambiguitas hukum atau risiko yang berlebihan) dan maysir    (perjudian) dalam transaksi. Ketikariba Biasanya diterjemahkan sebagai bunga, memiliki konotasi yang lebih luas seperti larangan penjualan utang. Demikian pula, derivatif kontemporer (forward, futures, swap, dll.) tidak diperbolehkan karena memiliki unsur keduanya.riba dan gharaR.

Sebuah perusahaan dianggap syariah-memenuhi syarat jika memenuhi dua kriteria. Pertama, penyaringan aktivitas bisnis kualitatif menghilangkan perusahaan yang terlibat dalam produk dan layanan yang dianggap terlarang seperti alkohol, pornografi, kasino, produk yang berhubungan dengan daging babi, lembaga keuangan konvensional, dll. 

Perusahaan yang lulus penyaringan kualitatif dievaluasi lebih lanjut menggunakan yang kedua kriteria penyaringan keuangan kuantitatif yang mengidentifikasi tolok ukur yang diizinkan dan mengecualikan perusahaan dengan tingkat utang konvensional, likuiditas, dan pendapatan yang tidak dapat diterima . Setiap pendapatan yang tidak diizinkan seperti pendapatan bunga "dibersihkan" dengan menguranginya dari pendapatan perusahaan dan menyumbangkan hasilnya untuk amal.

Karena transaksi berbunga dilarang oleh hukum Islam, bank Islam menggunakan kontrak alternatif yang diperbolehkan. Kontrak utama yang digunakan oleh bank syariah dapat secara luas diklasifikasikan sebagai penjualan, leasing, dan kemitraan. Kontrak berbasis penjualan menciptakan hutang dan termasukmurabahah (biaya plus atau penjualan mark-up), bai muajjal (penangguhan harga atau penjualan kredit),salam (penjualan yang ditangguhkan atau dibayar di muka), istishna ( kontrak konstruksi/manufaktur). 

Meskipun kontrak ini menimbulkan hutang, fitur risiko yang mendasarinya berbeda dari pinjaman berbasis bunga karena yang pertama juga mengandung risiko pasa r dan tidak likuid karena tidak dapat dijual . Sedangkan kontrak leasing (ijarah)terstruktur sebagai sewa operasi atau skema sewa-beli, kontrak kemitraanmudarabah dan musyarakah adalah profit-loss sharing (PLS) dimana pengembalian investasi bergantung pada kinerja aset atau proyek yang mendasarinya.

FARIS ERDU ARDIYAN ,STEI SEBI DEPOK.