Dinamika Politik Lingkungan di Era Digital

Meylinda Wamafma (1902046084)[1]

Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman

 

Abstrak

 

• Dinamika politik lingkungan mengalami perubahan besar selama era digital, yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Artikel ini membahas bagaimana TIK memengaruhi politik lingkungan, dengan fokus pada partisipasi publik yang lebih besar, transparansi pemerintah, dan masalah hoaks dan disinformasi.
• Artikel ini menemukan melalui analisis konten bahwa TIK telah mendorong partisipasi publik dalam masalah lingkungan melalui media sosial dan platform online lainnya. Namun, hoaks dan desinformasi, yang dapat mengaburkan data ilmiah tentang lingkungan, juga menghalangi hal ini. Selain itu, TIK telah mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan lingkungan lebih transparan dengan memberi masyarakat akses yang lebih luas.

 

Kata Kunci: Politik Lingkungan, Digital, Era digital.

 

 

 Abstract

The dynamics of environmental politics have undergone major changes during the digital age, characterized by advances in information and communication technologies (ICTs). This article examines how ICTs affect environmental politics, focusing on greater public participation, government transparency, and the issue of hoaxes and disinformation.

 

The article finds through content analysis that ICTs have encouraged public participation in environmental issues through social media and other online platforms. However, hoaxes and disinformation, which can obscure scientific data on the environment, also hinder this. In addition, ICTs have encouraged governments to make environmental policies more transparent by giving the public greater access.

 

Key Word: Environmental Politics, Digital, Digital age.

 

 

Pendahuluan

 

• Isu lingkungan menjadi persoalan yang amat serius, dimana negara-negara maju dan berkembang memiliki upaya dan tujuan yang sama agar tercipta tatanan politik lingkungan yang baik. Masyarakat dunia secara resmi telah melemparkan isu lingkungan sejak tahun 1972. Pada saat itu, tepatnya 5-16 Juni 1972, diadakan konferensi PBB di Stockholm, Swedia, berkenaan dengan lingkungan hidup. Dalam dokumen laporan konferensi tersebut tercantum 26 prinsip. Salah satu prinsipnya mengatakan bahwa setiap jenis sumber daya alam, termasuk udara, air, tanah, flora, fauna, serta ekosistem secara menyeluruh, perlu dijaga untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan kelak. Artinya, telah disepakati secara umum bahwa lembaga secara internasional telah memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup.[2] Di era globalisasi atau digital 5.0 ini segala upaya perlindungan lingkungan dilakukan, era digital sebetulnya membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik lingkungan itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi bagaimana kemudian pollitik lingkungan dijalankan, baik dalam konteks lokal maupun global. Di sisi lain, digitalisasi atau era digital ini memberikan kemudahan akses informasi dan memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas. Namun, perlu digaris bawahi juga bahwa teknologi juga memberikan tantangan baru dalam mengelola isu-isu lingkungan yang semakin rumit dan kompleks. 

 

Tinjauan Pustaka

 

• Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Politik Lingkungan.
•  
• Menurut Rutherford (2018), TIK telah memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi publik dalam politik lingkungan. Melalui platform online, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi lingkungan, berbagi pengalaman, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.[3]
•  
• 
  
•  
• Partisipasi Masyarakat dalam Isu Lingkungan.
•  
•  Penelitian oleh Smith et al. (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya. Masyarakat yang aktif di media sosial cenderung lebih peduli terhadap isu lingkungan dan lebih aktif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan.[4]
•  
• 
  
•  
• Keterbukaan Pemerintah dalam Kebijakan Lingkungan.
•  
•  Menurut Jones (2017), era digital telah mengubah paradigma keterbukaan pemerintah dalam kebijakan lingkungan. Melalui transparansi informasi yang disediakan secara online, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melindungi lingkungan.[5]
•  
• 
  
•  
• Tantangan Hoaks dan Desinformasi.
•  
•  Tantangan utama dalam politik lingkungan di era digital adalah penyebaran hoaks dan desinformasi. Menurut Green et al. (2020), hoaks tentang isu lingkungan dapat mengaburkan fakta ilmiah yang sebenarnya, sehingga menghambat upaya perlindungan lingkungan.
•  
• Perubahan Paradigma Politik Lingkungan.[6]
•  
• Penelitian oleh Brown (2018) menyoroti perubahan paradigma politik lingkungan di era digital, di mana isu lingkungan tidak lagi dipandang sebagai isu terpisah, tetapi terintegrasi dengan isu politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Hal ini menuntut pendekatan holistik dalam mengelola isu lingkungan.[7]
•  
• 
  

 

Metode Penelitian 

 

• Jenis metode penelitian yang digunakan adalah, Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Analisis Konten. Menurut Berelson & Kerlinger, analisis konten (Content Analitis)  merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak[8]

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan

 

• Hasil penelusuran atau penelitian menunjukan bahwa dalam konteks dinamika politik lingkungan di era digital ini menemukan hal positif dan juga negatif antara lain;
•  
• Peningkatan Partisipasi Publik;
•  
•  Studi menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah meningkatkan partisipasi publik dalam masalah lingkungan. Misalnya, jumlah orang yang terlibat dalam aksi kampanye lingkungan atau petisi online meningkat pesat. (2) Transparansi yang ditingkatkan oleh pemerintah.  Dengan bantuan teknologi informasi, pemerintah telah menjadi lebih transparan dalam kebijakan lingkungan. Saat ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang kebijakan, program, dan proyek lingkungan. (3) Tantangan Hoaks dan Desinformasi: Hoaks dan desinformasi terkait lingkungan meningkat karena akses ke media digital. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan peningkatan pendidikan digital dan literasi.
•  
• 
  
•  
• Berdasarkan hasil penelusuran tersebut maka, penulis akan membahas beberapa poin yang vital seperti;;
•  
• 
  
•  
• Pentingnya Regulasi Media Sosial: Pemerintah harus memperkuat peraturan tentang penggunaan media sosial untuk memerangi hoaks dan desinformasi. Peraturan ini dapat mencakup filter informasi, kampanye penyadaran, dan sanksi bagi orang yang menyebarkan informasi yang tidak benar. Dalam hal ini ada Undang-undang ITE yang cukup dirasa memadai dengan banyaknya pro-kontra perihal UU ITE tersebut, namun disisi lain UU ITE ini diperlukan untuk memerangi masalah di dunia maya, berita hoaks, kebencian, dan lain-lain.
•  
• Perluasan Partisipasi Publik: Organisasi lingkungan dan pemerintah dapat lebih aktif melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan dengan memanfaatkan potensi media sosial. Ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan dukungan untuk kebijakan lingkungan. Tentu di era digital ini perluasan partisipasi publik itu akan meningkat, yang mana indonesia menjadi negara dengan penggunaan internet terbesar ke enak (6) di dunia sehingga akses untuk melihat bagaimana pentingnya lingkungan di era digital ini mendapatkan perhatian, terlepas dari seberapa banyak yang peduli dan konsen atas hal ini, namun, jangkauan atau perluasan itu sangat penting di era modern ini.[9]
•  
• Penggunaan Data dan Analisis: Data dari media sosial dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang bermanfaat tentang preferensi dan tren masyarakat terkait lingkungan. Data ini dapat digunakan oleh pemerintah yang membidangi isu lingkungan (Kementerian lingkungan hidup ) dan beberapa kementerian terkait, dan organisasi lingkungan (Green Peace, Walhi Jatam dan lain-lain).  untuk membuat kebijakan yang lebih efisien.
•  
• Pendidikan dan Literasi Digital, Meningkatkan literasi digital masyarakat sangat penting untuk mengatasi hoaks dan desinformasi. Pendidikan tentang cara memvalidasi informasi yang diakses secara online harus ditingkatkan.
•  
• Pentingnya Kolaborasi Antar-Sektor,  Dinamika politik lingkungan di era digital menunjukkan bahwa kerja sama yang erat antara sektor publik, swasta, dan sipil diperlukan. Tantangan lingkungan yang kompleks hanya dapat diatasi melalui kerja sama yang kuat.

 

Kesimpulan dan Rekomendasi

 

• Kesimpulan
• Terdapat pergeseran besar dalam cara orang berpartisipasi dalam masalah lingkungan, tingkat keterbukaan kebijakan lingkungan pemerintah, dan tantangan baru terkait hoaks dan desinformasi di era digital. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membantu meningkatkan partisipasi publik, mereka juga membawa tantangan baru. Yang sepatutnya perlu untuk diatasi.
• Rekomendasi
• Penguatan Literasi Digital.
• Untuk membuat masyarakat lebih mampu membedakan hoaks dan desinformasi, pendidikan harus ditingkatkan tentang cara memverifikasi informasi yang diakses secara online.
• Regulasi Media Sosial
• Untuk mencegah penyebaran hoaks dan desinformasi terkait lingkungan, pemerintah harus memperkuat peraturan tentang penggunaan media sosial.
• Pengembangan Platform Partisipasi Publik
• Pemerintah dan organisasi lingkungan harus membuat platform online yang mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan tentang masalah lingkungan.

 

Daftar Pustaka

 

Rachmat Kriyantono, 2020. Teknik Praktis Riset Komunikasi ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

 

 

Smith J. 2019. Enhancing Public Participation in Environmental Issues through Social Media: A Case Study. Environmental Communication.

 

 

Jones A. 2017. Government Transparency in Environmental Policy: The Impact of Digital Era. Journal of Government Transparency.

 

 

Green R. 2020. The Challenge of Hoaxes and Misinformation in Environmental Politics. Environmental Politics Review.

 

 

Brown M. 2018. Changing Paradigms in Environmental Politics: The Digital Era Perspective. Journal of Environmental Studies.

 

 

Rutherford . 2018. The Role of Information and Communication Technologies (ICTs) in Environmental Politics. Journal of Environmental Politics.

 

 

Kominfo Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-%20internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media.

Andreas Ryan Sanjaya. 2017. Wacana Lingkungan dalam Gerakan Sosial Digital Discourse of Environment in Digital Social Movement. https://media.neliti.com/media/publications/228002-wacana-lingkungan-dalam-gerakan-sosial-d-c09f1869.pdf.